Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
LEMBAGA riset internasional Ipsos Public Affairs merilis hasil survei elektabilitas pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) 2024 terbaru. Survei dilakukan dengan metode tatap muka sebanyak 2000 responden yang tersebar di 34 provinsi di indonesia pada 27 Desember hingga 5 Januari.
Pengamat politik dan peneliti senior Ipsos Public Affairs Arif Nurul Imam menjelaskan terdapat dinamika pergeseran para pemilih. Hal tersebut berdampak pada peta kompetisi elektoral yang signifikan.
“Di tengah Pilpres tinggal hitungan minggu, dinamika pemilih mengalami pergeseran dan berdampak pada peta kompetisi elektoral yang signifikan,” ujar pengamat politik dan peneliti senior Ipsos Public Affairs Arif Nurul Imam dalam paparannya yang diterima di Jakarta, Rabu (10/1).
Baca juga : 48,7% Responden tak Puas pada Jokowi karena Ekonomi Sulit
Meski terdapat pergeseran pemilih, Arif menuturkan efek Jokowi sangat terasa dalam Pilpres 2024. Hal tersebut tercermin dari elektabilitas Prabowo-Gibran yang semakin meningkat. Peningkatan tersebut berasal dari pemilih Jokowi-Ma’ruf 2019 makin besar mendukung pasangan calon nomor 2 tersebut.
Baca juga : TPN Ganjar Nilai Prabowo tidak Siap Hadapi Debat Capres
Sementara itu, soliditas dukungan pasangan calon presiden paling tinggi ada di paslon Prabowo-Gibran dimana hanya sebesar 13 persen yang masih bisa berubah, sementara Anies-Muhaimin terdapat 15 persen pendukungnya yang masih bisa bergeser. Sedangkan pemilih paslon Ganjar-Mahfud terdapat sebanyak 20 persen yang masih bisa bergeser.
“Dibandingkan data survei akhir bulan November, Prabowo – Gibran kembali mengalami kenaikan dari 42,66 persen ke 48,05 persen, sementara Anies – Muhaimin cenderung stagnan dari 22,13 ke 21,80 persen, dan Ganjar-Mahfud dari 22,95
turun 18,35 persen, sementara yang belum menentukan pilihan menurun tipis dari 12,26 turun ke 11,80,” ujarnya.
Jika dikatikan dengan kenaikan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah Jokowi-Ma’ruf saat ini, lanjut Arif, dari 65 persen di bulan November menjadi 74 persen di bulan Desember, maka hal ini bisa dibaca bahwa siapapun paslon capres–cawapres yang dianggap melanjutkan program-program kerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf besar kemungkinan akan mendapatkan Jokowi effect dalam hal elektabilitas.
Sementara itu, Deputy Director Ipsos Public Affairs Sukma Widyanti menyampaikan elektabilitas parpol menunjukkan data yang mengejutkan dimana Gerindra menempati posisi teratas menggeser PDI Perjuangan.
“Secara berturut-turut partai politik yang berpotensi masuk parlemen adalah Partai Gerindra yang mencapai elektabilitas hingga 27% ; disusul PDI Perjuangan sebesar 21%, Golkar 8%, PKB 7%, PKS 7%, Nasdem 6%, PAN 4%, Demokrat 3%. Posisi
PPP dan PSI masih belum aman karena kini turun dibanding survei sebelumnya,” ujar Sukma dalam paparannya.
Sukma menuturkan basis-basis suara PDIP di Jawa Tengah semakin tergerus berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh pihaknya.
"Survei ini juga menunjukkan bahwa pada basis-basis PDI Perjuangan khususnya Jawa Tengah yang disebut sebagai kandang banteng, menunjukkan suara Ganjar semakin tergerus,”, ujarnya
Selain menjadi anggota Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi), Ipsos juga merupakan anggota Association for Global Research Agency Worldwide (ESOMAR) yakni asosiasi riset internasional yang melakukan audit secara periodik terhadap para anggotanya.
Untuk diketahui, Ipsos merupakan lembaga riset internasional yang sangat berpengalaman di dunia global. Lembaga yang berkantor pusat di Perancis ini beroperasi di 90 negara, selain dikenal melakukan riset pasar, juga melakukan riset sosial politik, termasuk di Indonesia. (Z-8)
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
KPU bakal mempelajari secara detail mengenai putusan MK tersebut yang berangkat dari uji materi oleh Perludem selaku pemohon.
KPU sedang menyusun rancangan peraturan KPU (RPKPU) terbaru tentang penggantian antarwaktu (PAW) anggota legislatif.
Themis Indonesia, TII, dan Trend Asia melaporkan dugaan korupsi itu dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Laporan dilayangkan pada 3 Mei lalu.
Koalisi masih memiliki waktu tujuh hari untuk memperbaiki pengaduan di DKPP yang tenggatnya jatuh pada 13 Juni mendatang.
Rifqi mengeluhkan bahwa isu kepemiluan selalu hadir. Meski pesta demokrasi itu sudah beres
Partisipasi pemilih tidak ditentukan oleh desain pemilu, tetapi oleh kekuatan hubungan antara pemilih dan para kontestan.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pemilu terpisah tidak berpengaruh terhadap sistem kepengurusan partai. Namun, justru berdampak pada pemilih yang lelah.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
GURU Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Umbu Rauta menanggapi berbagai tanggapan terhadap putusan MK tentang pemisahan Pemilu.
PEMISAHAN pemilu tingkat nasional dan lokal yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai keliru. Itu harusnya dilakukan pembuat undang-undang atau DPR
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved