Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
PASANGAN Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo-Mahfud MD bakal meluncurkan program penghapusan kredit macet bagi nelayan.
Program ini diluncurkan oleh Ganjar saat kampanye di TPI Karanganyar, Rembang, Jawa Tengah, Kamis (4/1/2024). Peluncuran diawali dengan pengguntingan pita oleh Ganjar di hadapan nelayan.
“Memang ada keluhan dari nelayan dari petani juga, kreditnya macet, yang begini Insya Allah akan kita hapuskan. Insya Allah bisa kita lakukan, data saya sih tidak terlalu banyak. Mudah-mudahan nanti (penghapusan kredit macet) akan bisa membantu,” kata Ganjar.
Baca juga : Sambangi Petani Blora, Ganjar Tawarkan Solusi Pupuk Subsidi
Menurut Ganjar, nantinya program penghapusan kredit macet bagi nelayan akan ditujukkan kepada mereka yang mengalami kesulitan.
Baca juga : Elektabilitas Ganjar-Mahfud Menguat Usai Rajin Blusukan ke Rakyat
Misalnya, kata, Ganjar, ada seorang nelayan mengambil kredit usaha rakyat (KUR), namun pandemi Covid-19 melanda ataupun musibah seperti kapalnya rusak, sehingga dia tidak bisa berlayar. Tapi, penghapusan kredit ini harus melalui proses secara detail agar tidak salah sasaran.
“Mereka yang kredit dari KUR, lalu ada persoalan cukup serius karena teknis pekerjaan maka rasanya harus dibantu,” tegas Ganjar.
Dikatakan Ganjar, berdasarkan apa yang dilihatnya saat berkeliling Indonesia, banyak nelayan tidak dapat menikmati hasil kerja keras mereka dari melaut karena terjerat utang.
Ganjar berharap, program penghapusan kredit macet bagi nelayan bisa memberikan angin segar untuk mereka yang terlilit hutang dan bisa bangkit kembali untuk melaut.
“Maka kalau melihat kondisi seperti itu terjadi problem, maka kita akan hapuskan kredit yang macet dan mudah-mudah membantu mereka untuk bangkit lagi,” tutup Ganjar. (Z-8)
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
Mahfud menyebut, dalam praktiknya Kompolnas kerap bertindak layaknya juru bicara Polri dan hanya menjalankan tugas secara formalitas.
Menurut Mahfud, dalam beberapa waktu terakhir, DPR cenderung menunjuk calon hakim konstitusi secara internal tanpa proses seleksi terbuka.
Kegagalan di masyarakat jauh lebih fatal dibanding kegagalan akademik.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menanggapi kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Restorative justice hanya dapat ditempuh jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni pelaku dan korban, tanpa adanya unsur paksaan.
Ukuran keberhasilan tidak semata dilihat dari jumlah situs yang diblokir, melainkan dari transformasi menyeluruh terhadap ekosistem digital nasional.
Kebijakan tersebut juga bisa menimbulkan risiko yang cukup besar apabila bank dipaksa memberikan kredit namun permintaan pinjaman sangat rendah.
Dalam skema burden sharing, biaya bunga atas penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) akan ditanggung bersama antara BI dengan Kemenkeu.
Ia mencontohkan, jika Koperasi Desa Merah Putih berperan sebagai penyalur pupuk untuk memutus mata rantai distribusi, mereka dapat meminjam modal kerja dari bank.
Ditemukan dugaan serangkaian perbuatan melawan hukum dalam pemberian persetujuan kredit kepada PT HB senilai Rp 235,8 miliar oleh PT BPD Kaltim-Kaltara.
Diketahui, PT Sritex dinyatakan pailit pada bulan Oktober 2024 dan resmi menghentikan operasional per 1 Maret 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved