Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
AKSI Kamisan ke-804 digelar pada Kamis (1/2) di depan Istana Presiden Republik Indonesia. Aksi Kamisan yang telah berlangsung selama 17 tahun hingga kini belum direspons Presiden Republik Indonesia.
Ratusan orang dari elemen masyarakat sipil hadir dalam Aksi Kamisan tersebut. Pantauan Media Indonesia di lokasi, mayoritas masyarakat yang hadir mengenakan pakaian berwarna serba hitam. Beberapa di antara mereka membawa payung berwarna hitam.
Mereka juga terlihat membentangkan banner persegi panjang bertuliskan 'Menolak lupa!!! Tuntaskan 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat. Istana Bukan untuk Penculik'.
Baca juga : Jokowi Disarankan Ambil Cuti untuk Dukung Prabowo-Gibran
Adapun dalam Aksi Kamisan salah satunya yakni menyuarakan penolakan terhadap pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka maju di Pilpres 2024.
Adapun hal tersebut terkait Prabowo Subianto yang diduga menjadi pihak yang harus bertanggung jawab dalam kasus penculikan aktivis di tahun 1997 dan 1998.
Selain itu, masyarakat juga mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam hal penuntasan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat, yang belum kunjung mencapai titik terang.
Baca juga : Bawaslu Ungkap PKPU Pencalonan Presiden Sedang Direvisi
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan banyaknya masyarakat yang mengikuti Aksi Kamisan menjadi tanda bahwa perkembangan politik di Tanah Air telah keluar dari jalur demokrasi.
"Jadi ini mungkin satu tanda dimana berbagai komponen bangsa, komponen masyarakat itu turun ke jalan, dan mulai gelisah dengan perkembangan politik di Tanah Air yang dipandang semakin keluar dari jalur demokrasi, keluar dari jalur reformasi," kata Usman, saat ditemui di tengah-tengah aksi, pada Kamis (1/2).
"Bahkan keluar dari etika-etika yang sebenarnya merupakan semangat dasar dari mengapa kita menggerakkan demokrasi di Indonesia untuk menggantikan pemerintahan otoriter Soeharto," sambungnya.
Baca juga : Charta Politika: Simulasi Paslon, Ganjar-Prabowo Potensi Menang 1 Putaran
Ia menjelaskan, hal ini juga menjadi bentuk solidaritas para aktivis 98 kepada para orang tua korban yang anaknya gugur dalam perjuangan reformasi di tahun 1998 lalu.
Di lokasi yang sama Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani juga turut hadir dalam aksi tersebut.
Baca juga : Sabotase Kampanye Akbar Bentuk Kejahatan Pemilu
Ia mengatakan, Istana Kepresidenan yang merupakan sebagai simbol kedaulatan rakyat saat ini telah dimasuki orang yang mempunyai rekam jejak kejahatan HAM penculikan aktivis dan penghilangan nyawa.
"Dari jam 10 pagi, sebanyak 2000 aktivis 98 dan lintas generasi ziarah di makam elang dan untuk memberikan pesan kepada negara," jelasnya.
Lebih lanjut, saat ini dibawah kepemimpinan Jokowi, Negara seakan tidak melakukan apapun atas kejadian dan kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.
Baca juga : MK Kembali Tolak Uji Batas Usia Capres-Cawapres
"Kita tahu bahwa DPR RI sudah mengeluarkan rekomendasi, Komnas HAM sudah mengeluarkan rekomendasi, tetapi negara belum melakukan apapun atas rekomendasi itu, ini artinya apa, negara takut dan takluk serta pengecut menghadapi seorang pelaku kejahatan HAM bernama Prabowo Subianto," pungkasnya. (Far/Z-7)
Pemerintah mencabut izin 28 perusahaan kehutanan dan non-kehutanan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat terkait pelanggaran hukum dan kerusakan lingkungan.
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pencabutan izin 28 perusahaan yang terbukti melanggar aturan pengelolaan kawasan hutan dan sumber daya alam (SDA)
Presiden Prabowo Subianto mengungkap upaya penyuapan terhadap dirinya dan menolak melihat daftar perusahaan pelanggar hukum demi menghindari konflik kepentingan.
Presiden Prabowo Subianto memberikan hormat militer kepada ribuan petani di Karawang sebagai apresiasi tertinggi atas keberhasilan swasembada beras 2025.
Presiden Prabowo Subianto berseloroh bahwa koalisi partainya harus mengawasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Perkasa Roeslani dipanggil Presiden Prabowo Subianto Sabtu malam.
Pengakuan negara atas kasus-kasus tersebut tidak boleh berhenti pada tataran simbolis saja, tetapi penyelesaian harus dilakukan secara konkret melalui proses hukum.
SETIAP tanggal 10 Desember, dunia memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai momentum refleksi dan penguatan komitmen terhadap martabat manusia.
Ia menjelaskan bahwa peta jalan yang diluncurkan pemerintah memuat skema dan langkah-langkah yudisial yang dapat ditempuh sesuai ketentuan.
Indonesia sejauh ini telah menempuh jalur yudisial terhadap empat kasus pelanggaran HAM berat, yakni Timor Timur, Abepura, Tanjung Priok, dan Paniai
Anis menilai perlu adanya satu pasal yang mengatur hal tersebut. Sehingga, kejahatan luar biasa dapat ditegaskan tak termasuk restorative justice.
Para aktivis demokrasi, pegiat HAM, dan mahasiswa mengikuti Aksi Kamisan ke-876 dengan mengenakan topeng bergambar wajah almarhum Munir di seberang Istana Negara, Jakarta.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved