Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
FORUM Silaturahmi Anak Bangsa (FSAB) bersama Ketua MPR dan LPP RRI menyelenggarakan kegiatan ‘Silaturahmi Nasional Anak Bangsa’ yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan guna mewujudkan 'Pemilu 2024 yang Damai dan Bermartabat' melalui penyelenggaraan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
Kegiatan tersebut di gelar di Galeri Tri Prasetya, RRI, Jakarta, Kamis, (23/11) dan bertujuan untuk merajut tali silaturahmi antara pemangku kepentingan di Pemilu 2024. Selain itu juga memberi dukungan kepada para penyelenggara Pemilu 2024 dan aparat keamanan.
Kemudian menegaskan kepada para pihak yang berkontestasi pada Pilpres maupun Pileg untuk lebih mengedepankan kepentingan nasional dan persatuan bangsa serta tidak melakukan kampanye yang dapat menimbulkan konflik. Para kontestan juga diingatkan untuk membawa kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau pun kepentingan kelompok.
Dalam kesempatan tersebut Plh Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen politik dan PUM) Kementerian Dalam Negeri Togap Simangunsong yang mewakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dalam sambutannya menyampaikan, pihaknya menekankan pentingnya mewujudkan Pemilu 2024 yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Togap menyebutkan bahwa Kemendagri telah bersinergi dengan pihak pengaman untuk memastikan keamanan, ketertiban, dan integritas dalam kampanye Pemilu yang akan berlangsung.
“Pentingnya partisipasi pemilih pemula, dengan fokus pada persiapan data pemilih potensial, terutama Generasi Z dan milenial, yang mencapai 56,5 persen dari total 204 juta pemilih,” ujar Togap.
Baca juga:
> Jelang Pilkada 2024, Mendagri Minta Pemda Segera Tandatangani NPHD
> Jawa Barat Inginkan Pemilu Aman dan Tenang
“Salah satu dukungan utama Kemendagri adalah upaya untuk meningkatkan tingkat partisipasi pemilih, dengan target lebih dari 79,5 persen," tambahnya.
Selanjutnya Togap menekankan data pemilih potensial menjadi fokus utama, sebagai antisipasi terhadap potensi konflik politik.
“Lima provinsi dengan tingkat kerawanan pemilu tinggi, yaitu DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur. Dalam mendukung mewujudkan pemilu yang damai dan bermartabat, Kemendagri berkomitmen untuk melaporkan setiap langkahnya kepada pimpinan sesuai dengan piagam kesepakatan bersama,” kata Togap.
“Dengan demikian, Kemendagri menegaskan dukungannya secara penuh terhadap cita-cita bersama mewujudkan Pemilu 2024 yang aman, tertib, berintegritas, dan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam proses demokrasi ini,” tutup Togap.
Selain perwakilan dari Kemendagri, acara silaturahmi turut dihadiri langsung oleh Ketua FSAB Suryo Susilo, Ketua MPR Bambang Soesatyo, Panglima TNI diwakili oleh Dankodiklat TNI Letjen Eko Margiono, Kepala Kepolisian diwakili oleh Komjen Suntana. Ketua KPU diwakili oleh Anggota Komisioner KPU Idham Khalik. Perwakilan Bawaslu dan perwakilan tim pemenangan masing-masing dari capres-cawapres juga hadir. (Z-6)
Polda Metro Jaya menggelar doa bersama dalam rangka menjelang Pilkada 2024 di Masjid Al-Kautsar, Mapolda Metro Jaya, Kamis (21/11).
Politik Nabi Muhammad berorientasi kepada rahmatan lilalamin, rahmat bagi semesta.
Kegiatan ini juga bertujuan mendorong masyarakat bersikap cerdas dalam memilih berita dan bijak berkreasi di media sosial.
Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) menemukan sebanyak 646 hoaks terkait pemilu di media sosial sepanjang tahun 2023.
Saat peringatan Isra Miraj berharap Pilpres 2024 akan berjalan dengan jujur dan adil (Jurdil), dengan harapan semua berjalan dengan damai.
Seluruh peserta Pemilu diminta untuk menjalankan kampanye yang berkualitas.
Atas tujuan apa sebenarnya Mendagri memutuskan Sumut menjadi pemilik baru empat pulau itu? Adakah agenda tersembunyi baik ekonomi atau politik?
Waktu pelantikan tak perlu terus diundur, sementara kepala daerah terpilih sudah siap untuk dikukuhkan.
Untuk yang dari ASN, TNI, Polri sebelum tanggal 22 September penetapan mereka sudah harus mengundurkan diri, atau berhenti dari jabatannya.
Mendagri Tito Karnavian menyoroti masih ada daerah yang belum merealisasikan anggaran kepada KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak
Mendagri Tito Karnavian sepakat dibentuk Panitia Kerja (Panja) terkait Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Presiden Joko Widodo sudah mengeluarkan surat terkait penunjukan wakil pemerintah untuk membahas revisi Undang-Undang Pilkada dengan DPR RI sejak 22 Januari 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved