Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
INSPEKTUR Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Razilu memantau langsung jalannya Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dalam pengamatannya, ia melihat para panitia maupun peserta telah mempersiapkan diri sehingga pelaksanaan seleksi berjalan lancar.
“Alhamdulillah dalam pemantauan (tadi) sangat baik sekali. Mulai dari alur mereka masuk, proses penitipan barang, kemudian pemeriksaan sampai masuk ke ruang ujian, melalui pendeteksian dengan detektor untuk memastikan bahwa mereka tidak membawa benda terlarang,” ujar pria yang akrab disapa Ilu ini, Senin (4/12) siang.
Selain memastikan proses ujian berjalan dengan lancar dan tanpa kendala, kehadirannya ke lokasi ujian juga merupakan upaya pemberian motivasi, baik kepada panitia, peserta, juga penguji seleksi.
Baca juga: BSK Kumham lakukan Advokasi Hasil Analisis Kebijakan 2023
“Para (penguji) pewawancara, mereka adalah orang yang kompeten di bidangnya, dalam jabatan (pengujian) pranata komputer, tenaga kesehatan, dan fungsional lainnya. Alhamdulillah berjalan dengan sangat baik,” kata Ilu usai meninjau peserta.
Adapun prosedur sebelum mengikuti ujian yakni para peserta datang, berlanjut ke ruang tunggu dan melakukan registrasi, kemudian menitipkan barang bawaannya di penitipan barang, sehingga para peserta hanya membawa KTP dan kartu ujian peserta. Sebelum memasuki ruang ujian, peserta menjalani body checking terlebih dahulu.
Untuk diketahui, pelaksanaan SKTT PPPK yang digelar di Auditorium Prof Dr H Muladi SH, Kampus Politeknik Imigrasi (Poltekim) dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) Kemenkumham Tangerang berlangsung selama tiga hari, yaitu pada Sabtu (2/12) sebanyak lima sesi yang diikuti oleh 1.991 peserta, kemudian Minggu (3/12) sebanyak dua sesi dengan 1.238 peserta, dan terakhir Senin (4/12) juga dua sesi dan diikuti 1.139 peserta.
Disamping itu, panitia juga telah menyiapkan sejumlah tenaga medis, mobil ambulance, obat-obatan lengkap dengan tabung oksigen, serta transportasi mobil untuk ibu hamil dan penyandang disabilitas dari pintu gerbang kampus menuju auditorium. (RO/S-3)
antara niat baik kebijakan dan keterbatasan struktur. Di titik inilah kesejahteraan guru non-ASN menjadi cermin cara negara mengelola tanggung jawabnya sendiri.
PEMERINTAH Kabupaten Bekasi mengalokasikan anggaran senilai Rp176 miliar untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) ASN dan PPPK menjelang Lebaran 2026.
GUBERNUR NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, mengungkap potensi dampak serius terhadap sekitar 9 ribu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Pemprov NTT.
Kementerian Agama menegaskan bahwa pihaknya terus memperjuangkan guru madrasah swasta agar bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) membantah tidak memiliki dana untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada Januari 2026.
Agus menilai, prioritas pengangkatan ASN seharusnya diberikan kepada sektor yang lebih krusial bagi hajat hidup masyarakat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved