Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
Rais Syuriah Pengurus Cabang Istimewa (PCI) Nahdlatul Ulama (NU) Australia dan Selandia Baru Nadirsyah Hosen membeberkan fakta ketidaknetralan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam Pemilu 2024.
Dalam sebuah diskusi di kanal Youtube Mojokdotco, ia mengungkapkan, baru-baru ini, PBNU menggelar pertemuan tidak resmi di sebuah hotel di Surabaya, Jawa Timur. Semua petinggi hadir, mulai dari pengurus wilayah, pengurus cabang, ketua tanfidziyah, rois am hingga ketua umum ada di pertemuan itu.
"Kiai Miftachul Akhyar ada. Gus Yahya (Cholis Staquf) juga hadir," ujar Nadirsyah.
Ia mengatakan pertemuan itu diselenggarakan sebagai wadah untuk memberikan arahan untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Baca juga: Dukungan Abu Bakar Ba'asyir untuk Anies Bikin Panas Gus Ipul, Ini kata Timnas AMIN
"Ada dawuh, instruksi tidak tertulis. Instruksi menggerakkan struktur organisasi secara masif sampai ke bawah untuk mendukung pasangan calon 02," jelas pria yang akrab disapa Gus Nadir itu.
Ia mengaku sudah melakukan cross check alias tabayun kepada para kiai sepuh yang hadir di dalam pertemuan tersebut demi memastikan informasi yang disampaikan betul-betul valid.
"Informasi ini saya sudah cek, saya sudah tabayun ke para kiai sepuh yang hadir," tuturnya.
Hal tersebut menurutnya menjadi masalah besar karena secara publik, PBNU selalu menggembar-gemborkan sikap netral. Namun, fakta di lapangan berbeda. Organisasi Islam terbesar itu diarahkan untuk mendukung pasangan calon tertentu di Pilpres 2024.
"Ini jadi keresahan kenapa PBNU melanggar apa yang disampaikan sendiri untuk tidak bermain politik praktis. Walaupun nanti mungkin mereka bilang pertemuannya tidak di kantor dan tidak ada instruksi resmi, itu hanya akal-akalan saja. Ini akal-akalan yang berbahaya," tanads Gus Nadir. (Z-11)
Menko Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan Indonesia akan netral dan objektif saat menjalankan tugas sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB
BELUM lekang dari ingatan publik pengesahan UU No 20/2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), kini kita kembali disuguhkan wacana revisi UU yang sama yang menyimpan api dalam sekam.
Banten menjadi provinsi dengan dugaan pelanggaran netralitas kepala desa terbanyak selama tahapan Pilkada 2024 berjalan.
Pihaknya sudah melakukan sejumlah persiapan untuk menghadapi berbagai sengketa perselisihan hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).
NI-Polri tetap menjaga netralitasnya hingga tahapan akhir penetapan Pramono-Rano sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih.
Cucun menekankan agar penyelenggara Pemilu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Pilkada 2024.
Thailand menggelar pemilu dini tanpa pemenang mutlak. Perebutan kursi perdana menteri dipastikan bergantung pada strategi koalisi partai-partai besar.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved