Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
JOKO Widodo (Jokowi) diingatkan sumpahnya ketika dilantik sebagai Presiden. Salah satu sumpah yang ia ucapkan ialah berjanji untuk adil.
"Bunyi sumpahnya di antaranya begini, saya melaksanakan tugas dan kewajiban saya sebagai presiden dengan sebaik-baiknya, dengan seadil-adilnya, dengan selurus-lurusnya, ingat tiga kata ini," ujar juru bicara (jubir) Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) Mustofa Nahrawardaya dalam diskusi publik, di Jalan Bangka, Jakarta Selatan, Sabtu, 27 Januari 2024.
Mustofa menyoroti pernyataan Jokowi baru-baru ini yang menyebut presiden boleh berkampanye. Ia menganggap Jokowi tak menjalankan sumpahnya.
"Kalau dia ikut kampanye, ikut memihak, berarti enggak adil," jelasnya.
Baca juga: Muhammadiyah Desak Presiden Jokowi Cabut Pernyataannya
Ia menekankan adil berarti mampu menempatkan sikap sesuai dengan proporsinya. Ini terutama tidak menguntungkan salah satu pasangan calon (paslon) capres dan cawapres.
"Persoalannya adalah karena anak presiden jadi cawapres, presiden akan mati-matian anaknya jadi wapres," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi membuat video klarifikasi mengenai pernyataannya yang menyebut presiden boleh berkampanye di pemilu. Jokowi menjelaskan pernyataan itu disampaikan ketika ada wartawan yang bertanya mengenai menteri boleh berkampanye atau tidak.
Baca juga: Permintaan Maaf Imajiner Jokowi
Dalam videonya, Jokowi menunjukkan dua lembar kertas putih yang menjelaskan Pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Regulasi itu menjelaskan aturan presiden dan wakil presiden boleh berkampanye.
"Presiden dan wakil presiden punya hak melaksanakan kampanye, jelas," ujar Presiden dalam keterangan persnya secara virtual. (Z-2)
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
Kenapa Jokowi melakukan itu? Kenapa dia malah membuka front pertempuran politik dan menambah musuh baru? Panikkah dia?
Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menekankan Partai Demokrat tidak pernah berurusan dengan polemik ijazah palsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi
Rampai Nusantara menekankan pentingnya publik untuk kembali pada diskursus yang membangun.
"Saya lihat dari tahun 2014 sampai tahun ini, kasus-kasus kebakaran hutan ini sudah sangat menurun sekali. Sudah menurun hampir 80-85 persen," kata Gibran.
Polda Metro Jaya untuk segera menuntaskan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi demi kepastian hukum dan tak berlarut-larut
Pernyataan klarifikasi dari para alumni UGM tak akan meredakan polemik dugaan ijazah palsu Jokowi
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved