Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PENELITI SMRC Saidiman Ahmad mengungkapkan bahwa pengetahuan publik terhadap program kerja para capres yang bersiang di Pilpres 2024 tidak berdampak signifikan terhadap elektabilitas mereka.
Berdasarkan hasil survey SMRC, kata Saidiman pada Jumat (12/1), program pasangan nomor urut 3 Ganjar-Mahfud, yakni Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana berada diurutan pertama dengan presentase 48%.
Namun, persentase masyarakat yang mengetahui bahwa program itu digagas oleh Ganjar-Mahfud hanya 17%.
Baca juga: Subardi Realisasikan Seluruh Program Aspirasi Sepanjang 2023
Kemudian, masyarakat yang mengetaui program Tunjangan Ibu Hamil oleh Anies-Muhaimin hanya 17% dari total responden. Lalu, hanya 25% dari total responden yang mengetahui paslon Prabowo-Gibran yang membawa program makan siang dan susu gratis untuk siswa.
Lebih jauh, saat ini publik hanya dapat mengidentifikasi program yang dinilai menjanjikan.
Baca juga: Tren Elektabilitas Anies-Muhaimin Meningkat, Survei Punya Peran Penting
“Kesimpulannya adalah bahwa publik bisa mengidentifikasi mana program yang baik, tapi yang kurang dari publik adalah mereka tidak tahu bahwa program itu terasosiasi dari pasangan capres yang mana,” kata Saidiman. (Metrotv/Z-6)
Seperti program KJP Plus yang merupakan kelanjutan kebijakan sebelumnya yang sudah diketahui hingga 92% warga, namun hanya 41% yang merasa mendapat manfaat langsung.
Tidak menutup kemungkinan adanya kritik dari beberapa pihak.
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Rano Karno akan menambah jumlah personel pemadam kebakaran di Jakarta. Hal itu untuk merespons minimnya jumlah anggota atau petugas pemadam.
Peserta mendapatkan sosialisasi tentang kode QR untuk laporan penilaian dalam mendukung pembangunan Sistem Informasi Penilaian Nasional (SIPN).
Kesejahteraan nelayan itu artinya sangat luas. Kesejahteraan nelayan itu mulai dari pemberdayaan sampai dengan perbantuan.
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah memaksimalkan kualitas program kerja Tahun Anggaran (TA) 2024.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved