Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
KEBERAGAMAN yang dimiliki Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam segala bentuknya, adalah sebuah kekuatan yang harus dirangkul.
Hal ini sekaligus menjadi sebuah pengingat yang kuat akan pentingnya pengakuan, penghormatan, dan merayakan keberagaman Indonesia yang sangat berlimpah.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly dalam puncak Peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia ke-75 mengatakan keberagaman ini juga menjadi tantangan bagi kita semua untuk menciptakan masyarakat yang inklusif di mana setiap individu, tanpa memandang ras, jenis kelamin, agama, serta status sosial ekonomi, dapat berkembang dan berkontribusi.
Baca juga: Asal Mula 10 Desember Hari Hak Asasi Manusia Sedunia
“One important thing to take note, mempromosikan keharmonisan dalam keberagaman berarti memerangi diskriminasi, prasangka, intoleransi, dan ketidaksetaraan,” ucap Yasonna di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu (10/12/2023) malam.
“Kita harus memperkuat persatuan Indonesia melalui keberagaman dan memastikan bahwa semua pihak berpartisipasi secara aktif dalam decision making process yang membentuk komunitas dan bangsa kita,” tambahnya.
Selain itu, ucap Yasonna, negara hadir dan serius dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya di bidang HAM. Oleh karena itu, berbagai upaya dan program yang telah dilaksanakan pemerintah Republik Indonesia, bahkan sudah diakui dan diapresiasi oleh warga dunia di berbagai forum internasional.
Salah satunya adalah Pemerintah Republik Indonesia telah berhasil menyusun Indonesian Human Rights Index atau Indeks HAM Indonesia (IHAMI). Tujuan dibentuknya IHAMI adalah sebagai alat untuk mengukur fenomena pelaksanaan dan penerapan norma-norma HAM di Indonesia.
Baca juga: Komnas HAM: Tahun Politik Momentum Wujudkan Pemenuhan Perlindungan HAM
“IHAMI mengukur dua dimensi hak, yaitu hak sipil dan politik, dan hak ekonomi, sosial, dan budaya. (HAM) juga merupakan merupakan sebuah langkah terobosan di kawasan, mengingat belum ada negara lain di Asia Tenggara yang memiliki indeks HAM,” ucapnya.
Pada puncak Peringatan Hari HAM tahun ini yang bertemakan “Harmoni dalam Keberagaman (Harmony in Diversity)”, menkumham juga memberikan sejumlah penghargaan kepada lima kabupaten/kota atas capaian terbaik dalam program Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKPHAM), diantaranya adalah Kota Mojokerto, Kabupaten Tapin, Kabupaten Purworejo, Kota Tasikmalaya, dan Kota Jakarta Timur.
Sementara itu, pemerintah provinsi sebagai instansi pembina KKPHAM di daerah juga diberikan penghargaan. Lima provinsi yang menjadi pembina terbaik di antaranya Provinsi Banten, Bangka Belitung, Jakarta, Yogyakarta, dan Jawa Tengah.
Baca juga: Kebebasan Berekspresi Jadi Konsentrasi Anies-Muhaimin
Tidak hanya itu, lima pelaku bisnis juga diganjar penghargaan malam ini oleh menkumham atas prestasinya meraih status "hijau" setelah melakukan self-assessment uji tuntas melalui aplikasi PRISMA.
Ada pun perusahaan-perusahaan tersebut di antaranya PT BCA tbk, PT BRI tbk, PT Indo Tambangraya Megah, dan PT Bumi Resources tbk.
Untuk diketahui, ini adalah kali pertama Kemenkumham berkolaborasi dengan Komnas HAM dalam menggelar puncak peringatan hari HAM Sedunia.
Sebelumnya, panitia gabungan ini telah menggelar sejumlah kegiatan yang melibatkan khalayak umum, mulai dari lomba mewarnai bagi SD dan sederajat, lomba melukis bagi SMP dan sederajat, kompetisi pembuatan komik HAM digital, dan lain-lain.(RO/S-4)
DJKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melakukan Ekspos dan Pemusnahan Barang Bukti Hasil Penanganan Pelanggaran Kekayaan Intelektual.
DJKI dan Uni Eropa melalui EUIPO gelar workshop bahas tantangan penegakan hukum kekayaan intelektual di pasar fisik dan daring untuk wujudkan perdagangan sehat.
DJKI Kemenkumham rekomendasikan 41 situs ditutup karena terbukti langgar hak cipta. Langkah ini perkuat perlindungan karya kreatif di ranah digital.
Pemerintah Indonesia ajukan proposal hukum internasional ke WIPO untuk tata kelola royalti dan publisher right demi ekosistem musik dan media yang lebih adil.
Baleg DPR RI bersama Kemenkumham dan PPUU DPD RI menetapkan Prolegnas Prioritas 2025–2026 dengan total 67 RUU.
Baleg DPR RI bersama Kemenkumham dan PPUU DPD RI resmi menetapkan Prolegnas Prioritas 2026 dengan 67 RUU.
Menurut Dhani, komposer kerap tak mendapatkan haknya.
KPK masih membuka peluang memanggil lagi mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly.
KPK menegaskan status pencegahan ke luar negeri mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly didasari kajian hukum yang kuat.
PENCEKALAN Yasonna Laoly, disebut menjadi pukulan beruntun bagi PDIP. Pencekalan untuk Yasonna, dan ditambah penetapan tersangka terhadap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.
PENCEKALAN terhadap mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sekaligus kader PDI Perjuangan (PDIP), Yasonna Laoly, dinilai sebagai hal yang wajar, tetapi tidak biasa.
PENCEKALAN Yasonna Laoly dapat memperlancar proses penyidikan kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan Harun Masiku maupun Hasto Kristiyanto.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved