Survei : Publik Nilai Penyelenggara Pemilu hingga Presiden Punya Potensi Lakukan Kecurangan

SURVEI Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia menunjukkan, publik menilai penyelenggara pemilu, tim sukses, partai politik, hingga Presiden, punya potensi melakukan kecurangan pemilu.

Dalam survei itu, 32,7% responden menilai penyelenggara berpotensi menjadi pelaku kecurangan. Posisi kedua yakni tim sukses 28,6%, partai politik 17,2%, lainnya 11,3%, pemerintah pusat 5,1% dan presiden 2,3%.

Pakar psikologi politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk mengatakan survei tersebur dilakukan sehari setelah debat ketiga dalam rentang waktu 8 Januari sampai 16 Januari 2024.

Baca juga : Indikasi Kecurangan Menguat, Publik Bergerak Kawal Pemilu

Survei menggunakan metode multistage random sampling dengan sampel sebanyak 1810 responden yamg berasal dari 34 provinsi dengan proses pengambilan data secara tatap muka dan pengisian menggunakan aplikasi

"Terdapat tiga provinsi dengan oversampling, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Terdapat beberapa poin yang menjadi potret dari survei, yaitu kinerja pemerintah saat ini, kepercayaan terhadap berbagai instansi yang ada, berbagai isu dalam pemilu seperti kontroversi putusan MK, penetapan Gibran sebagai cawapres, politik dinasti, pemilihan satu atau dua putaran, aktivitas politik, pengaruh debat, serta potensi kecurangan dalam pemilu dan respon emosi masyarakat terhadap berbagai pasangan capres dan cawapres," ujarnya, Jumat (19/1).

Baca juga : Timnas AMIN Ungkap Dugaan Kecurangan Pemilu Berbau Korupsi Kian Masif

Survei juga memotret faktor penyebab konflik dalam pemilu yakni 28,9% hoaks dan disinformasi, lalu 21,7% politik uang, netralitas penyelenggara 18,8%, politik identitas 10,5%, netralitas aparat 8,2%, dan intimidasi 7,6%. 

Selain itu juga potensi konflik di daerah juga terlihat antara lain kerusuhan antar pendukung 47% dan kerusuhan saat penghitungan suara 33,7% dan 19,3% lainnya.

"Masyarakat memiliki beberapa pandangan terkait dengan kemanan saat pemilu berlangsung. Terdapat beberapa hal yang menjadi kekhawatiran masyarakat dan diduga dapat menjadi ancaman selama proses berlangsung. Ada disinformasi atau hoaks yang tersebar menjadi kekhawatiran tertinggi sebesar 28,9%, setelah itu politik uang sebesar 21,7%," paparnya.

Lebih lanjut, survei juga menerangkan 62,7% publik menilai pembagia sembako sama dengan politik uang sedangkan 34,5% bukan dan sisanya 2,8% tidak tahu.

"Namun, 81,2% mengaku tidak akan mengubah pilihan meski telah menerima sembako atau uang," tukasnya. (Z-5)