Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
DOSEN Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sumatera Utara (USU), Drs. Ahmad Taufan Damanik, merupakan salah satu panelis dalam Debat Capres-Cawapres Pilpres 2024. Sebagai mantan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) ke-11, Taufan membawa pengalaman luas dan komitmen kuat terhadap isu-isu kemanusiaan ke panggung perbincangan nasional.
Pemilihan Taufan sebagai panelis tidak terlepas dari latar belakangnya yang kaya akan dedikasi terhadap advokasi hak asasi manusia dan hak anak. Sebagai seorang akademisi, Taufan telah memberikan kontribusi besar dalam pengembangan ilmu sosial dan politik, mulai dari peran sebagai dosen Departemen Ilmu Komunikasi FISIP USU (1987-2003) hingga posisinya saat ini sebagai dosen Departemen Ilmu Politik FISIP USU.
Baca juga: Begini Penampakan Venue Debat Capres Pertama di Kantor KPU RI Malam Ini
Selain itu, jejak internasionalnya yang gemilang tampak dari perannya sebagai Indonesia Representative of Child Rights to the Asean Commission on the Promotion and Protection on the Rights of Women and Children (ACWC) pada periode 2013-2016. Ini mencerminkan komitmen Taufan terhadap perlindungan hak anak di tingkat regional.
Pada periode kepemimpinan Taufan sebagai Ketua Komnas HAM (2017-2022), ia berhasil memimpin lembaga ini dengan integritas dan keberanian dalam menangani berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia. Setelah menyelesaikan masa jabatannya, Taufan kembali ke pangkuan akademis sebagai dosen di Universitas Sumatera Utara.
Baca juga: Rektor UIN Sunan Kalijaga Jadi Panelis Debat Capres-Cawapres 2024
Proses seleksi panelis debat melibatkan pemilihan 11 tokoh dengan latar belakang sesuai tema debat pertama. Taufan, yang juga memiliki latar belakang pendidikan dari University of Essex, Inggris (lulus tahun 2005), membawa nuansa berbeda dalam perbincangan tersebut. Karirnya yang kaya, mulai dari dosen hingga aktivis hak asasi manusia, membuatnya menjadi salah satu figur yang diandalkan dalam menyuarakan pandangan kritis terkait isu-isu strategis bangsa.
Dengan demikian, peran Ahmad Taufan Damanik sebagai panelis bukan hanya sekadar representasi dari kalangan akademis, tetapi juga sebuah wujud kepedulian terhadap masa depan bangsa. Keterlibatannya dalam debat Pilpres 2024 diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam merumuskan wacana kebijakan dan membuka ruang dialog yang lebih luas di tengah masyarakat.
(Z-9)
DALAM waktu kurang dari 54 hari, nasib Wakil Presiden Kamala Harris dan Donald Trump ditentukan saat rakyat Amerika memberikan suara mereka pada pemilu 2024.
DEBAT sengit antara Wakil Presiden AS Kamala Harris dan mantan presiden Donald Trump pada Selasa (10/9) malam membahas isu ekonomi, imigrasi, aborsi, demokrasi, dan perubahan iklim.
MODERATOR debat presiden, Selasa (10/9), mengizinkan Wakil Presiden Amerika Seikat (AS) Kamala Harris mengulang klaim palsu tentang pemerkosaan pada 7 Oktober.
Kedua kandidat capres ini belum pernah bertemu sebelumnya dan perdebatan diduga akan berlangsung dengan gaya yang kontras.
Anies akan mendapatkan elektoral dari debat. Ini akan mempengaruhi mereka semakin mantap untuk menentukan pilihannya ke pasangan Anies-Muhaimin
Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Timnas Amin) mengaku bergembira jika Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfud setuju dengan perubahan.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved