Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, meminta masyarakat untuk selektif dalam mengkonsumsi informasi. Paslanya, saat ini, arus informasi sangat cepat tanpa ada yang menyaring seperti dulu.
"Di negeri yang sangat beragam ini, penting sekali bagi kita untuk selektif dalam melihat informasi," ujar Anies di Jakarta, Rabu (20/12).
Anies mengatakan informasi yang ada saat ini sangat beragam, terutama yang datang dari media sosial. Oleh karena itu, perlu adanya seleksi dari diri sendiri sehingga tidak terpapar informasi hoaks.
Baca juga: Anies Baswedan: Dukungan Jusuf Kalla adalah Amanat Besar
Anies menuturkan, sebelum adanya media sosial, informasi yang didapatkan telah tersaring lebih dulu oleh para editor yang berpedoman pada etika jurnalistik yang telah ditentukan.
"Kenapa ini saya sampaikan? Kecepatan informasi itu tinggi sekali. Kita tinggal di Jakarta. Misalkan terjadi sebuah peristiwa di Sulawesi yang melibatkan antarumat beragama, kabarnya akan cepat sekali sampai di Jakarta. Ketika sampai disini, kita yang tidak memiliki informasi lengkap bisa mengambil kesimpulan A, B, C, D sendiri dan itu bisa menjadi masalah," jelasnya. (Ant/Z-11)
Baca juga: Ganjar Mengaku Sudah Tahu JK Dukung Amin
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Core memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2025 akan lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2024.
Pemilu serentak nasional terdiri atas pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, dan DPD RI.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
Usulan tersebut berkaca pada pelaksanaan Pilpres, Pileg, dan Pilkada serentak pada 2024 yang membuat penyelenggara Pemilu memiliki beban yang berat.
DIREKTUR Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membutuhkan Partai Golkar sebagai kendaraan berkiprah di dunia politik.
Rifqi mengeluhkan bahwa isu kepemiluan selalu hadir. Meski pesta demokrasi itu sudah beres
Partisipasi pemilih tidak ditentukan oleh desain pemilu, tetapi oleh kekuatan hubungan antara pemilih dan para kontestan.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pemilu terpisah tidak berpengaruh terhadap sistem kepengurusan partai. Namun, justru berdampak pada pemilih yang lelah.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
GURU Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Umbu Rauta menanggapi berbagai tanggapan terhadap putusan MK tentang pemisahan Pemilu.
PEMISAHAN pemilu tingkat nasional dan lokal yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai keliru. Itu harusnya dilakukan pembuat undang-undang atau DPR
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved