Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI secara resmi telah menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilu Serentak 2024. Hasil itu diungkapkan usai KPU RI melaksanakan rapat pleno tertutup dalam rangka penetapan pasangan capres cawapres sebagai peserta Pemilu 2024.?
Selanjutnya, KPU bakal melaksanakan tahapan pengundian nomor urut pasangan capres-cawapres yang telah resmi menjadi paslon.
Menanggapi itu, Ketua Presidium Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Mgr. Antonius Subianto Bunjamin menganjurkan kepada masyarakat agar tetap berpegang teguh pada perdamaian.
Baca juga: KPU Jamu Tiga Paslon Capres-Cawapres Gala Dinner Sebelum Kocok Nomor Urut
Ia pun mengingatkan pemerintah agar menggunakan politik kebenaran dan harus netral pada Pemilu 2024. Apalagi, kata Antonius, pertaruhan demokrasi ke depan sangat serius, bukan hanya untuk menjadi pembahasan angin lalu.
“Masyarakat kita anjurkan yang terpenting adalah kedamaian. Kita boleh berbeda tetapi ketika seorang yang tidak kita kehendaki menang, kita harus dukung,” ungkap Antonius di Gedung KWI, Jakarta, Selasa (14/11).
Baca juga: Bawaslu dan DKPP Didorong Periksa Komisioner KPU soal Pencawapres Gibran
Antonius menyebut tahun 2024 akan menjadi tahun yang suhu politiknya tinggi.
“Khususnya yang terkait pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan legislatif,” ujar Antonius saat ditemui di Gedung KWI, Jakarta, Selasa (14/11).
Tingginya suhu politik tersebut, kata Antonius, rentan terhadap ancaman konflik horizontal yang dipicu oleh kepentingan politik sesaat dan diperparah oleh penyalahgunaan media informasi untuk menyebar kebohongan, fitnah, bahkan permusuhan.
Maka, Antonius mewakili para uskup mengingatkan akan bahaya politik identitas berdasarkan suku, agama, ras dan antar-golongan (SARA).
“Para uskup mengingatkan bahaya politik SARA yang rawan dimanfaatkan oleh para kontestan politik,” tegasnya.
Antonius menerangkan persoalan pemilu jadi perhatian khusus KWI. Pihaknya pun mengaku sudah mendapatkan ajakan bertemu dari ketiga calon presiden.
“Para calon sudah meminta dari timnya untuk ketemu dengan kita dan kita menerima semuanya. Justru berharap dengan pertemuan itu mereka punya niat baik untuk bangsa dan negara kita,” tegasnya.
“Jadi kita ajak calon itu mari, karena umat kita tersebar di tiga kelompok ini, jadi kita tidak bisa memilih salah satu. Pilihlah berdasarkan hati nurani. Ketika masuk ke ruang itu, pilih sesuai hati nurani. Karena yang hanya tahu hanya diri dan Tuhan. Kita dorong pilih ke TPS tapi pilih sesuai hati nurani,” tandasnya. (Ykb/Z-7)
KWI juga mengajak aparat keamanan untuk benar-benar menjadi pengayom bagi semua warga dan selalu mengedepankan cara-cara humanis dalam menghadapi aksi massa.
PADA Perayaan Natal Nasional 2024, Gereja Katedral Jakarta mengangkat tema ‘Marilah Kembali ke Betlehem’.
Sekretaris Eksekutif KWI Romo Paulus Christian Siswantoko mengenang sosok Romo Benny ketika masih bertugas bersama-sama di KWI, menyebutnya sebagai pribadi yang baik dan peka.
Ketua KWI Mgr Antonius Subianto Bunjamin berharap para calon presiden tidak saling menjelekkan.
Kegiatan itu bertujuan mengedukasi peserta untuk cerdas bermedia sosial dengan membuat produksi-produksi konten yang berasaskan Pancasila dan konten positif lainnya
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Ida menegaskan, pengeluaran tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam memenuhi hak konstitusional warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilihan wakil-wakilnya.
KIP Pusat memutuskan bahwa ijazah Jokowi merupakan informasi terbuka setelah mengabulkan sengketa informasi yang dimohonkan Pengamat Kebijakan Publik Bonatua Silalahi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved