Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI mengubah format debat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Pada Pemilu 2024, debat capres bakal digelar sebanyak tiga kali, sedangkan debat cawapres digelar dua kali.
Namun, lima rangkaian debat itu tetap diikuti oleh tiga pasangan capres-cawapres. Artinya, cawapres bakal didampingi capresnya masing-masing saat debat cawapres digelar, begitupun pada debat capres.
Keputusan KPU tersebut rupanya direspon sinis oleh warganet di media sosial. Tak sedikit warganet yang mempertanyakan keputusan KPU tersebut. Mereka bahkan menuduh KPU mengubah format debat demi melindungi cawapres Gibran Rakabuming Raka.
Nama Gibran Rakabuming Raka juga sempat trending di media sosial X atau Twitter pascakeputusan KPU tersebut. Pasalnya, sosok Gibran selama ini dianggap menjadi yang paling sering absen dalam diskusi-diskusi di kampus. Karena itu, keputusan KPU dinilai warganet untuk melindungi Gibran.
Baca juga: Cawapres bakal Didampingi Capres Saat Debat
“Kemarin KPU menginformasikan bahwa Debat Capres akan berlangsung 3x, sedangkan Debat Cawapres 2x... Hari ini KPU mengubah lagi format Debat Pilpres 2024 dimana Debat Cawapres ditiadakan... IMO, kenapa gak sekalian aja besok langsung KPU menetapkan siapa pemenang Pilpres 2024...? lumayan bisa hemat anggaran triliun rupiah.” tulis akun @ferizandra.
“Salut dengan KH Ma’ruf Amin, sudah sepuh saat menjadi Cawapres 2019, tapi berani tampil di sesi khusus debat Cawapres. Bahkan tampil dg sangat baik. Masak ada anak muda yg gak berani tampil debat cawapres sih? Masak sih kalah berani sama yg sepuh? Masak ada yg kayak gitu sih.” tulis akun @na_dirs.
Saat dikonfirmasi, anggota KPU RI Idham Holik membantah adanya upaya melindungi pasangan capres-cawapres tertentu terkait perubahan format pada debat kali ini.
Baca juga: Belum Diskusi, Anies Kaget Konsep Debat Publik Sudah Diumumkan
"Sangat tidak benar itu," katanya.
Menurut Idham, berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1621/2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilu, debat pasangan calon yang digelar sebanyak lima kali itu diikuti oleh capres dan cawapres. Menurut Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari, debat pertama pada Selasa (12/12) mendatang digelar di Kantor KPU RI, Jakarta.
Sebelumnya, ia juga mengatakan bahwa keputusan untuk menghadirkan setiap pasangan calon dalam lima kali debat ditujukan agar pemilih dapat melihat sejauh mana kerja sama yang dibangun masing-masing pasangan.
Terpisah, Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Sufmi Dasco Ahmad menyerahkan sepenuhnya aturan main yang dibuat KPU dalam pelaksanaan debat capres-cawapres. Terkait anggapan bahwa Gibran takut debat, ia meminta publik untuk menyaksikannya nanti.
"Kalau ada anggapan-anggapan bahwa Mas Gibran misalnya takut debat, ya kita lihat saja nanti gitu lo," kata Dasco.
"Karena sebagai seorang pemimpin yang sekarang ini juga sudah berkiprah di pemerintahan lalu kemudian juga sudah mengikuti pemilihan kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat, tentunya kita yakin bahwa Mas Gibran juga punya persiapan yang matang," tandasnya.
(Z-9)
Sosok ideal cawapres yang berasal dari kalangan anak muda yang tidak menyalahi aturan hukum.
Aktivis HAM Natalius Pigai jawab tudingan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto soal politik identitas
PENUTUPAN jalan sementara telah dilakukan kepolisian di sekitar Gedung MK hari ini jelang berlangsungnya sidang pembacaan putusan MK gugatan soal batas usia capres dan cawapres hari ini.
Acara ini yang dimeriahkan oleh ribuan peserta yang bersemangat, berhasil menciptakan momen kebersamaan dan kegembiraan yang tak terlupakan.
Acara itu menjadi momentum special untuk bersilahturahmi dengan santri dan masyarakat Kota Depok.
Para relawan tenaga medis dan farmasi memperingatinya bersama rakyat dengan membagikan 100 kuntum mawar kepada masyarakat umum di sekitar.
Hal serupa juga terjadi dalam Pilkada 2024, ketika dua judicial review yang diajukan MK telah menjadi sorotan publik.
KPU selalu siap untuk memberikan pemahaman politik apabila dibutuhkan oleh parpol ataupun dari Pemkab Bandung
Maman juga merasa khawatir peretasan data itu akan berdampak pada terganggunya proses transparansi pesta demokrasi tahun depan
Kunjungan ini juga dalam rangka supervisi dan monitoring kesiapan menuju Pemilu 2024.
KPU Purwakarta memberikan batas waktu hingga 7 Januari 2024 sebagai akhir pelaporan LADK bagi peserta pemilu unsur parpol dan DPD RI.
KOMISI Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Barat, memastikan 140.457 tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di Jabar menggelar pemungutan suara hari ini, Rabu (14/2).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved