Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
Rais Syuriah Pengurus Cabang Istimewa (PCI) Nahdlatul Ulama (NU) Australia dan Selandia Baru Nadirsyah Hosen membeberkan fakta ketidaknetralan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam Pemilu 2024.
Dalam sebuah diskusi di kanal Youtube Mojokdotco, ia mengungkapkan, baru-baru ini, PBNU menggelar pertemuan tidak resmi di sebuah hotel di Surabaya, Jawa Timur. Semua petinggi hadir, mulai dari pengurus wilayah, pengurus cabang, ketua tanfidziyah, rois am hingga ketua umum ada di pertemuan itu.
"Kiai Miftachul Akhyar ada. Gus Yahya (Cholis Staquf) juga hadir," ujar Nadirsyah.
Ia mengatakan pertemuan itu diselenggarakan sebagai wadah untuk memberikan arahan untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Baca juga: Dukungan Abu Bakar Ba'asyir untuk Anies Bikin Panas Gus Ipul, Ini kata Timnas AMIN
"Ada dawuh, instruksi tidak tertulis. Instruksi menggerakkan struktur organisasi secara masif sampai ke bawah untuk mendukung pasangan calon 02," jelas pria yang akrab disapa Gus Nadir itu.
Ia mengaku sudah melakukan cross check alias tabayun kepada para kiai sepuh yang hadir di dalam pertemuan tersebut demi memastikan informasi yang disampaikan betul-betul valid.
"Informasi ini saya sudah cek, saya sudah tabayun ke para kiai sepuh yang hadir," tuturnya.
Hal tersebut menurutnya menjadi masalah besar karena secara publik, PBNU selalu menggembar-gemborkan sikap netral. Namun, fakta di lapangan berbeda. Organisasi Islam terbesar itu diarahkan untuk mendukung pasangan calon tertentu di Pilpres 2024.
"Ini jadi keresahan kenapa PBNU melanggar apa yang disampaikan sendiri untuk tidak bermain politik praktis. Walaupun nanti mungkin mereka bilang pertemuannya tidak di kantor dan tidak ada instruksi resmi, itu hanya akal-akalan saja. Ini akal-akalan yang berbahaya," tanads Gus Nadir. (Z-11)
Menko Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan Indonesia akan netral dan objektif saat menjalankan tugas sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB
BELUM lekang dari ingatan publik pengesahan UU No 20/2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), kini kita kembali disuguhkan wacana revisi UU yang sama yang menyimpan api dalam sekam.
Banten menjadi provinsi dengan dugaan pelanggaran netralitas kepala desa terbanyak selama tahapan Pilkada 2024 berjalan.
Pihaknya sudah melakukan sejumlah persiapan untuk menghadapi berbagai sengketa perselisihan hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).
NI-Polri tetap menjaga netralitasnya hingga tahapan akhir penetapan Pramono-Rano sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih.
Cucun menekankan agar penyelenggara Pemilu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Pilkada 2024.
Pemerintah tengah mengkaji penerapan elektronik voting atau e-voting dalam pemilu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerapannya tidak bisa tergesa-gesa.
Secara konstitusional, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dikategorikan sebagai proses yang demokratis.
Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
Jika nantinya terjadi perubahan desain pilkada menjadi tidak langsung, mekanisme tersebut akan tetap menjamin partisipasi publik secara maksimal dan transparan.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal harus tetap dilaksanakan, meskipun terdapat sejumlah persoalan teknis dalam implementasinya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved