Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KETUA Umum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Arifin Abdul Majid menegaskan bahwa organisasinya tidak berpolitik. Ia juga mengatakan berkumpulnya para kepala desa di Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (19/11) bukan merupakan bagian dari Apdesi. Acara itu turut dihadiri oleh calon wakil presiden (cawapres) Gibran Rakabuming Raka.
“Apdesi tidak berpolitik. Itu bukan bagian dari Apdesi,” terang Arifin saat dihubungi di Jakarta, Minggu (19/11).
Arifin menegaskan bahwa Apdesi akan melakukan upaya hukum apabila acara di GBK tersebut mengatasnamakan Apdesi. Ia menjelaskan bahwa kepengurusan Apdesi dengan Ketua Umum Arifin Abdul Majid telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Kepengurusan Apdesi, terang Arifin, sudah mendapatkan Surat Keputusan Menkumham yakni AHU-0001295-AH.0108 sejak 2021.
Baca juga: Bisakah Presiden Jokowi Netral di Pemilu? Pakar: Tidak Mungkin
“Kami akan tempuh upaya hukum apabila itu mengatasnamakan Apdesi. Ketua Umum Apdesi Arifin Abdul Majid,” tegas Arifin.
Seperti diberitakan, sejumlah organisasi perangkat desa yang tergabung dalam Desa Bersatu. Koordinator Desa Bersatu Muhammad Asri Anas yang sempat menjadi bagian dari Apdesi. Ia mengatakan ada beberapa poin yang diharapkan diakomodir oleh calon presiden (capres) ataupun cawapres antara lain reformasi tata kelola desa, dana desa sebesar Rp5 miliar yang bersifat afirmatif, dan evaluasi pendamping desa.
Baca juga: Apdesi Datang Temui Jokowi di Istana, Bantah Bahas Politik
“Poin-poin ini yang kelihatannya Bapak Prabowo (Prabowo Subianto) dan Mas Gibran mau merespons,” ujarnya.
Pada 2022, suara Apdesi sempat terpecah menyikapi wacana tiga periode masa jabatan Presiden Joko Widodo yakni Apdesi di bawah kepengurusan Arifin Abdul Majid dan Apdesi kubu Surtawijaya.
Apdesi kubu Surtawijaya menggelar acara silaturahmi nasional di GBK dan menyerukan dukungan agar Presiden Jokowi menjabat 3 periode. Namun kepengurusan Apdesi dengan ketua umum Surtawijaya diklaim abal-abal oleh Arifin. Arifin mengatakan organisasinya dicatut. (Ind/Z-7)
Nomor induk perangkat desa merupakan bentuk legalitas dan memberikan kepastikan kepada para perangkat desa.
Bawaslu akan mengklarifikasi laporan DPD PDI Perjuangan Jawa Barat soal dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil.
BENTROKAN antarsuku di kawasan pegunungan di sebelah barat Papua Nugini telah menewaskan sedikitnya 24 orang.
Studi banding ke luar negeri diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan memunculkan inovasi dalam pengelolaan dan pembangunan desa, serta para peserta dapat membangun jaringan, menambah pengetahuan dan membuka pasar antar kepala desa dengan mitra luar negeri.
Sejumlah perangkat desa se Jawa Barat (Jabar) ikuti pelatihan teknis desa digital yang digelar Lintasarta mulai Agustus hingga September 2021.
BADAN Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencatat total dana desa yang dikucurkan sejak 2013-2021 telah mencapai Rp400 triliun.
Masa kampanye belum dimulai sudah banyak dugaan pelanggaran netralitas ASN yang mengemuka
Jangan sampai dikorbankan masa depan ASN dengan sesuatu yang tidak tahu. Aturannya sanksinya bisa sampai dipecat
Netralitas merupakan tanggung jawab sekaligus peran yang harus dijalankan ASN, TNI dan Polri.
Pemkab Garut akan membentuk tim untuk memantau hingga memastikan netralitas ASN. Tim akan memantau lapangan, juga menerima aduan terkait netralitas ASN.
Netralitas ASN di lingkungan pemerintah daerah di Jawa Barat termasuk wilayah Priangan Timur harus diawasi
Dalam fakta integritas setiap ASN berjanji akan bertindak netral.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved