Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka peluang untuk menjadikan konten kreator sebagai moderator debat capres dan cawapres pada rangkaian Pemilu 2024. Beberapa kriteria pun telah dipertimbangkan. Pertama, konten kreator harus memahami konsep penyiaran televisi.
"Karena ini yang akan menyiarkan adalah televisi, moderator harus bersahabat dan familiar dengan kamera," kata Ketua KPU Hasyim Asy'ari di Jakarta, Rabu (6/12).
Kedua, konten kreator harus menguasai tema debat yang telah ditentukan. Itu sangat dibutuhkan untuk menggali pemahaman capres dan cawapres.
Baca juga: Format Debat Capres-cawapres Resmi Disepakati Bersama
"Kemudian, durasi ketika moderator bertanya atau memperdalam itu tidak boleh mengurangi porsi masing-masing capres maupun cawapres ketika menjawab," tuturnya.
Hasyim mengatakan, pada gelaran kali ini, tiap debat akan diisi dua moderator. KPU sedianya telah menyiapkan usulan nama-nama moderator. Namun, mereka juga masih menunggu usulan nama-nama lain yang datang dari tiap pasangan calon (paslon) capres dan cawapres.
Baca juga: KPU Larang Capres-cawapres Bicara Bersamaan saat Debat
"Tiap-tiap debat, satu sampai lima, itu moderatornya ada dua orang, laki-laki dan perempuan. Kami juga minta usulan dari tim pasangan 1, 2, dan 3, sama dengan usulan panelis. Maksimal disampaikan kepada KPU pada Jumat, 8 Desember 2023," jelas Hasyim. (Ant/Z-11)
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memastikan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Keputusan Prabowo memberikan amnesti pada Hasto Kristiyanto dan abolisi pada Tom Lembong harus dibaca menggunakan asumsi yang tepat
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Core memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2025 akan lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2024.
Pemilu serentak nasional terdiri atas pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, dan DPD RI.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved