Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
Peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati menekankan Presiden Joko Widodo perlu mengklarifikasi pertemuannya dengan calon presiden Prabowo Subianto serta dua ketua umum partai pendukungnya yakni Airlangga Hartarto dari Golkar dan Zulkifli Hasan dari PAN.
"Idealnya klarifikasi terhadap publik perlu dilakukan supaya tidak muncul narasi tertentu yang membuat disrupsi terhadap demokrasi," ujar Wasisto kepada Media Indonesia, Minggu (7/1).
Ia melihat pertemuan Jokowi dengan tiga ketua umum dari Koalisi Indonesia Maju membuat suhu politik semakin memanas. Meski ketiganya masih anggota kabinet atau pembantu Jokowi, pertemuan tersebut tidak bisa lepas dari berbagai penafsiran publik.
Baca juga: Cak Imin: Presiden yang tidak Netral akan Rusak Demokrasi
"Tentu makna pertemuan kedua tokoh ini memang menimbukan adanya banyak penafsiran yang memicu pro dan kontra apalagi di masa kampanye saat ini," tuturnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Jokowi melangsungkan makan malam bersama Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, Jumat (5/1) malam. Prabowo mengunggah kebersamaan itu dalam instagram pribadinya. Kemudian, Jokowi juga sarapan bersama Airlangga Hartarto, pada Sabtu (6/1) pagi di Bogor, Jawa Barat. Terbaru, Jokowi juga makan siang dengan Zulkifli Hasan di Bogor.
Baca juga: Jokowi Ajak Zulhas Makan Siang, Ini Hal yang Dibahas
Golkar dan PAN ada dalam satu koalisi bersama Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto serta putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dalam Pemilihan Presiden 2024. (Z-11)
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
Terlebih, hasil survei terkini Median menempatkan elektabilitas Anies dan KDM masuk tiga besar di bawah Prabowo.
Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dinilai masih menjadi dua figur utama yang sulit tergeser dalam bursa calon presiden pada Pilpres 2029.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memastikan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Keputusan Prabowo memberikan amnesti pada Hasto Kristiyanto dan abolisi pada Tom Lembong harus dibaca menggunakan asumsi yang tepat
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Thailand menggelar pemilu dini tanpa pemenang mutlak. Perebutan kursi perdana menteri dipastikan bergantung pada strategi koalisi partai-partai besar.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved