Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
BERTEPATAN dengan perayaan Hari Ibu, Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono bertemu dengan kaum ibu-ibu yang ada di Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Mardiono menerangkan kaum ibu harus mendapatkan keberpihakan tinggi.
“Karena tanpa peran seorang ibu tidak mungkin kita ada,” tutur Mardiono, di lokasi, Jumat (22/12).
Baca juga : Peringati Hari Ibu, Parenty Donasikan Popok ke Panti Jompo di Jabodetabek
Mardiono menyebut, PPP menempatkan kaum perempuan untuk keterwakilan sebesar 35 persen. Tujuannya, selain memperjuangkan rakyat juga untuk memperjuangkan para kaum perempuan atau ibu-ibu.
Baca juga : Lotte Indonesia Ajak Para Moms Mengenang Kisah Perjalanan Menjadi Ibu
“Kita semakin sadar untuk memperkuat posisi ibu atau perempuan dalam menempati kehidupan sosial, berbangsa, dan negara. Seperti memberikan fasilitas kesehatan, sembako murah, dan lainnya,” ungkapnya.
Mardiono pun menyempatkan berdialog secara langsung dengan kaum ibu-ibu terkait kebutuhan apa saja yang diperlukan di akar rumput.
“Insyaallah kami akan perkuat posisi kaum ibu di berbagai bidang untuk menunjang kehidupan sosial. Selamat hari ibu, Insyaallah bersama PPP kaum ibu akan lebih sejahtera lagi,” pungkasnya.
PPP dalam kampanye nasional membawa tiga agenda, yakni kerja mudah, harga murah, dan hidup berkah.
Kemudian, PPP juga mendorong kebijakan legislasi untuk meningkatkan subsidi kebutuhan bahan pokok, akses mudah dan murah terhadap sembako, serta stabilitas harga sembako berbanding lurus dengan kesejahteraan petani, nelayan, dan rumah tangga Indonesia. (Z-8)
Pilkada langsung selama ini menjadi instrumen penting dalam memperkuat partisipasi publik dan memastikan keterlibatan rakyat dalam menentukan kepemimpinan di daerah.
Selama representasi perempuan masih dibatasi pada citra personal dan domestik, ruang bagi kepemimpinan perempuan akan terus menyempit.
DPR RI wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 169/PUU-XXI/2024 tentang keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pengisian alat kelengkapan dewan (AKD).
Ketua Komisi II DPR RI M Rifqinizamy Karsayuda mengatakan perlu ada revisi UU MD3 untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan 30% keterwakilan perempuan di AKD DPR
Isu minimnya keterwakilan perempuan dalam pimpinan AKD sebelumnya telah disuarakan oleh koalisi masyarakat sipil, di antaranya Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) dan Perludem.
Penerapan kebijakan afirmatif harus diikuti dengan perubahan budaya politik yang lebih inklusif dan berperspektif kesetaraan.
SETIAP Desember, peringatan 'Hari Ibu' dipersoalkan karena dianggap meneguhkan ibuisme—perempuan direduksi pada peran domestik dan pengabdian tanpa kuasa.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan komitmen penguatan perlindungan dan pemberdayaan perempuan pada Peringatan Hari Ibu ke-97 Tahun 2025 di Surabaya.
Hari Ibu menjadi ruang refleksi atas peran perempuan yang kerap menjadi penopang utama keluarga sekaligus penggerak ekonomi di lingkup paling dasar, yaitu rumah tangga.
Kecenderungan ibu yang selalu menempatkan kebutuhan keluarga di atas kepentingan pribadi sering kali menjadi pedang bermata dua.
Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas dedikasinya dalam menyuarakan hak-hak perempuan dan kepemimpinan politik yang berdampak di masyarakat
Anggota DPR RI Komisi VII Novita Hardini menegaskan bahwa upaya penurunan emisi gas rumah kaca dapat dimulai dari langkah yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved