Anies Ditolak, Kewenangan Penuh dari Rektor

MENTERI Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan diskusi yang menghadirkan calon presiden (capres) di universitas harus melihat kondusifitas dari kampus. Maka keputusannya tentu ada di rektor.

Sebelumnya diskusi yang menghadirkan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan tentang 'Indonesia Future Studium Generale' yang diselenggarakan di lokasi Auditorium Magister Manajemen FEB UGM diduga mendapat penolakan dari rektorat setempat. Sehingga netralitas kampus negeri dipertanyakan.

"Pedoman sudah dibuat oleh KPU ya ikuti saja aturan KPU. Itu kewenangannya rektor dan tentunya rektor akan melihat kondisi untuk menerima kehadiran capres-capres ini kalau tidak kondusif jangan ambil risiko. Tetapi kalau memang kampusnya sangat kondusif, siap untuk menerima mereka maka layani, siapkan dengan baik," kata Muhadjir di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (20/11).

Padahal, lanjut Muhadjir, diskusi tentang arah Indonesia ke depan dengan menghadrikan calon pemimpin bangsa bagus untuk pemahaman serta edukasi politik ke depannya.

"Karena ini bagus untuk memberikan ruangan publik yang cukup agar berbagai macam gagasan itu bisa dishare atau dipasarkan ke publik agar publik bisa menemukan pilihan-pilihan yang lebih rasional," ujar dia.

Namun kampus juga perlu memperhatikan kondusifitas dan netralitas dalam pemilihan umum tahun 2024 ke depan. "Iya kondusifitas itu penting karena jangan sampai pemilu yang itu musiman lima tahun sekali ini mengandung risiko-risiko yang berkepanjangan pasca pemilu," ungkapnya.

Anies batal menjadi pembicara dalam acara yang dihelat Jumat, 17 November 2023, itu. Pembicara inti digantikan Thomas Trikasih Lembong, Menteri Perdagangan periode 2015-2016, sekaligus Co Captain Timnas pasangan Anies Baswedan-A. Muhaimin Iskandar. (Z-3)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Thalatie Yani