Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
JOKO Widodo (Jokowi) diingatkan sumpahnya ketika dilantik sebagai Presiden. Salah satu sumpah yang ia ucapkan ialah berjanji untuk adil.
"Bunyi sumpahnya di antaranya begini, saya melaksanakan tugas dan kewajiban saya sebagai presiden dengan sebaik-baiknya, dengan seadil-adilnya, dengan selurus-lurusnya, ingat tiga kata ini," ujar juru bicara (jubir) Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) Mustofa Nahrawardaya dalam diskusi publik, di Jalan Bangka, Jakarta Selatan, Sabtu, 27 Januari 2024.
Mustofa menyoroti pernyataan Jokowi baru-baru ini yang menyebut presiden boleh berkampanye. Ia menganggap Jokowi tak menjalankan sumpahnya.
"Kalau dia ikut kampanye, ikut memihak, berarti enggak adil," jelasnya.
Baca juga: Muhammadiyah Desak Presiden Jokowi Cabut Pernyataannya
Ia menekankan adil berarti mampu menempatkan sikap sesuai dengan proporsinya. Ini terutama tidak menguntungkan salah satu pasangan calon (paslon) capres dan cawapres.
"Persoalannya adalah karena anak presiden jadi cawapres, presiden akan mati-matian anaknya jadi wapres," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi membuat video klarifikasi mengenai pernyataannya yang menyebut presiden boleh berkampanye di pemilu. Jokowi menjelaskan pernyataan itu disampaikan ketika ada wartawan yang bertanya mengenai menteri boleh berkampanye atau tidak.
Baca juga: Permintaan Maaf Imajiner Jokowi
Dalam videonya, Jokowi menunjukkan dua lembar kertas putih yang menjelaskan Pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Regulasi itu menjelaskan aturan presiden dan wakil presiden boleh berkampanye.
"Presiden dan wakil presiden punya hak melaksanakan kampanye, jelas," ujar Presiden dalam keterangan persnya secara virtual. (Z-2)
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi membagikan momen bersama Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-6 RI Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh
Prabowo juga menyambut dengan senyuman dan sempat mengepalkan tangan.
Istana telah siap menyelenggarakan Upacara HUT ke-80 RI. Peringatan hari kemerdekaan itu diharapkan menjadi momentum mengenang jasa pahlawan.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menegaskan Presiden Joko Widodo akan menghadiri Sidang Tahunan MPR serta sidang gabungan DPR dan DPD tahun 2025
Undangan peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI untuk para mantan Presiden RI sedang dalam proses finalisasi,
Presiden Ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, dan Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), belum mengonfirmasi kehadiran mereka dalam Sidang Tahunan MPR
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved