Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengingatkan agar jangan ada intimidasi, kecurangan, ataupun politik uang yang mencederai pemilihan umum (pemilu) 2024.
Menurut Mu'ti, hal-hal semacam itu bukan hanya merusak demokrasi, tetapi juga menimbulkan konflik horizontal.
"Semua pihak harus menjauhkan semua bentuk intimadasi, politik uang, dan kecurangan. Jika hal demikian tidak terjadi, itu bukan hanya merusak demokrasi, tetapi juga berpotensi menimbulkan kekisruhan dan konflik horizontal di masyarakat," ujarnya ketika dihubungi, di Jakarta, Senin (15/1).
Baca juga : Kampanye Capres tidak Pantas Gunakan Kata Kasar
Ia juga berpesan agar pemerintah, aparatur negara, dan penyelenggara pemilu harus netral dan profesional.
Selain itu, ujarnya, pemilu merupakan pesta demokrasi yang menentukan nasib bangsa. Oleh karena itu, menurutnya tidak boleh ada ketakutan ataupun tekanan. Demikian juga penyelenggara pemilu, sebagai wasit, Mu'ti mengingatkan supaya mereka berkomitmen menyelenggarakan pemilu yang bermartabat.
Baca juga : Desak Anies Membumikan Demokrasi
"Pemilu adalah pesta demokrasi yang sangat penting dan menentukan masa depan bangsa. Karena itu, penyelenggaraan pemilu harus berkualitas, jujur, adil, dan bermartabat. Semua warga negara yang berhak dapat menggunakan hak politiknya dengan bebas, gembira, dan tanpa tekanan," tukasnya. (Z-5)
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pemilihan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara kepala daerah bupati atau walikota dipilih melalui DPRD.
Selain itu, dia juga menyinggung perihal penanganan pelanggaran di Bawaslu hanya 14 hari. Padahal, kepolisian penyidikan dilakukan tiga sampai enam bulan.
Bahkan secara serentak KPU se-Indonesia melaksanakan pelantikan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
BAWASLU Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, telah menangani sebanyak 11 kasus sejak dimulainya tahapan pilkada pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota (pilwakot) 2024.
Regulasi kepemiluan yang tetap dan tidak berubah dibutuhkan agar kualitas demokrasi yang baik tidak sebatas sukses penyelenggaraan saja.
Usman Hamid menyebut ada motif terselubung aparat penegak hukum seperti Polda Metro Jaya dan KPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.
Di saat pemilu berjalan kompetitif, kualitas demokrasi justru dinilai jalan di tempat atau bahkan mundur.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
Pilkada langsung adalah bagian integral dari kedaulatan rakyat yang telah menjadi praktik konstitusional mapan pasca-amandemen UUD 1945.
Menurut laporan itu, akar masalah biaya politik tinggi terletak pada lemahnya regulasi pendanaan kampanye dan penegakan hukum, bukan pada sistem pemilihan langsung.
WACANA mengembalikan pilkada melalui DPRD kembali menuai kritik karena dinilai menyesatkan dan tidak menyentuh akar persoalan mahalnya biaya Pilkada yang tinggi.
Demokrasi perlu kembali menjadi tempat diskusi yang mengedepankan kejujuran dan tanggung jawab, bukan medium untuk transaksi suara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved