Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal bertemu dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD pada hari ini, Kamis (1/2). Pertemuan tersebut dilakukan sehari setelah Mahfud secara menyatakan mundur dari jabatannya di Kabinet Indonesia Maju.
"Nanti sore mungkin ketemu (dengan Mahfud MD)," ujar Jokowi.
Presiden mengaku menghargai keputusan Mahfud yang akan menyampaikan pengunduran diri. Hal tersebut, menurutnya, bagian dari hak seseorang sebagai menteri.
Baca juga : Langkah Mahfud MD Bisa Picu Menteri Kabinet Jokowi Lainnya Ikut Mundur
Sebelumnya, pada Rabu (31/1), Mahfud menyatakan akan memberikan surat pengunduran diri secara langsung kepada Presiden Jokowi. Keputusan itu sudah disepakati oleh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo beserta seluruh partai pengusung.
"Hari ini saya sudah membawa surat untuk Presiden, untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi pembicaraan publik ," kata Mahfud.
Mahfud mengaku selalu membawa surat tersebut agar bisa diserahkan secepatnya ketika ada kesempatan.
Baca juga : Menhan Prabowo Subianto Respons Mundurnya Menko Mahfud MD
"Karena dulu saya diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan. Saya dipercaya oleh beliau dengan sunguh-sungguh dan saya percaya juga kepada beliau," tandasnya. (Z-11)
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menanggapi kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Restorative justice hanya dapat ditempuh jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni pelaku dan korban, tanpa adanya unsur paksaan.
Pakar hukum tata negara Mahfud MD menegaskan bahwa komika Pandji Pragiwaksono tidak dapat dipidana atas materi pertunjukan stand up comedy bertajuk Mens Rea.
Mahfud menegaskan penerapan plea bargain tersebut harus dilakukan dengan kehati-hatian ekstra dan pengawasan yang ketat agar tidak disalahgunakan.
Jika benar-benar ingin mengatur polisi bisa menduduki jabatan sipil secara konstitusional yang tidak bertentangan dengan hukum dengan revisi UU Polri
Komisi Percepatan Reformasi Polri masih dalam tahap menghimpun aspirasi dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari akademisi, praktisi, hingga jurnalis.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) akan mengumpulkan jajaran Kabinet Indonesia Maju hingga kepala lembaga di Istana Negara.
Perluasan kabinet berpotensi merusak efisiensi pemerintahan, membuka peluang korupsi, dan membebani keuangan negara tanpa manfaat yang jelas bagi rakyat.
Prabowo menyatakan atas nama dirinya sendiri sebagai Presiden Terpilih dan juga sekaligus mewakili anggota Kabinet Indonesia Maju mengucapkan terima kasih atas kepemimpinan Joko Widodo.
Presiden menekankan kepada para menteri dan kepala lembaga untuk bisa menjaga daya beli masyarakat, tingkat inflasi hingga pertumbuhan ekonomi.
Jokowi menyampaikan permintaan maaf apabila ada perilaku yang kurang bekenan khususnya selama 10 tahun memimpin Indonesia.
Tak ada pembahasan soal kursi menteri atau jabatan apa pun pada pertemuan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved