Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan berbicara konteks daya beli untuk kelompok ASN, kenaikan gaji 8% ini hanya sedikit membantu daya beli kelompok ASN. Hal ini dengan asumsi bahwa target dari inflasi sebesar 3% di tahun ini.
Sehingga kenaikan dari gaji pertumbuhannya relatif sedikit di atas proyeksi dari kenaikan inflasi di tahun 2024.
"Namun kalau kita bicara konteks daya beli secara keseluruhan, sebenarnya kebijakan menaikkan gaji ASN, tidak akan terlalu berdampak terutama kalau kita lihat konteks proporsi pekerjaan ASN terhadap total tenaga kerja yang relatif masih kecil atau berada di kisaran angka 5% terhadap total angkatan kerja saat ini," kata Yusuf, dihubungi Sabtu (6/1).
Baca juga: Gaji ASN Naik Jelang Pemilu, Munculkan Kecurigaan Pemilu tidak Netral
Adapun untuk kebijakan ini sebenarnya apabila ditarik sedikit ke belakang, pemerintah sudah relatif lama ingin menaikkan gaji ASN. Namun di periode 3 tahun ke belakang, rencana ini belum terealisasikan secara penuh. Sehingga pemerintah tentu ingin merealisasikan janji yang sudah disampaikan sebelumnya.
"Apalagi APBN tahun ini merupakan APBN terakhir dari masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo di periode kedua. Sehingga menurut saya memang ada program-program yang akan segera direalisasikan termasuk di dalamnya program untuk meningkatkan gaji ASN ini," kata Yusuf.
Baca juga: Gaji ASN yang Naik 8 Persen Dibayar Penuh pada Januari 2024
Adapun untuk konteks tahun politik memang di studi literatur menyebut incumbent berpeluang untuk melakukan manipulasi kebijakan, yang punya kecenderungan akan menguntungkan mereka ataupun pihak-pihak yang terkait dengan mereka terutama di tahun politik.
"Terlepas dari studi tersebut, menurut saya kebijakan populis sudah dapat dibaca oleh voters terutama dari kalangan ASN. Sehingga penilaian dari ASN akan bersifat independen. Saya pikir tidak akan terlalu berdampak terhadap preferensi memilih oleh para ASN, terutama dilihat dari kebijakan kenaikan gaji ASN di tengah tahun politik," kata Yusuf. (Z-10)
PEGAWAI Negeri Sipil (PNS) , PPPK dan PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta,Jawa Barat, mengeluhkan keterlambatan pembayaran gaji Januari 2026 dan Desember 2025
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan rencana kenaikan gaji ASN pada 2026 akan ditentukan setelah evaluasi kinerja keuangan negara pada kuartal I.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa turut buka suara atas potensi kenaikan gaji untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk tahun depan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mendukung pemerintah yang tidak menaikkan gaji pegawai negeri sipil (PNS) pada tahun anggaran 2026.
Pemangkasan dilakukan terhadap jatah uang pungut dan dipastikan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
PEMERINTAH menyesuaikan gaji pokok anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraannya.
Sekretaris DPRD Jawa Barat (Jabar), memastikan tidak ada kenaikan gaji dan tunjangan bagi pimpinan serta anggota dewan di Jabar.
Terkait tunjangan rumah dinas, kebijakan itu telah diterima untuk anggota DPR RI periode 2024–2029 karena mereka tak lagi mendapatkan fasilitas rumah jabatan.
Kenaikan gaji akan dianggarkan pada 1 Maret 2025 dan diterima pada awal bulan April 2025 dari gaji pokok Rp3 juta menjadi Rp4 juta
Industri dengan fluktuasi laba dan rugi yang lebih besar, seperti pertambangan dan jasa pertambangan, cenderung menawarkan proporsi bonus lebih tinggi dibandingkan sektor lainnya.
Juru bicara Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) Fauzan Arrasyid mengatakan para hakim meminta kenaikan gaji sebanyak 142%.
Gerakan Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) menegaskan bahwa usulan tersebut sangat jauh dari harapan dan tuntutan yang disampaikan oleh para hakim.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved