Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengundang sejumlah pihak, termasuk akademisi dan jurnalis, untuk membahas mekanisme debat calon presiden dan calon wakil presiden dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengungkapkan pembahasan akan mulai dilakukan hari ini, Rabu (29/11).
"Kami akan undang semua yang berkompeten, mulai dari kalangan akademisi, pemerintah, jurnalis, LSM, hingga masyarakat sipil," ujar Hasyim di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (28/11).
Pertemuan itu menurut dia, bertujuan untuk mematangkan mekanisme debat dan membahas topik yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Pemilu. Selain itu, mereka akan membicarakan metode debat, termasuk durasi dan aspek-aspek lainnya. KPU juga akan mengundang tim dari pasangan calon untuk menyampaikan hasil pembahasan dari diskusi tersebut.
Baca juga: Luar Jawa Perlu Rasakan Debat Capres-Cawapres
Langkah tersebut diambil untuk memastikan, saat menyusun pertanyaan atau merumuskan problematika yang akan menjadi bahan debat, semua sudah terkonfirmasi dengan baik.
Debat capres dan cawapres merupakan bagian dari rangkaian kampanye Pemilu yang sudah dimulai sejak 28 November 2023. Kampanye akan berlangsung selama 75 hari, hingga 10 Februari 2024. (Ant/Z-11)
Baca juga: KPU Jadikan Isu Lingkungan sebagai Topik Debat Capres-Cawapres
Rifqi mengeluhkan bahwa isu kepemiluan selalu hadir. Meski pesta demokrasi itu sudah beres
Partisipasi pemilih tidak ditentukan oleh desain pemilu, tetapi oleh kekuatan hubungan antara pemilih dan para kontestan.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pemilu terpisah tidak berpengaruh terhadap sistem kepengurusan partai. Namun, justru berdampak pada pemilih yang lelah.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
GURU Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Umbu Rauta menanggapi berbagai tanggapan terhadap putusan MK tentang pemisahan Pemilu.
PEMISAHAN pemilu tingkat nasional dan lokal yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai keliru. Itu harusnya dilakukan pembuat undang-undang atau DPR
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Core memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2025 akan lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2024.
Pemilu serentak nasional terdiri atas pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, dan DPD RI.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
Usulan tersebut berkaca pada pelaksanaan Pilpres, Pileg, dan Pilkada serentak pada 2024 yang membuat penyelenggara Pemilu memiliki beban yang berat.
DIREKTUR Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membutuhkan Partai Golkar sebagai kendaraan berkiprah di dunia politik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved