Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
PENELITI Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, apa yang disampaikan calon wakil presiden (cawapres) dalam debat perdana tak mendalam dan hanya mencoba menyampaikan isu di tingkat tataran permukaan saja.
"Padahal dari beragam hal yang kemudian disampaikan oleh masing-masing paslon sebenarnya akan menarik jika masing-masing paslon sedikit mendalami terkait apa isu yang mereka sedang sampaikan,” ungkap Yusuf kepada Media Indonesia, Jumat (22/12).
Secara umum, Yusuf menyebut salah satu benang merah yang bisa ditarik dari debat cawapres adalah pentingnya kapasitas institusi dalam upaya mendorong pembangunan maupun pertumbuhan ekonomi di suatu negara atau dalam konteks ini di Indonesia.
Baca juga : Warganet Gambarkan Kondisi Debat Saat Ini, Cak Imin Nyuci Piring
Ketika kapasitas institusi yang direpresentasikan dari penegakan hukum kemudian pemberantasan korupsi kemudian efisiensi dalam melakukan usaha itu tidak dijalankan maka tentu akan menjadi berat untuk mendorong pembangunan maupun pertumbuhan ekonomi Indonesia sesuai dengan target yang ditawarkan oleh masing-masing calon cawapres,” tuturnya.
Baca juga: SGIE Jadi Trending Topic di Media Sosial
Ïntinya, menarik kalau masing-masing calon cawapres sedikit berbicara lebih teknis," ungkap Yusuf.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research & Consulting Pangi Syarwi Chaniago menyayangkan aksi calon wakil presiden (cawapres) nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka yang sengaja memberikan pertanyaan dengan istilah sulit untuk dipahami oleh cawapres lainnya dalam debat cawapres, Jumat (22/12).
“Beliau (Gibran) ingin memberikan pertanyaan sulit dipahami untuk menjatuhkan lawan, itu tidak tepat, cara menjatuhkan, membuat istilah yang tidak disampaikan apa singkatan, ini mirip saat Jokowi debat capres pada 2019,” tegas Pangi kepada Media Indonesia, Jumat (22/12).
Pangi menyebut seharusnya debat cawapres berlangsung dengan adu gagasan tanpa ada niat atau maksud menjatuhkan cawapres lain.
“Berarti kan sebenarnya beliau tidak ada niat baik dalam debat, ingin menjatuhkan tapi proses beliau menjatuhkan, mereka ingin menggali lebih dalam, kenapa dia tidak mau memberi tahu singkatannya apa,” ungkapnya.
Pangi pun menyoroti seharusnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk mengatur aturan kebijakan pertanyaan para paslon untuk memberi pertanyaan dengan jelas bukan dengan singkatan. Apalagi, singkatan itu tidak umum. Yang pasti, kata Pangi, Gibran ingin menjatuhkan dan tidak fair karena ada niatan untuk menjatuhkan cawapres lain. (Z-8)
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
Terlebih, hasil survei terkini Median menempatkan elektabilitas Anies dan KDM masuk tiga besar di bawah Prabowo.
Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dinilai masih menjadi dua figur utama yang sulit tergeser dalam bursa calon presiden pada Pilpres 2029.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memastikan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Keputusan Prabowo memberikan amnesti pada Hasto Kristiyanto dan abolisi pada Tom Lembong harus dibaca menggunakan asumsi yang tepat
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved