Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
ASISTEN Pelatih Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaim in (Timnas AMIN) Tamsil Linrung mengajak kalangan terdidik dan yang mengedepankan akal sehat untuk ikut bersuara atas indikasi ketidaknetralan pemerintah dan kecurangan dalam Pemilu 2024. Sudah waktunya kalangan yang memiliki akal sehat untuk menjaga pemilu agar jujur dan adil.
Tamsil mengatakan adanya pertemuan Presiden Jokowi dan Prabowo sebagai bukti ketidaknetralan dalam Pilpres 2024.
Baca juga: Kaesang Tanggapi Makan Malam Jokowi dan Prabowo
“Sejak awal beliau juga sudah menegaskan akan cawe-cawe (ikut campur) dalam Pemilu,” kata Tamsil yang juga Caleg DPD RI dari Sulawesi Selatan ini, Minggu (7/1).
Sebenarnya, lanjut Tamsil, pertemuan Jokowi-Prabowo bukan satu-satunya bukti ketidaknetralan pemerintah. Ia menjelaskan aparat pemerintahan juga banyak dilaporkan terindikasi membantu pasangan calon tertentu.
“Kalau itu inisiatif mereka sendiri (aparat) harusnya ada teguran. Kalau ada pembiaran berarti memang berasal dari pucuk pimpinannya yang mendorong terjadinya tindakan (keterlibatan) tersebut,” papar Tamsil.
Seharusnya, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) bertindak atas pelanggaran pasangan calon tertentu ini selama kampanye. Mulai dari dugaan adaya bagi-bagi uang, pemasangan baliho, intimidasi, dan sebagainya.
Baca juga: Jokowi harus Klarifikasi Pertemuannya dengan Prabowo, Airlangga dan Zulhas
Tamsil melihat kelompok masyarakat yang terdidik harus berani bersuara dan melawan makin maraknya perilaku yang menunjukkan ketidaknetralan pemerintah dalam Pilpres 2024.
“Dengan masifnya ketidaknetralan, yang bisa melawan hanya rakyat. Khususnya kalangan akademisi, dari mahasiswa sampai guru besar. Termasuk ormas-ormas Islam Muhammadiyah, NU, dan ormas keagamaan lainnya,” ungkap Tamsil.
Ia mengingatkan ketidaknetralan tidak boleh dibiarkan. Sebab, ini akan merusak dan bertentangan dengan konstitusi. “Kalau ini ada terus bisa menimbulkan disintegrasi bangsa,” ungkap Tamsil. (RO/S-2)
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Thailand menggelar pemilu dini tanpa pemenang mutlak. Perebutan kursi perdana menteri dipastikan bergantung pada strategi koalisi partai-partai besar.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Serangan brutal militer Israel terhadap warga Gaza, Palestina telah menewaskan 27.238 orang dan menyebabkan 66.452 warga Gaza terluka.
PERATURAN Pemerintah (PP) No 53/2023 tentang tidak diperlukannya lagi mundur dari jabatan bagi pejabat publik yang mengikuti kontestasi pemilu akhirnya menjadi bumerang bagi capres Prabowo
Tim Hukum Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (THN Amin) menegaskan tidak gentar terhadap segala bentuk intimidasi.
Anies mengapresiasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas gerak cepat jajarannya menangkap pelaku.
Jika mencermati visi dan misi pemberantasan terorisme yang ditawarkan oleh ketiga pasangan calon presiden, kita akan melihat masing-masing memiliki tingkat perhatian berbeda.
Kesaksian dan Manifesto Gerakan Rakyat untuk Perubahan yang telah bergerak untuk kemenangan pasngan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) khususnya di Jawa Tengah
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved