Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Arifin Abdul Majid menegaskan bahwa organisasinya tidak berpolitik. Ia juga mengatakan berkumpulnya para kepala desa di Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (19/11) bukan merupakan bagian dari Apdesi. Acara itu turut dihadiri oleh calon wakil presiden (cawapres) Gibran Rakabuming Raka.
“Apdesi tidak berpolitik. Itu bukan bagian dari Apdesi,” terang Arifin saat dihubungi di Jakarta, Minggu (19/11).
Arifin menegaskan bahwa Apdesi akan melakukan upaya hukum apabila acara di GBK tersebut mengatasnamakan Apdesi. Ia menjelaskan bahwa kepengurusan Apdesi dengan Ketua Umum Arifin Abdul Majid telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Kepengurusan Apdesi, terang Arifin, sudah mendapatkan Surat Keputusan Menkumham yakni AHU-0001295-AH.0108 sejak 2021.
Baca juga: Bisakah Presiden Jokowi Netral di Pemilu? Pakar: Tidak Mungkin
“Kami akan tempuh upaya hukum apabila itu mengatasnamakan Apdesi. Ketua Umum Apdesi Arifin Abdul Majid,” tegas Arifin.
Seperti diberitakan, sejumlah organisasi perangkat desa yang tergabung dalam Desa Bersatu. Koordinator Desa Bersatu Muhammad Asri Anas yang sempat menjadi bagian dari Apdesi. Ia mengatakan ada beberapa poin yang diharapkan diakomodir oleh calon presiden (capres) ataupun cawapres antara lain reformasi tata kelola desa, dana desa sebesar Rp5 miliar yang bersifat afirmatif, dan evaluasi pendamping desa.
Baca juga: Apdesi Datang Temui Jokowi di Istana, Bantah Bahas Politik
“Poin-poin ini yang kelihatannya Bapak Prabowo (Prabowo Subianto) dan Mas Gibran mau merespons,” ujarnya.
Pada 2022, suara Apdesi sempat terpecah menyikapi wacana tiga periode masa jabatan Presiden Joko Widodo yakni Apdesi di bawah kepengurusan Arifin Abdul Majid dan Apdesi kubu Surtawijaya.
Apdesi kubu Surtawijaya menggelar acara silaturahmi nasional di GBK dan menyerukan dukungan agar Presiden Jokowi menjabat 3 periode. Namun kepengurusan Apdesi dengan ketua umum Surtawijaya diklaim abal-abal oleh Arifin. Arifin mengatakan organisasinya dicatut. (Ind/Z-7)
KPK memperpanjang penahanan Bupati nonaktif Pati Sudewo selama 40 hari terkait kasus dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa.
Komisi Pemberantasan Korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi) tengah menelusuri latar belakang kosongnya 601 jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Adapun tiga saksi yang diperiksa hari ini berasal dari berbagai jenjang pemerintahan di tingkat desa dan kecamatan.
Penggeledahan terkait kasus Sudewo ini dilakukan dalam waktu sepekan. KPK juga menemukan uang yang diduga disimpan untuk Bupati nonaktif Pati itu.
Menurutnya, untuk jabatan perangkat desa selain sekretaris, praktik suap juga marak dengan nilai ratusan juta rupiah.
KPK menjawab bantahan Bupati Pati Sudewo yang kini nonaktif, ia mengeklaim dikorbankan karena merasa tidak pernah mematok tarif jabatan perangkat desa. Sudewo membahas tarif dengan tim 8
Menko Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan Indonesia akan netral dan objektif saat menjalankan tugas sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB
BELUM lekang dari ingatan publik pengesahan UU No 20/2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), kini kita kembali disuguhkan wacana revisi UU yang sama yang menyimpan api dalam sekam.
Banten menjadi provinsi dengan dugaan pelanggaran netralitas kepala desa terbanyak selama tahapan Pilkada 2024 berjalan.
Pihaknya sudah melakukan sejumlah persiapan untuk menghadapi berbagai sengketa perselisihan hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).
NI-Polri tetap menjaga netralitasnya hingga tahapan akhir penetapan Pramono-Rano sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih.
Cucun menekankan agar penyelenggara Pemilu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Pilkada 2024.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved