Petisi Civitas Academica UGM untuk Presiden Jokowi Wujud Kesadaran UGM

DOSEN Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar menilai, petisi yang dikeluarkan oleh Civitas Akademika UGM merupakan bentuk kesadaran UGM untuk memberi kritik atas pemerintahan.

"Yang pertama ini tagihan buat UGM karena terlalu lama UGM menopang kekuasaan Jokowi," kata Zainal di Gedung Pusat UGM, Rabu (31/1).

Menurut Ahli Hukum Administrasi Negara ini, apa yang terjadi pada Jokowi sekarang, salah satunya, disebabkan oleh UGM waktu itu seakan-akan lupa bahwa mendukung dengan segala hal akan membuat kekuasaan itu cenderung otoriter.

Baca juga : Civitas UGM Desak Presiden Jokowi kembali ke Koridor Demokrasi

"Yang dilakukan Civitas Akademika hari ini merupakan kesadaran UGM untuk kembali mengatakan, kekuasaan harus dikritisi," kata dia. Kalau tidak, lanjut Zainal, itu akan berbahaya karena bisa memunculkan otoritarian.

"Kedua, UGM harus menyatakan dari hari ini, siapapun presidennya, UGM harus tetap kritis, teknokratis, memberi catatan secara keilmuan, bukan sekadar menyokong kekuasaan," kata dia.

Ia menyebut, banyak faktor yang membuat Presiden Joko Widodo menjauh dari konsep demokrasi. Ia mencontohkan yang terjadi pada perusakan KPK, terbentuknya UU Cipta Kerja, dan yang terjadi di Mahkamah Konstitusi.

Baca juga : Indonesia Menuju Negara Otoritarianisme

"Di mana UGM waktu perusakan KPK? UGM di mana ketika UU Cipta Kerja keluar," kata dia.

Kepala Pusat Studi Pancasila, Agus Wahyudi menyampaikan, ide penyampaian petisi ini berawal dari obrolan-obrolan antarcivitas akademika UGM yang menyerap dari suara-suara publik. 

"Kita kemudian berpikir, sudah waktunya menyampaikan sesuatu (hingga keluar petisi civitas akademika UGM untuk Presiden Jokowi)," kata dia.

Baca juga : Cawe-Cawe Pemilu 2024, Presiden Jokowi Tunjukkan Gejala Post Power Syndrome

Pria yang akrab disapa Awe ini menyampaikan, petisi tersebut merupakan bagian dari kebebasan berbicara (freedom of speech) dari warga UGM. Ia berharap, Presiden Jokowi mungkin perlu membaca suara rakyat ini. (AT/Z-7)