Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
SURVEI Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia menunjukkan, publik menilai penyelenggara pemilu, tim sukses, partai politik, hingga Presiden, punya potensi melakukan kecurangan pemilu.
Dalam survei itu, 32,7% responden menilai penyelenggara berpotensi menjadi pelaku kecurangan. Posisi kedua yakni tim sukses 28,6%, partai politik 17,2%, lainnya 11,3%, pemerintah pusat 5,1% dan presiden 2,3%.
Pakar psikologi politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk mengatakan survei tersebur dilakukan sehari setelah debat ketiga dalam rentang waktu 8 Januari sampai 16 Januari 2024.
Baca juga : Indikasi Kecurangan Menguat, Publik Bergerak Kawal Pemilu
Survei menggunakan metode multistage random sampling dengan sampel sebanyak 1810 responden yamg berasal dari 34 provinsi dengan proses pengambilan data secara tatap muka dan pengisian menggunakan aplikasi
"Terdapat tiga provinsi dengan oversampling, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Terdapat beberapa poin yang menjadi potret dari survei, yaitu kinerja pemerintah saat ini, kepercayaan terhadap berbagai instansi yang ada, berbagai isu dalam pemilu seperti kontroversi putusan MK, penetapan Gibran sebagai cawapres, politik dinasti, pemilihan satu atau dua putaran, aktivitas politik, pengaruh debat, serta potensi kecurangan dalam pemilu dan respon emosi masyarakat terhadap berbagai pasangan capres dan cawapres," ujarnya, Jumat (19/1).
Baca juga : Timnas AMIN Ungkap Dugaan Kecurangan Pemilu Berbau Korupsi Kian Masif
Survei juga memotret faktor penyebab konflik dalam pemilu yakni 28,9% hoaks dan disinformasi, lalu 21,7% politik uang, netralitas penyelenggara 18,8%, politik identitas 10,5%, netralitas aparat 8,2%, dan intimidasi 7,6%.
Selain itu juga potensi konflik di daerah juga terlihat antara lain kerusuhan antar pendukung 47% dan kerusuhan saat penghitungan suara 33,7% dan 19,3% lainnya.
"Masyarakat memiliki beberapa pandangan terkait dengan kemanan saat pemilu berlangsung. Terdapat beberapa hal yang menjadi kekhawatiran masyarakat dan diduga dapat menjadi ancaman selama proses berlangsung. Ada disinformasi atau hoaks yang tersebar menjadi kekhawatiran tertinggi sebesar 28,9%, setelah itu politik uang sebesar 21,7%," paparnya.
Lebih lanjut, survei juga menerangkan 62,7% publik menilai pembagia sembako sama dengan politik uang sedangkan 34,5% bukan dan sisanya 2,8% tidak tahu.
"Namun, 81,2% mengaku tidak akan mengubah pilihan meski telah menerima sembako atau uang," tukasnya. (Z-5)
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketum PSI Kaesang Pangarep berkomitmen partainya terus bertransformasi menjadi partai yang inklusif dan terbuka. Ia mengajak kader PSI untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu Raya
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
PEMERINTAH akan mencabut empat dari lima Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Presiden Prabowo menandatangani Deklarasi Kuala Lumpur tentang ASEAN 2045: Masa Depan Kita yang Bersama (Kuala Lumpur Declaration on ASEAN 2045: Our Shared Future).
Langkah ini dilakukan untuk memperkuat perlindungan hak-hak konsumen yang notabene adalah seluruh rakyat Indonesia melalui pendekatan yang lebih terpusat.
Ada spekulasi bahwa Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan. Benarkah?
PARA pemimpin Eropa mengirim pesan solidaritas kepada Ukraina. Hal itu merespons hasil pertemuan Trump dan Zelensky.
JURU bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina Georgiy Tykhyi menegaskan negaranta tidak mau tersandera utang oleh Amerika Serikat (AS).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved