Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
TIM Hukum Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (THN Amin) menegaskan tidak gentar terhadap segala bentuk intimidasi. Amin akan terus berjuang memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Kami tidak takut terhadap semua intimidasi baik pencabutan izin hingga perusakan alat peraga kampanye," kata Ketua Umum THN Amin Ari Yusuf Amir di Rumah Perubahan Amin, Jalan Diponegoro Nomor 10, Jakarta Pusat, Rabu (17/1).
Ari mengatakan dugaan kecurangan di lapangan begitu sistematis. Teranyar, penghentian videotron Anies di Bekasi dan Jakarta yang diturunkan kurang dari 24 jam. Padahal, videotron itu dijadwalkan tayang satu minggu.
Baca juga: Upaya Intimidasi Kampanye di Bone, Anies: Kita Hadapi!
"Terhadap intimidasi itu kami dari Timnas Amin tegas-tegas mengatakan kami tidak takut," papar dia.
Ari berharap seluruh pendukung Amin dan pejuang perubahan menyerap semangat serupa. Justru, mereka dimotivasi untuk semakin gencar memonitor, mencatat, dan melaporkan dugaan kecurangan.
"Jangan gentar mendukung Amin, jangan takut melapor ke Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dan THN Amin. Kami siap mendampingi sampai tuntas," ujar dia.
Baca juga: Diduga Ada Intimidasi saat Anies Mau Berkampanye di Kampung Halaman JK
Sementara itu, Ari berharap Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersikap netral. Kemudian profesional dan imparsial dalam menunaikan tugasnya.
"Kalau kita netral adu bukti dan adu fakta. Setiap laporan kami minta kelengkapan data dan bukti dan pati pelanggaran-pelanggaran akan ketahuan," ucap dia. (Z-10)
Koalisi juga mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menuntaskan penyelidikan secara serius. Menurut Isnur, hal itu penting untuk menjaga kredibilitas lembaga kepolisian.
RANCANGAN Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang tengah digodok oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendapat kritik tajam.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak meminta dibuktikan apabila ada prajurit melakukan dugaan intimidasi terhadap penulis kolom opini Detik.com.
Kristomei juga menegaskan bahwa segenap framing dan narasi sesat yang dibuat tanpa dilengkapi data/fakta kredibel, tendensius, dan tidak objektif yang bertebaran di ruang publik.
Perlu dibuktikan apakah teror tersebut benar terjadi sehingga menghindari saling tuduh dan saling curiga.
Ini menunjukkan ruang berekspresi di Indonesia semakin menyempit dan menandakan masalah dalam demokrasi
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved