Istana Mengaku belum Terima Surat Pengunduran Diri Mahfud MD

Koordinator Staf Khusus Kepresidenan Ari Dwipayana mengatakan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) belum menerima surat pengunduran diri Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD. Ia juga menampik suasana kabinet yang diisukan tidak kondusif.

“Saya kira seperti yang disampaikan Bapak Presiden di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, pengunduran diri menteri adalah politik hak pribadi dari yang bersangkutan. Jadi itu sesuatu yang menjadi hak dari Pak Mahfud,” ujar Ari pada wartawan di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/1).

Beberapa waktu lalu, Mahfud menyampaikan akan mundur dari posisi menteri di Kabinet Inodnesia Maju. Itu ia sampaikan saat acara Tabrak, Prof! di Semarang, Jawa Tengah. Meski demikian, Mahfud mengatakan masih menunggu waktu yang tepat sebab ia diberikan amanat sebagai Menko oleh presiden. Sebelum pernyataan itu, ada pula isu sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang disebut siap mundur. Ari mengatakan para menteri masih fokus bekerja.

“Presiden tidak terlalu memberikan perhatian khusus terhadap persoalan-persoalan itu karena bahwa fokus beliau bekerja. Menteri-menteri juga semua diharapkan dan sekarang ini fokusnya untuk bekerja menjalankan tugasnya masing-masing membereskan hal-hal yang harus dilakukan,” tutur Ari.

Mahfud sempat menyampaikan alasan ia mundur karena aturan partai pengusung. Selain itu ia menghindari adanya konflik kepentingan. Seperti diketahui, Mahfud merupakan Calon Wakil Presiden (Cawapres) berpasangan dengan Calon Presiden (capres) pemilu 2024, Ganjar Pranowo yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), partai yang juga mengusung Presiden Jokowi pada pemilu presiden 2014 dan 2019. Sementara itu, saat ini Putera Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres bersama Ketua Umum Partai Gerinda Prabowo Subianto. Gibran awalnya adalah kader PDIP.

Ari mengatakan dalam tahun politik, pasti muncul isu politis. Pemerintah, ujarnya, menyikapi segala kritik dan perbedaan pandangan untuk evaluasi dan perbaikan kinerja.

“Kita harus pahami sekarang tahun politik, menjelang pemilu muncul wacana, pro- kontra, perdebatan dan lainlain sebagai suatu yang wajar dalam demokrasi. Kita tidak boleh terganggu oleh perdebatan itu sepanjang perdebatan itu sangat substantif, bagian dari upaya untuk melakukan kritik,” ucapnya.

Namun, Ari menambahkan opini publik berdasarkan hasil survei menunjukkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja presiden.

“Itu kita lihat dari berbagai opini publik terhadap berbagai kinerja presiden dalam bidang hukum, ekonomi, sosial kita bisa lihat dari opini publik. Tapi opini itu tidak serta merta membuat kita puas. Ada upaya terus- menerus yang harus kita lakukan,” tuturnya. (Z-11)