Gaji PNS 2026 Naik? Ini Kata Menkeu Purbaya

MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan wacana kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) pada 2026 masih bergantung pada perkembangan kinerja keuangan negara pada kuartal I.

“Kami akan lihat kondisi keuangan kita seperti apa,” kata Purbaya di Jakarta, Rabu (31/12) dikutip dari Antara.

Purbaya menjelaskan, pemerintah saat ini masih mengupayakan sinkronisasi kebijakan untuk memantau perkembangan realisasi fiskal, termasuk penyaluran belanja pemerintah. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar dalam penentuan strategi belanja ke depan.

Baca juga : Menkeu: Sistem Coretax Bisa Berjalan, tapi Perlu Lakukan Hal Ini

Menurut dia, Kementerian Keuangan baru akan mengambil keputusan soal gaji PNS setelah melihat kinerja ekonomi dan fiskal secara lebih utuh pada triwulan I.

“Saya masih tunggu satu triwulan lagi untuk melihat gimana sebetulnya arah ekonomi kita dengan yang lebih sinkron dari sebelumnya. Habis itu baru kita bisa diskusikan masalah-masalah yang berdampak pada belanja pemerintah,” ujarnya pula.

Sebelumnya, Purbaya telah menambah anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) pemerintah daerah sebesar Rp7,66 triliun untuk pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 guru ASN.

Baca juga : Menkeu Purbaya: Dana Rp6,6 Triliun Hasil Sitaan Kejagung Masih Dirancang Pemanfaatannya

Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 372 Tahun 2025 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2025.

Secara rinci, tambahan alokasi DAU untuk pembayaran THR ditetapkan sebesar Rp3,80 triliun, sedangkan alokasi untuk gaji ke-13 sebesar Rp3,86 triliun.

Tambahan anggaran ini diperuntukkan bagi guru ASN daerah yang gaji pokoknya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta tidak menerima tambahan penghasilan.

Rincian alokasi tambahan DAU tersebut ditetapkan per provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana tercantum dalam lampiran KMK 372/2025.

Pemerintah daerah diwajibkan menganggarkan dan merealisasikan pembayaran komponen THR dan gaji ke-13 kepada masing-masing guru ASN daerah pada tahun anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila pemerintah daerah belum merealisasikan seluruh pembayaran pada 2025, sisa pembayaran wajib dianggarkan dan disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.

Tambahan anggaran tersebut akan disalurkan pada Desember 2025. Pemerintah daerah juga diminta menyampaikan laporan realisasi pembayaran THR dan gaji ke-13 guru ASN daerah kepada Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, paling lambat 30 Juni 2026.

(Ant/P-4)