Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
ASISTEN Pelatih Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaim in (Timnas AMIN) Tamsil Linrung mengajak kalangan terdidik dan yang mengedepankan akal sehat untuk ikut bersuara atas indikasi ketidaknetralan pemerintah dan kecurangan dalam Pemilu 2024. Sudah waktunya kalangan yang memiliki akal sehat untuk menjaga pemilu agar jujur dan adil.
Tamsil mengatakan adanya pertemuan Presiden Jokowi dan Prabowo sebagai bukti ketidaknetralan dalam Pilpres 2024.
Baca juga: Kaesang Tanggapi Makan Malam Jokowi dan Prabowo
“Sejak awal beliau juga sudah menegaskan akan cawe-cawe (ikut campur) dalam Pemilu,” kata Tamsil yang juga Caleg DPD RI dari Sulawesi Selatan ini, Minggu (7/1).
Sebenarnya, lanjut Tamsil, pertemuan Jokowi-Prabowo bukan satu-satunya bukti ketidaknetralan pemerintah. Ia menjelaskan aparat pemerintahan juga banyak dilaporkan terindikasi membantu pasangan calon tertentu.
“Kalau itu inisiatif mereka sendiri (aparat) harusnya ada teguran. Kalau ada pembiaran berarti memang berasal dari pucuk pimpinannya yang mendorong terjadinya tindakan (keterlibatan) tersebut,” papar Tamsil.
Seharusnya, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) bertindak atas pelanggaran pasangan calon tertentu ini selama kampanye. Mulai dari dugaan adaya bagi-bagi uang, pemasangan baliho, intimidasi, dan sebagainya.
Baca juga: Jokowi harus Klarifikasi Pertemuannya dengan Prabowo, Airlangga dan Zulhas
Tamsil melihat kelompok masyarakat yang terdidik harus berani bersuara dan melawan makin maraknya perilaku yang menunjukkan ketidaknetralan pemerintah dalam Pilpres 2024.
“Dengan masifnya ketidaknetralan, yang bisa melawan hanya rakyat. Khususnya kalangan akademisi, dari mahasiswa sampai guru besar. Termasuk ormas-ormas Islam Muhammadiyah, NU, dan ormas keagamaan lainnya,” ungkap Tamsil.
Ia mengingatkan ketidaknetralan tidak boleh dibiarkan. Sebab, ini akan merusak dan bertentangan dengan konstitusi. “Kalau ini ada terus bisa menimbulkan disintegrasi bangsa,” ungkap Tamsil. (RO/S-2)
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
WACANA penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilu nasional dinilai tidak bisa dipandang sekadar sebagai persoalan teknologi.
Pemerintah tengah mengkaji penerapan elektronik voting atau e-voting dalam pemilu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerapannya tidak bisa tergesa-gesa.
Secara konstitusional, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dikategorikan sebagai proses yang demokratis.
Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
Serangan brutal militer Israel terhadap warga Gaza, Palestina telah menewaskan 27.238 orang dan menyebabkan 66.452 warga Gaza terluka.
PERATURAN Pemerintah (PP) No 53/2023 tentang tidak diperlukannya lagi mundur dari jabatan bagi pejabat publik yang mengikuti kontestasi pemilu akhirnya menjadi bumerang bagi capres Prabowo
Tim Hukum Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (THN Amin) menegaskan tidak gentar terhadap segala bentuk intimidasi.
Anies mengapresiasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas gerak cepat jajarannya menangkap pelaku.
Jika mencermati visi dan misi pemberantasan terorisme yang ditawarkan oleh ketiga pasangan calon presiden, kita akan melihat masing-masing memiliki tingkat perhatian berbeda.
Kesaksian dan Manifesto Gerakan Rakyat untuk Perubahan yang telah bergerak untuk kemenangan pasngan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) khususnya di Jawa Tengah
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved