Memaksakan Politik Dinasti Bawa Malapetaka bagi Indonesia

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) diingatkan tidak memaksakan nafsu politiknya. Tingkah tersebut bakal merugikan satu negara.

"Melanggengkan kekuasaan lewat anak dan cucu melalui politik dinasti berbahaya dan akan jadi malapetaka nasional," kata mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Kamis, 1 Februari 2024.

Din mengatakan dirinya ingin pemilihan umum (Pemilu 2024) berjalan jujur dan adil. Hal itu sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Dengan menghentikan segala bentuk kecurangan, ketidakjujuran, dan ketidakadilan terutama keberpihakan secara nyata," ujar dia.

Presiden Jokowi menyebut Kepala Negara boleh berkampanye dalam pemilihan umum (pemilu). Selain itu, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu.

"Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. (Jadi) boleh (presiden kampanye)," ujar Jokowi di Terminal Selatan Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Putri Rosmalia