Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD meminta bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Permintaan pertemuan itu dikonfirmasi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.
"Benar. Prof MMD bertemu saya tadi malam (29/1)," ujar Pratikno melalui keterangan tertulis, Selasa (31/1).
Saat ditanya, apakah Mahfud sudah menyerahkan surat pengunduran diri ke Mensesneg, Pratikno mengaku belum menerima.
Baca juga: Mahfud MD: Dosa Besar jika Lahirkan Anak tidak Beretika dan Berakhlak
"Belum menyerahkan surat tetapi Pak Menko mohon menghadap presiden," imbuhnya.
Beberapa waktu lalu, Mahfud menyampaikan rencana untuk mundur dari posisi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan di Kabinet Indonesia Maju. Itu ia sampaikan dalam acara Tabrak, Prof! di Semarang, Jawa Tengah. Meski demikian, Mahfud mengatakan masih menunggu waktu yang tepat.
Baca juga: Mahfud Dilaporkan Hina Gibran, Anies: Bawaslu Kita enggak Recehan
Mahfud sempat menyampaikan alasan ia mundur karena aturan partai pengusung. Selain itu ia menghindari adanya konflik kepentingan. Seperti diketahui, Mahfud merupakan calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 3, berpasangan dengan calon presiden (capres) Ganjar Pranowo. Pasangan tersebut diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). (Z-11)
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
Mahfud menyebut, dalam praktiknya Kompolnas kerap bertindak layaknya juru bicara Polri dan hanya menjalankan tugas secara formalitas.
Menurut Mahfud, dalam beberapa waktu terakhir, DPR cenderung menunjuk calon hakim konstitusi secara internal tanpa proses seleksi terbuka.
Kegagalan di masyarakat jauh lebih fatal dibanding kegagalan akademik.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menanggapi kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Restorative justice hanya dapat ditempuh jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni pelaku dan korban, tanpa adanya unsur paksaan.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) akan mengumpulkan jajaran Kabinet Indonesia Maju hingga kepala lembaga di Istana Negara.
Perluasan kabinet berpotensi merusak efisiensi pemerintahan, membuka peluang korupsi, dan membebani keuangan negara tanpa manfaat yang jelas bagi rakyat.
Prabowo menyatakan atas nama dirinya sendiri sebagai Presiden Terpilih dan juga sekaligus mewakili anggota Kabinet Indonesia Maju mengucapkan terima kasih atas kepemimpinan Joko Widodo.
Presiden menekankan kepada para menteri dan kepala lembaga untuk bisa menjaga daya beli masyarakat, tingkat inflasi hingga pertumbuhan ekonomi.
Jokowi menyampaikan permintaan maaf apabila ada perilaku yang kurang bekenan khususnya selama 10 tahun memimpin Indonesia.
Tak ada pembahasan soal kursi menteri atau jabatan apa pun pada pertemuan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved