Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
LEMBAGA riset internasional Ipsos Public Affairs merilis hasil survei elektabilitas pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) 2024 terbaru. Survei dilakukan dengan metode tatap muka sebanyak 2000 responden yang tersebar di 34 provinsi di indonesia pada 27 Desember hingga 5 Januari.
Pengamat politik dan peneliti senior Ipsos Public Affairs Arif Nurul Imam menjelaskan terdapat dinamika pergeseran para pemilih. Hal tersebut berdampak pada peta kompetisi elektoral yang signifikan.
“Di tengah Pilpres tinggal hitungan minggu, dinamika pemilih mengalami pergeseran dan berdampak pada peta kompetisi elektoral yang signifikan,” ujar pengamat politik dan peneliti senior Ipsos Public Affairs Arif Nurul Imam dalam paparannya yang diterima di Jakarta, Rabu (10/1).
Baca juga : 48,7% Responden tak Puas pada Jokowi karena Ekonomi Sulit
Meski terdapat pergeseran pemilih, Arif menuturkan efek Jokowi sangat terasa dalam Pilpres 2024. Hal tersebut tercermin dari elektabilitas Prabowo-Gibran yang semakin meningkat. Peningkatan tersebut berasal dari pemilih Jokowi-Ma’ruf 2019 makin besar mendukung pasangan calon nomor 2 tersebut.
Baca juga : TPN Ganjar Nilai Prabowo tidak Siap Hadapi Debat Capres
Sementara itu, soliditas dukungan pasangan calon presiden paling tinggi ada di paslon Prabowo-Gibran dimana hanya sebesar 13 persen yang masih bisa berubah, sementara Anies-Muhaimin terdapat 15 persen pendukungnya yang masih bisa bergeser. Sedangkan pemilih paslon Ganjar-Mahfud terdapat sebanyak 20 persen yang masih bisa bergeser.
“Dibandingkan data survei akhir bulan November, Prabowo – Gibran kembali mengalami kenaikan dari 42,66 persen ke 48,05 persen, sementara Anies – Muhaimin cenderung stagnan dari 22,13 ke 21,80 persen, dan Ganjar-Mahfud dari 22,95
turun 18,35 persen, sementara yang belum menentukan pilihan menurun tipis dari 12,26 turun ke 11,80,” ujarnya.
Jika dikatikan dengan kenaikan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah Jokowi-Ma’ruf saat ini, lanjut Arif, dari 65 persen di bulan November menjadi 74 persen di bulan Desember, maka hal ini bisa dibaca bahwa siapapun paslon capres–cawapres yang dianggap melanjutkan program-program kerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf besar kemungkinan akan mendapatkan Jokowi effect dalam hal elektabilitas.
Sementara itu, Deputy Director Ipsos Public Affairs Sukma Widyanti menyampaikan elektabilitas parpol menunjukkan data yang mengejutkan dimana Gerindra menempati posisi teratas menggeser PDI Perjuangan.
“Secara berturut-turut partai politik yang berpotensi masuk parlemen adalah Partai Gerindra yang mencapai elektabilitas hingga 27% ; disusul PDI Perjuangan sebesar 21%, Golkar 8%, PKB 7%, PKS 7%, Nasdem 6%, PAN 4%, Demokrat 3%. Posisi
PPP dan PSI masih belum aman karena kini turun dibanding survei sebelumnya,” ujar Sukma dalam paparannya.
Sukma menuturkan basis-basis suara PDIP di Jawa Tengah semakin tergerus berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh pihaknya.
"Survei ini juga menunjukkan bahwa pada basis-basis PDI Perjuangan khususnya Jawa Tengah yang disebut sebagai kandang banteng, menunjukkan suara Ganjar semakin tergerus,”, ujarnya
Selain menjadi anggota Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi), Ipsos juga merupakan anggota Association for Global Research Agency Worldwide (ESOMAR) yakni asosiasi riset internasional yang melakukan audit secara periodik terhadap para anggotanya.
Untuk diketahui, Ipsos merupakan lembaga riset internasional yang sangat berpengalaman di dunia global. Lembaga yang berkantor pusat di Perancis ini beroperasi di 90 negara, selain dikenal melakukan riset pasar, juga melakukan riset sosial politik, termasuk di Indonesia. (Z-8)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
WACANA penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilu nasional dinilai tidak bisa dipandang sekadar sebagai persoalan teknologi.
Pemerintah tengah mengkaji penerapan elektronik voting atau e-voting dalam pemilu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerapannya tidak bisa tergesa-gesa.
Secara konstitusional, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dikategorikan sebagai proses yang demokratis.
Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved