Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KETUA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro mengatakan bahwa di tahun politik ini hendaknya menjadi momentum untuk pemenuhan perlindungan HAM. Pesta demokrasi harus dilaksanakan dengan mengedepankan penghormatan terhadap HAM.
"Marilah kita menempatkan tahun politik dan pesta demokrasi sebagai perwujudan pemenuhan perlindungan HAM. Termasuk di dalamnya momentum untuk mendorong agenda-agenda pemajuan HAM," ujarnya dalam perayaan Hari HAM Sedunia ke 75, Minggu (10/12).
Atnike mengatakan bahwa pemilu merupakan bagian dari HAM yakni hak politik. Lantas perbedaan sikap atau pandangan politik harus dihormati dan setiap warga negara termasuk kaum rentan dan marginal harus dijamin hak politiknya.
Baca juga: Kebebasan Berekspresi Jadi Konsentrasi Anies-Muhaimin
"Kontestasi politik tersebut merupakan ruang kebebasan yang harus dirayakan dengan bertanggung jawab. Ruang kebebasan tersebut harus dihormati dengan tetap mengedepankan penghormatan terhadap HAM, perbedaan politik harus dihormati dan kontestasi politik harus dijalankan," imbuhnya.
Lebih lanjut, dia menyebut masih banyak persoalan HAM yang harus diperjuangkan bersama. Lewat momentum pesta demokrasi komitmen penghormatan, perlindungan dan pemajuan HAM perlu diperkuat.
Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud Pastikan Hukum Berkeadilan Jamin Penegakan HAM
Hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas rasa aman, hak atas keadilan, persoalan lingkungan dan perubahan iklim, hak-hak kelompok rentan dan marginal seperti perempuan, anak, orang dengan disabilitas dan lainnya menjadi tugas dan kewajiban negara untuk memenuhinya. Akan tetapi keterlibatan dan kontribusi semua elemen bangsa sangat diperlukan.
Atnike menambahkan bahwa investasi dalam bidang HAM merupakan investasi yang senantiasa membawa keberuntungan bagi suatu bangsa. Hal ini akan membawa kepercayaan yang lebih besar dari dunia internasional terhadap Indonesia termasuk sektor swasta. Sehingga cita-cita untuk pembangunan berkelanjutan dapat segera dicapai. (Van/Z-7)
Istri Thomas Lembong, Franciska Wihardja Mengadu ke Komnas HAM
Isu penuntasan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah yang belum dapat terselesaikan.
Akmal menjelaskan penggunaan gas air mata oleh kepolisian dalam penanganan suporter melanggar regulasi FIFA yang tertuang dalam pasal 19 menyoal Stadium Safety and Security Regulations.
Komnas HAM menyebutkan bahwa botol-botol temuan polisi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur bukanlah miras.
Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) melakukan pemanggilan dan diskusi langsung bersama Paguyuban Suporter Timnas Indonesia (PSTI) di Kantor Komnas HAM, Senin (17/10).
Sebelumnya, dalam pertemuan dengan PSTI, komisioner Komnas HAM Chairul Anam mengungkap adanya indikasi biaya korban luka tragedi Kanjuruhan telah diberhentikan oleh Pemerintah.
Ajang balap mobil listrik yang sudah dijadwalkan pada 8 Juni 2024 itu terpaksa dibatalkan, karena bertabrakan dengan agenda Pemilu 2024.
Dinamika ini bisa menjadi tantangan bahkan risiko bagi yang belum tanggap, namun juga bisa menjadi peluang bagi yang benar-benar memahami situasi yang ada.
Meningkatkan moderasi beragama sangat penting.
Dengan kuatnya pendidikan karakter dan kebangsaan yang diterima para santri, hal tersebut akan menjadi tombak kekuatan dalam menjaga kebersamaan.
Pemerintah telah mendorong berbagai kebijakan yang mendukung terciptanya kerukunan antarumat beragama, ras, etnis, dan latar belakang.
Indeks ini menunjukkan bahwa aspek politik mengalami penurunan paling signifikan, dengan rata-rata penurunan global mencapai 7,6 poin.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved