Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
BAYU Dwi Anggono, di usianya yang masih tergolong muda, 39 tahun, telah dipercaya oleh KPU Republik Indonesia sebagai salah satu panelis pada debat capres-cawapres perdana Pilpres 2024. Di usianya yang belum genap 40 tahun, Bayu telah menyandang gelar profesor di bidang hukum.
Dikenal sebagai pakar dalam Ilmu Perundang-undangan, Bayu Dwi Anggono aktif sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN),
Baca juga: Profil Rudi Rohi, Panelis Debat Capres-Cawapres 2024
Untuk berkenalan lebih dalam dengannya, berikut ini Lantas profil Bayu Dwi Anggono.
1. Pendidikan
- S1 Fakultas Hukum Universitas Jember (2000)
- S2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2007)
- S3 Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2010)
2. Karier Akademis
- Guru Besar di bidang Ilmu Perundang-undangan
- Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember
- Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN)
- Anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR
Baca juga: Siapa Ahmad Taufan Damanik Panelis Debat Capres-Cawapres Pilpres 2024? Ini Profilnya
3. Pekerjaan Lain
- Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) FH Unej
- Mitra Bestari Jurnal Konstitusi MK dan Jurnal Legislasi Kementerian Hukum
- Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar HTN-HAN Indonesia
- Tim Ahli Penyusunan Naskah Akademik dan Peraturan Perundang-undangan di berbagai kementerian/lembaga
4. Bidang Keahlian
- Ilmu Perundang-undangan
- Ilmu Acara Mahkamah Konstitusi
- Hukum Tata Negara
- Hukum Administrasi Negara
5. Penelitian Terkini
- Peran Progresif Mahkamah Konstitusi dalam Melindungi Hak Pilih Disabilitas (2019)
- Omnibus Law in Indonesia: A comparison to the United States and Ireland (Lentera Hukum 7, 319)
- The House of Representatives' Role in Guarding Government Policies to Resolve the Covid-19 Pandemic (Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum 15 (4), 347-360)
6. Publikasi Buku
- Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia (2014)
- Pokok-Pokok Pemikiran Penataan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (2021)
Bayu juga diketahui telah menghasilkan berbagai penulisan ilmiah dan jurnal ilmiah di bidang hukum. Keahliannya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam merumuskan pertanyaan dan menjelaskan isu-isu penting terkait Hukum, HAM, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, dan Penguatan Demokrasi.
(Z-9)
DALAM waktu kurang dari 54 hari, nasib Wakil Presiden Kamala Harris dan Donald Trump ditentukan saat rakyat Amerika memberikan suara mereka pada pemilu 2024.
DEBAT sengit antara Wakil Presiden AS Kamala Harris dan mantan presiden Donald Trump pada Selasa (10/9) malam membahas isu ekonomi, imigrasi, aborsi, demokrasi, dan perubahan iklim.
MODERATOR debat presiden, Selasa (10/9), mengizinkan Wakil Presiden Amerika Seikat (AS) Kamala Harris mengulang klaim palsu tentang pemerkosaan pada 7 Oktober.
Kedua kandidat capres ini belum pernah bertemu sebelumnya dan perdebatan diduga akan berlangsung dengan gaya yang kontras.
TIMNAS Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) menilai panas dalam debat calon presiden dan wakilnya merupakan hal wajar. Asalkan, jangan berlanjut maupun berlarut.
CAPRES Prabowo Subianto seharusnya sudah sejak lama menyadari forum debat merupakan salah satu pusat perhatian publik untuk menentukan pilihannya dalam Pemilu 2024
Themis Indonesia, TII, dan Trend Asia melaporkan dugaan korupsi itu dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Laporan dilayangkan pada 3 Mei lalu.
Koalisi masih memiliki waktu tujuh hari untuk memperbaiki pengaduan di DKPP yang tenggatnya jatuh pada 13 Juni mendatang.
Tiga lembaga yang menduduki tingkat kepercayaan terendah dari 15 daftar lembaga ditempati oleh partai politik (parpol), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR RI.
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin menjawab perihal polemik penggunaan jet pribadi oleh para anggota KPU yang disebut melebihi anggaran.
Karena ragam kondisi tersebutlah Afif dan jajarannya sepakat menggunakan jasa pesawat jet demi tersebarnya seluruh logistik pemilu ke seluruh wilayah Indonesia.
Anggota KPU RI Idham Holik mengatakan, pendaftaran sengketa Pilkada 2024 merupakan hak konstitusi dari setiap pasangan calon.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved