Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) menampik adanya pakta integritas yang menyebutkan dukungan Penjabat Bupati Sorong Piet Mosso untuk memenangkan Ganjar Pranowo pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Seperti diberitakan, dokumen mengenai pakta integritas dari penjabat kepala daerah tersebut beredar di media sosial.
"Pakta Integritas PJ Bupati Kabupaten Sorong yang memuat arahan pemenangan Ganjar sebagai Presiden bukanlah dari Kemendagri," ujar Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga, ketika dihubungi, Rabu (15/11).
Menurutnya Kemendagri baru mengetahui soal pakta integritas tersebut dari pemberitaan media massa. Kastorius menyampaikan tidak ada arahan mengenai dukungan terhadap calon tertentu.
Baca juga : Bawaslu Dalami Pakta Integritas Pj Bupati Sorong untuk Menangkan Ganjar
"Kita di Kemendagri juga baru tahu dari media massa adanya pakta seperti itu," terang Kastorius.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, sambungnya, dalam berbagai kesempatan menekankan pada para penjabat (pj) kepala daerah agar menjaga kondusifitas politik dalam negeri dan menjalankan program-program pemerintah seperti penurunan prevalensi stunting serta pengendalian inflasi di daerah.
"Sesuai arahan presiden, Mendagri selalu menekankan kepada PJ, baik di rakor (rapat koordinasi) PJ ataupun dalam berbagai kesempatan, agar PJ bekerja menjaga kondusifitas politik dalam negeri, bekerja keras menangani masalah stunting, pengendalian inflasi dan berbagai urusan pemerintahan dan pembangunan di daerah," paparnya.
Baca juga : DPR Soroti Pj Kepala Daerah Tidak Netral dalam Pemilu 2024
Para penjabat, imbuh Kastorius, juga diminta untuk menjaga netralitas dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah 2024.
"Serta tetap menjaga netralitas aparatur sipil negara di pemerintah daerah," tukasnya.
Dokumen mengenai pakta integritas Pj Bupati Sorong itu ditemukan saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Piet, Minggu (12/11). Piet ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas kasus dugaan suap yang melibatkan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Papua Barat Patrice Lumumba Sihombing, Selasa (14/11). (Ind/Z-7)
Pemerintah daerah agar memastikan pembentukan Satgas Ormas di seluruh kabupaten/kota dan rutin mengevaluasi kinerjanya.
BSKDN Kemendagri menegaskan pentingnya penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD untuk wujudkan kemandirian ekonomi daerah.
Kemendagri didesak untuk menindaklanjuti temuan keterlibatan pegawai Dukcapil dalam sindikasi perdagangan bayi ke Singapura yang terjadi di Bandung, Jawa Barat.
Kementerian Dalam Negeri diharapkan untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).
Struktur pengawasan internal Kemendagri terhadap BUMD ditangani oleh pejabat eselon III yang secara struktural tidak terlalu kuat untuk berkoordinasi dengan kepala daerah.
Mendagri Tito Karnavian menyebut pemerintah masih mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong Roneey Kalisaran mengatakan untuk menjadi salah satu pelayan publik, Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM) harus menyusun strategi.
Pemerintah Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Rabu (7/8), melakukan sosialisasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) untuk menekan angka stunting di wilayah tersebut.
Bripda NRN, ajudan Wakapolres Sorong, Papua Barat Daya, Kompol Emy Fenitiruma, bunuh diri pada Senin (15/7) sore. Pengawasan melekat harus diperkuat.
PENJABAT (Pj) Bupati Sorong Edison Siagian resmi melepas 81 calon jemaah haji (calhaj) asal Kabupaten Sorong untuk siap berangkat ke Tanah Suci.
Khairul Fahmi, pengamat militer dan Co-Founder ISESS menyatakan insiden bentrokan antar aparat bukanlah indikator kegagalan kerja sama antara TNI dan Polri.
Tiga anggota BPK yang terlibat kasus suap audit di Sorong akan segera diadili setelah KPK merampungkan berkasnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved