Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
JOKO Widodo (Jokowi) diingatkan sumpahnya ketika dilantik sebagai Presiden. Salah satu sumpah yang ia ucapkan ialah berjanji untuk adil.
"Bunyi sumpahnya di antaranya begini, saya melaksanakan tugas dan kewajiban saya sebagai presiden dengan sebaik-baiknya, dengan seadil-adilnya, dengan selurus-lurusnya, ingat tiga kata ini," ujar juru bicara (jubir) Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) Mustofa Nahrawardaya dalam diskusi publik, di Jalan Bangka, Jakarta Selatan, Sabtu, 27 Januari 2024.
Mustofa menyoroti pernyataan Jokowi baru-baru ini yang menyebut presiden boleh berkampanye. Ia menganggap Jokowi tak menjalankan sumpahnya.
"Kalau dia ikut kampanye, ikut memihak, berarti enggak adil," jelasnya.
Baca juga: Muhammadiyah Desak Presiden Jokowi Cabut Pernyataannya
Ia menekankan adil berarti mampu menempatkan sikap sesuai dengan proporsinya. Ini terutama tidak menguntungkan salah satu pasangan calon (paslon) capres dan cawapres.
"Persoalannya adalah karena anak presiden jadi cawapres, presiden akan mati-matian anaknya jadi wapres," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi membuat video klarifikasi mengenai pernyataannya yang menyebut presiden boleh berkampanye di pemilu. Jokowi menjelaskan pernyataan itu disampaikan ketika ada wartawan yang bertanya mengenai menteri boleh berkampanye atau tidak.
Baca juga: Permintaan Maaf Imajiner Jokowi
Dalam videonya, Jokowi menunjukkan dua lembar kertas putih yang menjelaskan Pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Regulasi itu menjelaskan aturan presiden dan wakil presiden boleh berkampanye.
"Presiden dan wakil presiden punya hak melaksanakan kampanye, jelas," ujar Presiden dalam keterangan persnya secara virtual. (Z-2)
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Akankah perlawanan Roy Suryo cs akhirnya bakal kandas nanti?
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepastian hukum setelah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara.
Setelah adanya permohonan RJ dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Jokowi disebut menanyakan kapan Eggi berangkat ke Malaysia untuk berobat.
Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi terkait penanganan perkara ini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved