Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
SIKAP calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang tak mau membeberkan data pertahanan secara gamblang di debat capres, disorot netizen. Dalih Prabowo, data pertahanan tak boleh dibuka sembarangan.
Analis intelijen, pertahanan dan keamanan, Ngasiman Djoyonegoro, menyebut keterbukaan data pertahanan bukan hal tabu. Malah, transparansi itu menjadi kekuatan negara.
“Lawan akan berpikir dua kali jika mengetahui senjata apa yang kita miliki. Seperti negara-negara adidaya yang memiliki senjata nuklir, bahkan mengumumkan hulu ledak mereka,” kata Ngasiman dalam keterangan tertulis, Senin, 8 Januari 2023.
Baca juga : Jokowi Sebut Data Pertahanan Tak Bisa Dibuka, Anies: Jangan Berlindung dalam Kerahasiaan
Transparansi, kata dia, dapat dijadikan strategi untuk menunjukkan kekuatan negara. Sehingga, menimbulkan detterence effect bagi negara-negara lain.
Di sisi lain, dia mengatakan keterbukaan data pertahanan kepada publik juga membawa dampak positif. Sebab, data pertahanan akan menimbulkan kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap pemerintah dan dapat mencegah terjadinya korupsi.
Ngasiman merujuk pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Menurut dia, semua informasi publik dinyatakan terbuka dan dapat diakses.
Informasi yang dikecualikan, kata Ngasiman, bersifat ketat dan terbatas dan melalui mekanisme uji konsekuensi. Dia melihat penentuan informasi dikecualikan harus dilandasi analisis perlindungan kepentingan publik atau kepentingan nasional dan berdasarkan UU.
Baca juga : Usai Debat Ke-3 Anies Menolak Diajak Ngopi oleh Prabowo, Apa Alasannya?
“Ada data-data tertentu yang di dalamnya terkandung kepentingan publik yang besar, maka data tersebut harus disampaikan kepada masyarakat,” kata Ngasiman.
Menurut Ngasiman, permintaan pembukaan data terkait capaian Minimum Essential Force bukan hal yang berlebihan. Apalagi sampai melanggar UU KIP. Termasuk, data anggaran dan alutsista yang dimiliki Indonesia.
"Toh, lembaga-lembaga pemeringkat internasional bisa dengan mudah memperoleh data-data tersebut seperti dua lembaga pengindeks yang saya sebut di atas,” ujar Ngasiman.
Baca juga : Debat Capres Diharapkan Mengeksplorasi Sistem dan Strategi Pertahanan Nasional
Dia mencontohkan sejumlah data strategi terbaru Amerika Serikat (AS) yang dipublikasikan Angkatan Darat AS. Termasuk, anggaran, jumlah alutsista, doktrin militer, fasilitas militer mereka, dan pengembangan pengetahuan kemiliteran AS.
"Memang ada sejumlah fasilitas yang dirahasiakan, tapi itu sifatnya terbatas, tidak semuanya,” kata Ngasiman.
Hal yang rahasia dan tak boleh dibeberkan, kata Ngasiman, yakni data dan informasi tertentu. Seperti, strategi operasi, strategi peperangan, penempatan senjata strategis, dan hal teknis lain yang jika diketahui musuh akan memudahkan untuk melakukan penyerangan dan pelemahan.
"Tidak bisa kerahasiaan ditetapkan secara subjektif, meskipun subjektivitas kolektif. Ketaatan terhadap konstitusi dan hukum adalah sikap negarawan sejati,” kata Ngasiman. (Medcom/Z-7)
Wilayah pertahanan pun mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional, khususnya terhadap kedaulatan negara, pertahanan, dan keamanan negara.
PENATAAN wilayah pertahanan yang merupakan kawasan strategis nasional harus diprioritaskan.
Kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Amerika Serikat telah berada pada level yang strategis.
Jelang laga melawan Austria dalam Euro 2020, pelatih Belanda Frank de Boer menyoroti lini pertahanan timnya yang dinilai cukup rapuh.
TIONGKOK ternyata berniat membentuk pasukan modern berteknologi tinggi yang menjadi bagian strategi pertahanan nasional.
Rangkaian kegiatan mencakup kunjungan kehormatan ke Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini terpilih untuk memimpin tiga mesin relawan Aamin, yaitu Baleamin, Pro Amin dan Maktab.
Keputusan MK yang membuat Gibran bisa maju sebagai cawapres telah menodai semangat dan cita-cita reformasi 1998
Kabupaten Cianjur merupakan daerah kedua di Jawa Barat setelah Bekasi yang sudah membentuk Kami Gibran.
Tidak ada komitmen dari para calon presiden untuk membatalkan Undang Undang Cipta Kerja.
Bawaslu memperluas pemeriksaan terhadap 14 anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Garut karena dugaan tidak netral dalam pemilu 2024.
Acara itu juga merupakan ajang silaturahmi, kajian dan konsolidasi, yang bakal dihadiri sekitar 200 ulama dan tokoh masyarakat Jawa Barat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved