Headline
Pemerintah utamakan menjaga kualitas pendidikan.
Kumpulan Berita DPR RI
AKSI Kamisan ke-804 digelar pada Kamis (1/2) di depan Istana Presiden Republik Indonesia. Aksi Kamisan yang telah berlangsung selama 17 tahun hingga kini belum direspons Presiden Republik Indonesia.
Ratusan orang dari elemen masyarakat sipil hadir dalam Aksi Kamisan tersebut. Pantauan Media Indonesia di lokasi, mayoritas masyarakat yang hadir mengenakan pakaian berwarna serba hitam. Beberapa di antara mereka membawa payung berwarna hitam.
Mereka juga terlihat membentangkan banner persegi panjang bertuliskan 'Menolak lupa!!! Tuntaskan 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat. Istana Bukan untuk Penculik'.
Baca juga : Jokowi Disarankan Ambil Cuti untuk Dukung Prabowo-Gibran
Adapun dalam Aksi Kamisan salah satunya yakni menyuarakan penolakan terhadap pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka maju di Pilpres 2024.
Adapun hal tersebut terkait Prabowo Subianto yang diduga menjadi pihak yang harus bertanggung jawab dalam kasus penculikan aktivis di tahun 1997 dan 1998.
Selain itu, masyarakat juga mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam hal penuntasan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat, yang belum kunjung mencapai titik terang.
Baca juga : Bawaslu Ungkap PKPU Pencalonan Presiden Sedang Direvisi
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan banyaknya masyarakat yang mengikuti Aksi Kamisan menjadi tanda bahwa perkembangan politik di Tanah Air telah keluar dari jalur demokrasi.
"Jadi ini mungkin satu tanda dimana berbagai komponen bangsa, komponen masyarakat itu turun ke jalan, dan mulai gelisah dengan perkembangan politik di Tanah Air yang dipandang semakin keluar dari jalur demokrasi, keluar dari jalur reformasi," kata Usman, saat ditemui di tengah-tengah aksi, pada Kamis (1/2).
"Bahkan keluar dari etika-etika yang sebenarnya merupakan semangat dasar dari mengapa kita menggerakkan demokrasi di Indonesia untuk menggantikan pemerintahan otoriter Soeharto," sambungnya.
Baca juga : Charta Politika: Simulasi Paslon, Ganjar-Prabowo Potensi Menang 1 Putaran
Ia menjelaskan, hal ini juga menjadi bentuk solidaritas para aktivis 98 kepada para orang tua korban yang anaknya gugur dalam perjuangan reformasi di tahun 1998 lalu.
Di lokasi yang sama Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani juga turut hadir dalam aksi tersebut.
Baca juga : Sabotase Kampanye Akbar Bentuk Kejahatan Pemilu
Ia mengatakan, Istana Kepresidenan yang merupakan sebagai simbol kedaulatan rakyat saat ini telah dimasuki orang yang mempunyai rekam jejak kejahatan HAM penculikan aktivis dan penghilangan nyawa.
"Dari jam 10 pagi, sebanyak 2000 aktivis 98 dan lintas generasi ziarah di makam elang dan untuk memberikan pesan kepada negara," jelasnya.
Lebih lanjut, saat ini dibawah kepemimpinan Jokowi, Negara seakan tidak melakukan apapun atas kejadian dan kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.
Baca juga : MK Kembali Tolak Uji Batas Usia Capres-Cawapres
"Kita tahu bahwa DPR RI sudah mengeluarkan rekomendasi, Komnas HAM sudah mengeluarkan rekomendasi, tetapi negara belum melakukan apapun atas rekomendasi itu, ini artinya apa, negara takut dan takluk serta pengecut menghadapi seorang pelaku kejahatan HAM bernama Prabowo Subianto," pungkasnya. (Far/Z-7)
Margarito menekankan bahwa dalam negara hukum demokratis, aspek utama yang harus dijunjung adalah profesionalisme aparat penegak hukum.
Ia menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan contoh konkret dari para pemimpin terkait upaya efisiensi anggaran negara.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa pastikan restrukturisasi utang Whoosh rampung. Keputusan final kini ada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Cek selengkapnya!
Presiden Prabowo Subianto menghubungi Pangeran MBS, peringatkan dampak fatal agresi AS-Israel terhadap stabilitas global.
Presiden Prabowo Subianto membahas potensi dampak konflik global terhadap ekonomi Indonesia dalam pertemuan bersama Dewan Ekonomi Nasional dan sejumlah menteri di Jakarta.
Presiden Prabowo Subianto mengingatkan jajaran pengelola Danantara Indonesia agar tidak cepat puas dengan capaian kinerja pada tahun pertama operasional lembaga tersebut.
Tim pencari fakta PBB melaporkan kondisi memprihatinkan warga sipil Iran yang terjepit di antara serangan udara AS-Israel dan represi pemerintah yang kian sistematis.
Pengakuan negara atas kasus-kasus tersebut tidak boleh berhenti pada tataran simbolis saja, tetapi penyelesaian harus dilakukan secara konkret melalui proses hukum.
SETIAP tanggal 10 Desember, dunia memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai momentum refleksi dan penguatan komitmen terhadap martabat manusia.
Ia menjelaskan bahwa peta jalan yang diluncurkan pemerintah memuat skema dan langkah-langkah yudisial yang dapat ditempuh sesuai ketentuan.
Indonesia sejauh ini telah menempuh jalur yudisial terhadap empat kasus pelanggaran HAM berat, yakni Timor Timur, Abepura, Tanjung Priok, dan Paniai
Anis menilai perlu adanya satu pasal yang mengatur hal tersebut. Sehingga, kejahatan luar biasa dapat ditegaskan tak termasuk restorative justice.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved