Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
AKSI Kamisan ke-804 digelar pada Kamis (1/2) di depan Istana Presiden Republik Indonesia. Aksi Kamisan yang telah berlangsung selama 17 tahun hingga kini belum direspons Presiden Republik Indonesia.
Ratusan orang dari elemen masyarakat sipil hadir dalam Aksi Kamisan tersebut. Pantauan Media Indonesia di lokasi, mayoritas masyarakat yang hadir mengenakan pakaian berwarna serba hitam. Beberapa di antara mereka membawa payung berwarna hitam.
Mereka juga terlihat membentangkan banner persegi panjang bertuliskan 'Menolak lupa!!! Tuntaskan 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat. Istana Bukan untuk Penculik'.
Baca juga : Jokowi Disarankan Ambil Cuti untuk Dukung Prabowo-Gibran
Adapun dalam Aksi Kamisan salah satunya yakni menyuarakan penolakan terhadap pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka maju di Pilpres 2024.
Adapun hal tersebut terkait Prabowo Subianto yang diduga menjadi pihak yang harus bertanggung jawab dalam kasus penculikan aktivis di tahun 1997 dan 1998.
Selain itu, masyarakat juga mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam hal penuntasan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat, yang belum kunjung mencapai titik terang.
Baca juga : Bawaslu Ungkap PKPU Pencalonan Presiden Sedang Direvisi
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan banyaknya masyarakat yang mengikuti Aksi Kamisan menjadi tanda bahwa perkembangan politik di Tanah Air telah keluar dari jalur demokrasi.
"Jadi ini mungkin satu tanda dimana berbagai komponen bangsa, komponen masyarakat itu turun ke jalan, dan mulai gelisah dengan perkembangan politik di Tanah Air yang dipandang semakin keluar dari jalur demokrasi, keluar dari jalur reformasi," kata Usman, saat ditemui di tengah-tengah aksi, pada Kamis (1/2).
"Bahkan keluar dari etika-etika yang sebenarnya merupakan semangat dasar dari mengapa kita menggerakkan demokrasi di Indonesia untuk menggantikan pemerintahan otoriter Soeharto," sambungnya.
Baca juga : Charta Politika: Simulasi Paslon, Ganjar-Prabowo Potensi Menang 1 Putaran
Ia menjelaskan, hal ini juga menjadi bentuk solidaritas para aktivis 98 kepada para orang tua korban yang anaknya gugur dalam perjuangan reformasi di tahun 1998 lalu.
Di lokasi yang sama Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani juga turut hadir dalam aksi tersebut.
Baca juga : Sabotase Kampanye Akbar Bentuk Kejahatan Pemilu
Ia mengatakan, Istana Kepresidenan yang merupakan sebagai simbol kedaulatan rakyat saat ini telah dimasuki orang yang mempunyai rekam jejak kejahatan HAM penculikan aktivis dan penghilangan nyawa.
"Dari jam 10 pagi, sebanyak 2000 aktivis 98 dan lintas generasi ziarah di makam elang dan untuk memberikan pesan kepada negara," jelasnya.
Lebih lanjut, saat ini dibawah kepemimpinan Jokowi, Negara seakan tidak melakukan apapun atas kejadian dan kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.
Baca juga : MK Kembali Tolak Uji Batas Usia Capres-Cawapres
"Kita tahu bahwa DPR RI sudah mengeluarkan rekomendasi, Komnas HAM sudah mengeluarkan rekomendasi, tetapi negara belum melakukan apapun atas rekomendasi itu, ini artinya apa, negara takut dan takluk serta pengecut menghadapi seorang pelaku kejahatan HAM bernama Prabowo Subianto," pungkasnya. (Far/Z-7)
PEMERINTAH akan mencabut empat dari lima Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Presiden Prabowo menandatangani Deklarasi Kuala Lumpur tentang ASEAN 2045: Masa Depan Kita yang Bersama (Kuala Lumpur Declaration on ASEAN 2045: Our Shared Future).
Langkah ini dilakukan untuk memperkuat perlindungan hak-hak konsumen yang notabene adalah seluruh rakyat Indonesia melalui pendekatan yang lebih terpusat.
PARA pemimpin Eropa mengirim pesan solidaritas kepada Ukraina. Hal itu merespons hasil pertemuan Trump dan Zelensky.
JURU bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina Georgiy Tykhyi menegaskan negaranta tidak mau tersandera utang oleh Amerika Serikat (AS).
WARGA korban lumpur Lapindo, Jawa Timur, di dalam peta area terdampak menagih janji Presiden Jokowi yang pernah berkampanye akan menyelesaikan proses ganti rugi warga secepatnya
Komnas HAM mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk segera menuntaskan 13 kasus pelanggaran HAM berat
Warisan otoritarianisme masih tetap dirasakan sampai saat ini. Amnesty International Indonesia menilai, peringatan 27 tahun reformasi justru diwarnai dengan erosi hak asasi manusia (HAM).
Presiden Prabowo Subianto diharapkan bisa menyelesaikan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat masa lalu di Papua.
KETUA Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengingatkan pentingnya semangat kolaborasi dalam penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.
Komnas HAM sudah menyatakan ada 18 pelanggaran HAM berat dan 5 sudah diadili.
MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai belum bisa memberi tanggapan terkait rancangan dan target penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved