Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati menekankan Presiden Joko Widodo perlu mengklarifikasi pertemuannya dengan calon presiden Prabowo Subianto serta dua ketua umum partai pendukungnya yakni Airlangga Hartarto dari Golkar dan Zulkifli Hasan dari PAN.
"Idealnya klarifikasi terhadap publik perlu dilakukan supaya tidak muncul narasi tertentu yang membuat disrupsi terhadap demokrasi," ujar Wasisto kepada Media Indonesia, Minggu (7/1).
Ia melihat pertemuan Jokowi dengan tiga ketua umum dari Koalisi Indonesia Maju membuat suhu politik semakin memanas. Meski ketiganya masih anggota kabinet atau pembantu Jokowi, pertemuan tersebut tidak bisa lepas dari berbagai penafsiran publik.
Baca juga: Cak Imin: Presiden yang tidak Netral akan Rusak Demokrasi
"Tentu makna pertemuan kedua tokoh ini memang menimbukan adanya banyak penafsiran yang memicu pro dan kontra apalagi di masa kampanye saat ini," tuturnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Jokowi melangsungkan makan malam bersama Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, Jumat (5/1) malam. Prabowo mengunggah kebersamaan itu dalam instagram pribadinya. Kemudian, Jokowi juga sarapan bersama Airlangga Hartarto, pada Sabtu (6/1) pagi di Bogor, Jawa Barat. Terbaru, Jokowi juga makan siang dengan Zulkifli Hasan di Bogor.
Baca juga: Jokowi Ajak Zulhas Makan Siang, Ini Hal yang Dibahas
Golkar dan PAN ada dalam satu koalisi bersama Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto serta putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dalam Pemilihan Presiden 2024. (Z-11)
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memastikan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Keputusan Prabowo memberikan amnesti pada Hasto Kristiyanto dan abolisi pada Tom Lembong harus dibaca menggunakan asumsi yang tepat
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Core memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2025 akan lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2024.
Pemilu serentak nasional terdiri atas pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, dan DPD RI.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
WACANA penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilu nasional dinilai tidak bisa dipandang sekadar sebagai persoalan teknologi.
Pemerintah tengah mengkaji penerapan elektronik voting atau e-voting dalam pemilu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerapannya tidak bisa tergesa-gesa.
Secara konstitusional, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dikategorikan sebagai proses yang demokratis.
Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved