Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
DOSEN Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar menilai, petisi yang dikeluarkan oleh Civitas Akademika UGM merupakan bentuk kesadaran UGM untuk memberi kritik atas pemerintahan.
"Yang pertama ini tagihan buat UGM karena terlalu lama UGM menopang kekuasaan Jokowi," kata Zainal di Gedung Pusat UGM, Rabu (31/1).
Menurut Ahli Hukum Administrasi Negara ini, apa yang terjadi pada Jokowi sekarang, salah satunya, disebabkan oleh UGM waktu itu seakan-akan lupa bahwa mendukung dengan segala hal akan membuat kekuasaan itu cenderung otoriter.
Baca juga : Civitas UGM Desak Presiden Jokowi kembali ke Koridor Demokrasi
"Yang dilakukan Civitas Akademika hari ini merupakan kesadaran UGM untuk kembali mengatakan, kekuasaan harus dikritisi," kata dia. Kalau tidak, lanjut Zainal, itu akan berbahaya karena bisa memunculkan otoritarian.
"Kedua, UGM harus menyatakan dari hari ini, siapapun presidennya, UGM harus tetap kritis, teknokratis, memberi catatan secara keilmuan, bukan sekadar menyokong kekuasaan," kata dia.
Ia menyebut, banyak faktor yang membuat Presiden Joko Widodo menjauh dari konsep demokrasi. Ia mencontohkan yang terjadi pada perusakan KPK, terbentuknya UU Cipta Kerja, dan yang terjadi di Mahkamah Konstitusi.
Baca juga : Indonesia Menuju Negara Otoritarianisme
"Di mana UGM waktu perusakan KPK? UGM di mana ketika UU Cipta Kerja keluar," kata dia.
Kepala Pusat Studi Pancasila, Agus Wahyudi menyampaikan, ide penyampaian petisi ini berawal dari obrolan-obrolan antarcivitas akademika UGM yang menyerap dari suara-suara publik.
"Kita kemudian berpikir, sudah waktunya menyampaikan sesuatu (hingga keluar petisi civitas akademika UGM untuk Presiden Jokowi)," kata dia.
Baca juga : Cawe-Cawe Pemilu 2024, Presiden Jokowi Tunjukkan Gejala Post Power Syndrome
Pria yang akrab disapa Awe ini menyampaikan, petisi tersebut merupakan bagian dari kebebasan berbicara (freedom of speech) dari warga UGM. Ia berharap, Presiden Jokowi mungkin perlu membaca suara rakyat ini. (AT/Z-7)
PIhak UGM menyayangkan pihak yang mengiring opini soal pernyataan Mantan Rektor UGM Prof Sofian Effendi soal ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi.
ADP yang merupakan Diplomat Kemlu ADP ditemukan tewas dengan kepala terlilit lakban di indekos di Menteng, Jakarta, pada Selasa (8/7/2025).
UGM juga menyiapkan metal detector dan melakukan pengecekan fisik untuk memastikan tidak ada perangkat yang mencurigakan dibawa peserta ke dalam ruang ujian.
Perahu mahasiswa UGM tenggelam di perairan Pulau Wahr, Maluku Tenggara, Selasa (1/7). Dua mahasiswa ditemukan meninggal, sementara lima lainnya selamat.
RATUSAN mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, melakukan salat gaib untuk dua rekannya yang tewas dalam kecelakaan kapal di Maluku Tenggara.
SEORANG mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta yang sedang mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Maluku Tenggara.
Kenapa Jokowi melakukan itu? Kenapa dia malah membuka front pertempuran politik dan menambah musuh baru? Panikkah dia?
Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menekankan Partai Demokrat tidak pernah berurusan dengan polemik ijazah palsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi
Rampai Nusantara menekankan pentingnya publik untuk kembali pada diskursus yang membangun.
"Saya lihat dari tahun 2014 sampai tahun ini, kasus-kasus kebakaran hutan ini sudah sangat menurun sekali. Sudah menurun hampir 80-85 persen," kata Gibran.
Polda Metro Jaya untuk segera menuntaskan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi demi kepastian hukum dan tak berlarut-larut
Pernyataan klarifikasi dari para alumni UGM tak akan meredakan polemik dugaan ijazah palsu Jokowi
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved