Kemendagri Mengaku tidak Tahu soal Pakta Integritas Pj untuk Menangkan Ganjar

KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) menampik adanya pakta integritas yang menyebutkan dukungan Penjabat Bupati Sorong Piet Mosso untuk memenangkan Ganjar Pranowo pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Seperti diberitakan, dokumen mengenai pakta integritas dari penjabat kepala daerah tersebut beredar di media sosial.

"Pakta Integritas PJ Bupati Kabupaten Sorong yang memuat arahan pemenangan Ganjar sebagai Presiden bukanlah dari Kemendagri," ujar Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga, ketika dihubungi, Rabu (15/11).

Menurutnya Kemendagri baru mengetahui soal pakta integritas tersebut dari pemberitaan media massa. Kastorius menyampaikan tidak ada arahan mengenai dukungan terhadap calon tertentu.

Baca juga : Bawaslu Dalami Pakta Integritas Pj Bupati Sorong untuk Menangkan Ganjar

"Kita di Kemendagri juga baru tahu dari media massa adanya pakta seperti itu," terang Kastorius.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, sambungnya, dalam berbagai kesempatan menekankan pada para penjabat (pj) kepala daerah agar menjaga kondusifitas politik dalam negeri dan menjalankan program-program pemerintah seperti penurunan prevalensi stunting serta pengendalian inflasi di daerah.

"Sesuai arahan presiden, Mendagri selalu menekankan kepada PJ, baik di rakor (rapat koordinasi) PJ ataupun dalam berbagai kesempatan, agar PJ bekerja menjaga kondusifitas politik dalam negeri, bekerja keras menangani masalah stunting, pengendalian inflasi dan berbagai urusan pemerintahan dan pembangunan di daerah," paparnya.

Baca juga : DPR Soroti Pj Kepala Daerah Tidak Netral dalam Pemilu 2024

Para penjabat, imbuh Kastorius, juga diminta untuk menjaga netralitas dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah 2024.

"Serta tetap menjaga netralitas aparatur sipil negara di pemerintah daerah," tukasnya.

Dokumen mengenai pakta integritas Pj Bupati Sorong itu ditemukan saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Piet, Minggu (12/11). Piet ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas kasus dugaan suap yang melibatkan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Papua Barat Patrice Lumumba Sihombing, Selasa (14/11). (Ind/Z-7)