Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
EKSPRESI kemarahan dan kekecewaan ramai bermunculan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dua hari terakhir ini. Kemarahan dan kekecewaan itu terkait pernyataan Jokowi yang mengatakan presiden boleh memihak dan ikut kampanye di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
“Sebetulnya lebih dari cemas, lebih dari geram, tapi mendekati marah,” kata Ketua Perkumpulan Jaga Pemilu Natalia Soebagio di Kantor Jaga Pemilu, Jakarta Selatan, Kamis, 25 Januari 2024.
Natalia mengatakan ucapan Jokowi merusak prinsip-prinsip demokrasi elektoral secara mendasar. Kemudian berpotensi melanggar pelaksanaan pemilu yang diinisiasi pucuk pimpinan negara.
Baca juga: Sikap Jokowi, Nawawi Bahas Konflik Kepentingan Perilaku Korupsi
“Apakah ini berarti berbagai pelanggaran yang marak terjadi bisa dianggap sebagai hal wajar dan dapat dimaklumi?” ujar dia.
Natalia menyebut pernyataan Jokowi kian mencengangkan karena dilakukan dengan latar belakang pesawat udara TNI di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Bahkan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga menjadi calon presiden (capres) nomor urut 2 mendampingi.
“Semua latar itu dibayar dari pajak rakyat. Pesawat udara, bordir bintang lima di topi, seragam, bahkan gaji mereka dibayar rakyat,” jelas dia.
Baca juga: Istana Klarifikasi Pernyataan Jokowi soal Presiden Boleh Memihak
Natalia menegaskan Jokowi tidak sepantasnya mengucapkan hal itu. Apalagi, pernyataan tersebut disampaikan di fasilitas negara.
Presiden Jokowi menyebut Kepala Negara boleh berkampanye dalam pemilihan umum (pemilu). Selain itu, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu.
"Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. (Jadi) boleh (presiden kampanye)," ujar Jokowi di Terminal Selatan Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.
Kenapa mereka berani mengusutnya? Apakah memang penegak hukum sudah kembali ke jalur yang semestinya dalam menegakkan hukum.
Atas tujuan apa sebenarnya Mendagri memutuskan Sumut menjadi pemilik baru empat pulau itu? Adakah agenda tersembunyi baik ekonomi atau politik?
Apakah itu juga pertanda inilah akhir episode 'petualangan' politik Jokowi pascalengser dari kursi kekuasaan yang sebelumnya sarat dengan cawe-cawe?
Apa sebenarnya motif Ade Armando menyatakan Gibran adalah wapres terbaik yang dimiliki Indonesia? Tes ombakkah? Atau, jangan-jangan ada tujuan politik tertentu.
Mampukah dia membesarkan PSI yang katanya partai anak muda itu? Atau sebaliknya, setelah tak lagi berkuasa, pengaruhnya bakal meredup untuk membesarkan PSI?
Ada spekulasi bahwa Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan. Benarkah?
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini terpilih untuk memimpin tiga mesin relawan Aamin, yaitu Baleamin, Pro Amin dan Maktab.
Keputusan MK yang membuat Gibran bisa maju sebagai cawapres telah menodai semangat dan cita-cita reformasi 1998
Kabupaten Cianjur merupakan daerah kedua di Jawa Barat setelah Bekasi yang sudah membentuk Kami Gibran.
Tidak ada komitmen dari para calon presiden untuk membatalkan Undang Undang Cipta Kerja.
Bawaslu memperluas pemeriksaan terhadap 14 anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Garut karena dugaan tidak netral dalam pemilu 2024.
Acara itu juga merupakan ajang silaturahmi, kajian dan konsolidasi, yang bakal dihadiri sekitar 200 ulama dan tokoh masyarakat Jawa Barat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved