Headline
Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.
Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.
SEKRETARIS Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengingatkan agar jangan ada intimidasi, kecurangan, ataupun politik uang yang mencederai pemilihan umum (pemilu) 2024.
Menurut Mu'ti, hal-hal semacam itu bukan hanya merusak demokrasi, tetapi juga menimbulkan konflik horizontal.
"Semua pihak harus menjauhkan semua bentuk intimadasi, politik uang, dan kecurangan. Jika hal demikian tidak terjadi, itu bukan hanya merusak demokrasi, tetapi juga berpotensi menimbulkan kekisruhan dan konflik horizontal di masyarakat," ujarnya ketika dihubungi, di Jakarta, Senin (15/1).
Baca juga : Kampanye Capres tidak Pantas Gunakan Kata Kasar
Ia juga berpesan agar pemerintah, aparatur negara, dan penyelenggara pemilu harus netral dan profesional.
Selain itu, ujarnya, pemilu merupakan pesta demokrasi yang menentukan nasib bangsa. Oleh karena itu, menurutnya tidak boleh ada ketakutan ataupun tekanan. Demikian juga penyelenggara pemilu, sebagai wasit, Mu'ti mengingatkan supaya mereka berkomitmen menyelenggarakan pemilu yang bermartabat.
Baca juga : Desak Anies Membumikan Demokrasi
"Pemilu adalah pesta demokrasi yang sangat penting dan menentukan masa depan bangsa. Karena itu, penyelenggaraan pemilu harus berkualitas, jujur, adil, dan bermartabat. Semua warga negara yang berhak dapat menggunakan hak politiknya dengan bebas, gembira, dan tanpa tekanan," tukasnya. (Z-5)
Selain itu, dia juga menyinggung perihal penanganan pelanggaran di Bawaslu hanya 14 hari. Padahal, kepolisian penyidikan dilakukan tiga sampai enam bulan.
Bahkan secara serentak KPU se-Indonesia melaksanakan pelantikan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
BAWASLU Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, telah menangani sebanyak 11 kasus sejak dimulainya tahapan pilkada pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota (pilwakot) 2024.
Regulasi kepemiluan yang tetap dan tidak berubah dibutuhkan agar kualitas demokrasi yang baik tidak sebatas sukses penyelenggaraan saja.
Usman Hamid menyebut ada motif terselubung aparat penegak hukum seperti Polda Metro Jaya dan KPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menerima pengajuan gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 setelah rampung menyidangkan dua gelombang gugatan hasil PSU
KPU RI telah membahas dan menyiapkan rancangan serta jadwal tahapan PSU yang akan segera ditetapkan KPU Kabupaten Barito Utara.
Bagja tetap mengimbau Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi setiap potensi terjadinya praktik haram tersebut.
Adapun Bagja pada hari ini memantau langsung pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Palopo.
NODA gelap kembali mencoreng pesta demokrasi lokal. Kali ini terjadi di Pilkada Barito Utara, Kalimantan Tengah.
MK mendiskualifikasi pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Barito Utara karena terbukti melakukan pelanggaran politik uang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved