Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
CALON presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan menekankan jangan main-main perihal pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Terlebih ada dugaan soal simulasi surat suara untuk simulasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang hanya menyertakan dua pasangan capres-cawapres.
"Saya malah belum tahu belum dengar. tetapi, sudah lah kita tidak usah main main begini, begini tunjukkan apa adanya," kata Anies di Ciamis, Jawa Barat, Kamis, 4 Januari 2024.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta supaya dalam pelaksanaan pemilu tidak ada hal yang diupayakan untuk diotak-atik. Khususnya ketika menyebut calon yang berkontestasi seperti kasus dugaan simulasi surat suara tersebut.
Baca juga : Jelang Debat, Anies dapat Wejangan dari Syaugi hingga Sutiyoso
"Kalau jumlahnya 3 calon ya sebut 3, kalau 8 ya sebut 8 calon jadi buat apa di otak atik seperti itu tidak menghormati rakyat," ucap Anies.
Baca juga : Koalisi Perubahan Yakini Kemampuan Debat Anies Baswedan
Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD menemukan surat suara pilpres yang hanya menyertakan 2 kolom paslon di sejumlah daerah. Antara lain, di Solo, Jawa Tengah dan Banten.
Di Solo, kertas suara untuk simulasi Pilpres 2024 hanya menampilkan gambar 2 paslon, yakni paslon 1 dan paslon 2. DPC PDI Perjuangan Solo telah memprotes hal ini.
Sementara itu, Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, menyampaikan bahwa surat suara untuk simulasi Pilpres 2024 yang hanya menyertakan 2 paslon, semakin menambah keraguan atas kredibilitas KPU sebagai penyelenggara Pemilu 2024.
"Saya yakin orang awam pun cerdas, sangat tahu bahwa aneh simulasi semacam ini. Dalam hati saya bertanya, apakah kita masih punya confident terhadap profesionalitas KPU melakukan simulasi, mengadministrasi, dan mengelola Pemilu ini," tutur Todung. (Z-8)
Putusan MK soal kewenangan Bawaslu memutus pelanggaran administrasi Pilkada, pembentuk UU dapat segera merevisi UU Pilkada.
MK mengatakan selama ini terdapat perbedaan atau ketidaksinkronan peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi pemilu dengan pelanggaran administrasi pilkada.
Titi Anggraini mengatakan putusan tersebut telah menegaskan tidak lagi terdapat perbedaan antara rezim pemilu dengan rezim pilkada.
Pengalaman dari Pemilu 2024 menunjukkan betapa tingginya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran.
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Bagja tetap mengimbau Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi setiap potensi terjadinya praktik haram tersebut.
Iffa Rosita menegaskan pentingnya implementasi pedoman ini sebagai bentuk komitmen kelembagaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved