Cak Imin Dorong Negara Perhatikan Petani dan Nelayan

CALON Wakil Presiden RI, Nomor Urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengungkapkan, pemerintah telah abai terhadap petani. Padahal, kata Cak Imin, sebagaimana disampaikan Pendiri Nahdlatul Ulama (NU), Hadtratus Syeikh KH Hasyim Asy’ari bahwa petani adalah penolong negeri.

“Hadratus syeikh KH Hasyim Asy'Ari pendiri Nahdlatul Ulama mengatakan, Petani adalah penolong negeri. Akan tetapi, hari ini kita menyaksikan negara dan pemerintah abai terhadap nasib Petani dan Nelayan kita,” kata Cak Imin saat mengawali debat Cawapres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU), di Jakarta, Minggu, 21 Januari 2024.

Calon Wakil Presiden RI, Nomor Urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengungkapkan, Pemerintah telah abai terhadap petani. Padahal, kata Cak Imin, sebagaimana disampaikan Pendiri Nahdlatul Ulama (NU), Hadtratus Syeikh KH Hasyim Asy’ari bahwa petani adalah penolong negeri.

Baca juga : Anies Perjuangkan Kebutuhan Petani hingga Nelayan

“Hadratus syeikh KH Hasyim Asy'Ari pendiri Nahdlatul Ulama mengatakan, Petani adalah penolong negeri. Akan tetapi, hari ini kita menyaksikan negara dan pemerintah abai terhadap nasib Petani dan Nelayan kita,” kata Cak Imin saat mengawali debat Cawapres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU), di Jakarta, Minggu (21/1). 

Cak Imin menyampaikan bahwa dalam 10 tahun terakhir telah terjadi, dimana jumlah petani rumah tangga gurem yang hanya memiliki tanah setengah hektare. Namun, anehnya, ada seseorang yang mempunyai tanah hingga 500 ribu hektar.

“Hari ini kita menyaksikan bukti bahwa hasil sensus pertanian BPS menunjukkan bahwa sepuluh tahun terakhir ini telah terjadi jumlah petani rumah tangga gurem berjumlah hampir tiga juta,” imbuhnya.

Baca juga : Datangi Timnas Amin, Ini Aspirasi Asosuasi Petani Tembakau

“Ini artinya 16 juta rumah tangga petani hanya memiliki tanah setengah hektare. Sementara ada seseorang yang memiliki tanah lima ratus ribu hektare sebagai kekuasaan yang diberikan negara kepadanya,” sambungnya.

Pemerintah juga, lanjut Cawapres dari Koalisi Perubahan itu, telah abai terhadap para petani. Seperti halnya membuat program Food Estate yang jelas-jelas gagal.

“Di sisi yang lain, kita sangat prihatin upaya pengadaan pangan nasional dilakukan Food Estate terbukti mengabaikan petani kita, meninggalkan masyarakat adat kita, menghasilkan konflik agraria dan bahkan merusak lingkungan kita. Ini harus dihentikan,” tukasnya. (Z-8)