Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
TOKOH-tokoh bangsa berkumpul di Rembang pada hari Sabtu (11/11) lalu, untuk membicarakan permasalahan yang sedang terjadi dalam konstitusi Indonesia. Salah satu tokoh bangsa, Erry Riyana, meminta agar Anwar Usman segera mundur dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.
Sebab menurut Erry, guncangan yang terjadi pada konstitusi Indonesia muncul setelah Anwar Usman memutuskan hasil permohonan batas usia capres-cawapres. Bahkan sampai saat ini, kendala tersebut masih menjadi momok yang menjadi polemik di tengah masyarakat.
“Kami menuntut yang Mulia Anwar Usman mengundurkan diri, karena keputusan Majelis Kehormatan MK itu menurut kami sudah merupakan cacat etika yang berat untuk seorang hakim MK,” ujar Erry.
Lebih lanjut, Erry juga menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Anwar Usman terindikasi kuat sebagai sebuah tindakan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Keputusan Anwar Usman mengizinkan aturan baru terkait batas usia capres-cawapres terbukti mendorong Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres Prabowo.
“KKN-nya terlalu kental, terlalu nampak, baik untuk keuntungan sendiri, keuntungan kelompok, dan keuntungan keluarga,” pungkas Erry. (RO/Z-7)
Pendidikan pada dasarnya untuk meningkatkan logika dan ilmu yang bermanfaat. Gelar yang diraih dari pendidikan pun sah saja untuk dibanggakan.
RATUSAN tokoh dari berbagai elemen melalui sikapnya mendesak DPR segera menggulirkan hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menekankan bahwa kunci merawat keutuhan bangsa adalah dengan menjaga akal sehat dan hati yang bersih.
Salah satu tokoh bangsa Erry Riyana, menyebut ada kemungkinan konflik yang timbul jika Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dibenahi sejak dini.
perlu kekuatan besar dari masyarakat yakni melalui tokoh bangsa tersebut agar bisa menekan pemerintah yang saat ini condong bersikap tidak netral menjelang Pilpres 2024.
HAKIM Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, menggunakan hak ingkar untuk tidak ikut dalam sidang putusan dismissal sengketa pilkada Sumatera Utara.
MK melanjutkan sidang penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota atau sengketa Pilkada 2024 dengan komposisi hakim lengkap setelah Anwar Usman absen.
Panel 3 tersebut dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat, didampingi Enny Nurbaningsih dan Anwar Usman.
Pada sidang perdana, Rabu (8/1), Anwar Usman tidak dapat ikut bersidang karena dirawat di rumah sakit akibat terjatuh.
Hal serupa juga terjadi dalam Pilkada 2024, ketika dua judicial review yang diajukan MK telah menjadi sorotan publik.
HAKIM Konstitusi Arief Hidayat mengaku miris melihat komentar negatif terhadap Hakim Konstitusi Anwar Usman yang sedang sakit.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved