Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo membeberkan total ada 288.472 tindak kejahatan sepanjang 2023. Jumlah kasus kejahatan di Tanah Air itu meningkat dibanding 2022.
"Pada tugas operasi terdapat berbagai upaya hukum, penegakan hukum yang telah kami lakukan. Total jumlah kejahatan sepanjang tahun 2023 sebanyak 288.472 perkara, naik 11.965 perkara atau 4,3 persen jika dibandingkan dengan tahun 2022," kata Kapolri dalam paparan Rilis Akhir Tahun (RAT) di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 27 Desember 2023.
Meski ada kenaikan jumlah kejahatan di seluruh wilayah di Indonesia, Listyo menyebut tingkat pengungkapan kasus kejahatan yang dilakukan oleh Polri ikut meningkat. Peningkatan mencapai 1,6 persen pada tahun ini dibanding 2022.
Baca juga: 1.229 Rekening Judi Online Dibekukan Sepanjang 2023 Senilai Rp161,3 Miliar
"Kenaikan jumlah kejahatan tersebut berbanding lurus dengan kenaikan penyelesaian. Tahun 2023 terdapat 203.293 perkara atau naik 3.146 perkara yang berhasil diselesaikan dibanding tahun 2022 sebanyak 200.147 perkara," ungkap Kapolri.
Di samping itu, Kapolri mengungkap sepanjang tahun 2023 pihaknya gencar melakukan penyelesaian kasus secara perdamaian atau restorative justice (RJ). Penyelesaian kasus dengan RJ menunjukan peningkatan 2.366 perkara atau 15 persen dibanding 2022 atau sebanyak 15.809 perkara menjadi 18.175 perkara pada 2023.
"Restorative justice akan terus ditingkatkan sehingga dapat menyelesaikan permasalahan melalui perdamaian guna memenuhi rasa keadilan semua pihak dan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula," ucap eks Kapolda Banten itu.
Baca juga: Polri Selesaikan 288.472 Perkara Sepanjang 2023
Namun, Polri tidak menoleransi untuk kejahatan lain. Seperti mengganggu ketertiban umum yang menjadi perhatian publik, mencederai hati masyarakat, merugikan keuangan negara maupun merugikan masyarakat kecil atau kelompok rentan seperti perempuan dan anak.
"Tetap kita lakukan tindakan tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku," tegas mantan Kabareskrim Polri itu.
(Z-9)
Gallup 2025 memberi skor 89 (Law and Order Index), peringkat 19 bagi Indonesia dari 144 negara.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Ia menyoroti langkah Presiden yang telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai upaya yang seharusnya dihormati oleh parlemen.
Penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi menimbulkan masalah baru dalam sistem komando dan pengambilan keputusan.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara tegas menyatakan bahwa Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden sebagai alat negara di bidang keamanan.
Lembaga think tank Rumah Politik Indonesia (RPI) mengungkapkan optimismenya terhadap transformasi besar yang akan dialami Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Kenali daftar password m-banking yang paling sering dicoba peretas. Jangan sampai kamu pakai! Lengkapi dengan tips membuat password yang aman dan kuat.
Presiden Donald Trump mengirimkan Garda Nasional ke Memphis guna menindak kejahatan.
Penggunaan dan peredaran senjata api ilegal di Provinsi Lampung merupakan ancaman serius bagi keamanan masyarakat dan penegakan hukum di Indonesia.
Warga agar lebih waspada terhadap potensi kejahatan dan peristiwa keamanan lainnya seperti aksi tawur, penyalahgunaan narkoba, dan insiden kebakaran.
Salah satu tanda anak berpotensi terjerumus tindak kejahatan adalah ketika dia sulit berkomunikasi dengan keluarga, terutama dengan orangtua.
Setiap tahun, deretan pejabat publik terjerat kasus hukum. Sistem hukum dan birokrasi sering kali gagal membedakan antara kesalahan administratif dan kejahatan yang disengaja.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved