Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, meminta masyarakat untuk selektif dalam mengkonsumsi informasi. Paslanya, saat ini, arus informasi sangat cepat tanpa ada yang menyaring seperti dulu.
"Di negeri yang sangat beragam ini, penting sekali bagi kita untuk selektif dalam melihat informasi," ujar Anies di Jakarta, Rabu (20/12).
Anies mengatakan informasi yang ada saat ini sangat beragam, terutama yang datang dari media sosial. Oleh karena itu, perlu adanya seleksi dari diri sendiri sehingga tidak terpapar informasi hoaks.
Baca juga: Anies Baswedan: Dukungan Jusuf Kalla adalah Amanat Besar
Anies menuturkan, sebelum adanya media sosial, informasi yang didapatkan telah tersaring lebih dulu oleh para editor yang berpedoman pada etika jurnalistik yang telah ditentukan.
"Kenapa ini saya sampaikan? Kecepatan informasi itu tinggi sekali. Kita tinggal di Jakarta. Misalkan terjadi sebuah peristiwa di Sulawesi yang melibatkan antarumat beragama, kabarnya akan cepat sekali sampai di Jakarta. Ketika sampai disini, kita yang tidak memiliki informasi lengkap bisa mengambil kesimpulan A, B, C, D sendiri dan itu bisa menjadi masalah," jelasnya. (Ant/Z-11)
Baca juga: Ganjar Mengaku Sudah Tahu JK Dukung Amin
Keputusan Prabowo memberikan amnesti pada Hasto Kristiyanto dan abolisi pada Tom Lembong harus dibaca menggunakan asumsi yang tepat
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Core memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2025 akan lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2024.
Pemilu serentak nasional terdiri atas pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, dan DPD RI.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
Usulan tersebut berkaca pada pelaksanaan Pilpres, Pileg, dan Pilkada serentak pada 2024 yang membuat penyelenggara Pemilu memiliki beban yang berat.
Kenaikan suara NasDem bersamaan dengan penggunaan sistem proporsional terbuka yang menguntungkan partai tersebut.
NasDem perlu memperluas basis dukungan di Jawa, menyasar pemilih kelas menengah bawah, dan menjangkau generasi muda.
PUTUSAN MK No.135/PUU-XXII/2024 memunculkan nomenklatur baru dalam pemilu.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pemilihan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara kepala daerah bupati atau walikota dipilih melalui DPRD.
Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved