Ini Jurus Anies Tangani Defisit BPJS

CALON presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan bicara soal formula menangani Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diprediksi bakal defisit. Anies bakal melibatkan lintas pemangku kepentingan atau multistakeholder.

"Kami akan melibatkan multistakeholder untuk mencari jalan keluar teknisnya," kata Anies dalam acara 'Desak Anies edisi Nakes', Jakarta, Kamis, (18/1). 

Ia menekankan pada prinsipnya pelayanan BPJS harus berjalan dan tak boleh terganggu. Karena masyarakat harus mendapatkan pelayanan kesehatan prima dari pemerintah.

Baca juga : Anies Mengobrol dengan Prabowo di Acara KPK, Apa yang Sebenarnya Terjadi?

"Jadi bagaimanapun kondisi dari BPJS, ini kan sebenarnya jaminan kesehatan nasional, cuma perusahaannya namanya BPJS. JKN itu nggak boleh terganti, itu nomor satu. Jangan sampai kemudian, kalau JKN terganggu itu breakdown sistem kesehatan kita," ucap Anies.

Baca juga : Bloomberg Ungkap Ekonom Lebih Pilih Anies, Pakar : Kebijakan Ekonominya Realistis

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan semua pihak harus memiliki kepekaan dalam menangani persoalan BPJS. Pelaku di bidang kesehatan, rumah sakit, dan organisasi kesehatan harus duduk bersama.

"Duduk bersama, diberi waktu untuk kemudian menyusun road map penanganan ini, oh satu lagi pakar keuangan. Pakar keuangan, pakar perekonomian, sehingga kemudian kita bisa menyiapkan,” kata Anies.

Eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu juga berjanji bakal mendengar berbagai keluhan rakyat soal BPJS. Selain itu, pada posisi ini Menteri Keuangan juga ditugaskan menyiapkan langkah cadangan bila nantinya ditemukan masalah yang harus dibereskan.

“Kemudian, meminta dukungan dari semua political stakeholder untuk memberikan persetujuan atas kesepakatan yang kita terima dari tim yang menyusun problem itu,” ucap Anies.

BPJS Kesehatan memprediksi adanya potensi defisit tahun berjalan pada 2024. Adanya defisit lantaran klaim yang semakin melonjak, sementara iuran bergerak lebih lambat. (Z-8)