Headline
Karhutla berulang terjadi di area konsesi yang sama.
Karhutla berulang terjadi di area konsesi yang sama.
Angka penduduk miskin Maret 2025 adalah yang terendah sepanjang sejarah.
Peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati menekankan Presiden Joko Widodo perlu mengklarifikasi pertemuannya dengan calon presiden Prabowo Subianto serta dua ketua umum partai pendukungnya yakni Airlangga Hartarto dari Golkar dan Zulkifli Hasan dari PAN.
"Idealnya klarifikasi terhadap publik perlu dilakukan supaya tidak muncul narasi tertentu yang membuat disrupsi terhadap demokrasi," ujar Wasisto kepada Media Indonesia, Minggu (7/1).
Ia melihat pertemuan Jokowi dengan tiga ketua umum dari Koalisi Indonesia Maju membuat suhu politik semakin memanas. Meski ketiganya masih anggota kabinet atau pembantu Jokowi, pertemuan tersebut tidak bisa lepas dari berbagai penafsiran publik.
Baca juga: Cak Imin: Presiden yang tidak Netral akan Rusak Demokrasi
"Tentu makna pertemuan kedua tokoh ini memang menimbukan adanya banyak penafsiran yang memicu pro dan kontra apalagi di masa kampanye saat ini," tuturnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Jokowi melangsungkan makan malam bersama Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, Jumat (5/1) malam. Prabowo mengunggah kebersamaan itu dalam instagram pribadinya. Kemudian, Jokowi juga sarapan bersama Airlangga Hartarto, pada Sabtu (6/1) pagi di Bogor, Jawa Barat. Terbaru, Jokowi juga makan siang dengan Zulkifli Hasan di Bogor.
Baca juga: Jokowi Ajak Zulhas Makan Siang, Ini Hal yang Dibahas
Golkar dan PAN ada dalam satu koalisi bersama Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto serta putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dalam Pemilihan Presiden 2024. (Z-11)
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Core memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2025 akan lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2024.
Pemilu serentak nasional terdiri atas pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, dan DPD RI.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
Usulan tersebut berkaca pada pelaksanaan Pilpres, Pileg, dan Pilkada serentak pada 2024 yang membuat penyelenggara Pemilu memiliki beban yang berat.
DIREKTUR Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membutuhkan Partai Golkar sebagai kendaraan berkiprah di dunia politik.
Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
Menurut Perludem, putusan MK sudah tepat karena sesuai dengan konsep pemilu yang luber dan jurdil, dan disertai dengan penguatan nilai kedaulatan rakyat.
Banyak negara yang meninggalkan e-voting karena sistem digitalisasi dalam proses pencoblosan di bilik suara cenderung dinilai melanggar asas kerahasiaan pemilih
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagai alat bantu penghitungan suara pada Pemilihan 2020 lalu harus diperkuat agar proses rekapitulasi hasil pemilu ke depan lebih akurat
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved