Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
PRESIDEN Republik Indonesia Joko Widodo, meminta agar semua pihak untuk tidak khawatir dan cepat panas akan perbedaan dalam menyambut pesta demokrasi yakni Pemilu 2024.
"Tahun depan kita akan mengadakan pemilu, pesta demokrasi terbesar. Tapi perlu saya ingatkan tidak perlu dikhawatirkan. Negara kita sudah berpengalaman mengadakan pemilu, tidak sekali atau dua kali, tetapi sudah lima kali. Jadi perbedaan agak anget, agak panas, ya biasa," kata Jokowi pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2023, di Jakarta, Rabu malam (29/11).
Menurutnya adanya perbedaan pilihan itu juga wajar. Dia yakin bangsa Indonesia merupakan bangsa yang cinta damai, suka bersatu, dan senang harmonis.
Baca juga: Anies tak Pernah tak Datang Debat
"Marilah kita bersatu untuk Indonesia maju," kata Jokowi. (Try/Z-7)
Selain itu, penjualan rumah tipe besar terkontraksi sebesar 14,95% (yoy), lebih dalam dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 11,69%(yoy).
Memperingati hari jadi ke-68 Provinsi Riau, Bank Indonesia (BI) bersama Pemerintah Provinsi Riau dan sejumlah mitra strategis menggelar Riau Economic Forum (REF) 2025.
Langkah KPK itu dilakukan dalam rangka mengembalikan uang hasil tindak pidana korupsi tersebut.
KPK pada 7 Agustus 2025, menetapkan anggota Komisi XI DPR RI periode 2019-2024 Satori (ST) dan Heri Gunawan (HG) sebagai tersangka kasus tersebut.
Cadangan devisa (cadev) Indonesia pada akhir Juli 2025 tercatat sebesar US$152 miliar atau sekitar Rp2.482 triliun.
Kabar gembira bagi masyarakat Indonesia yang berencana berlibur ke Jepang. Mulai 17 Agustus 2025, QRIS bisa digunakan di Jepang.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved