Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
MEDIA sosial menjadi salah satu wadah bagi generasi muda untuk mencurahkan pemikiran termasuk tentang kebijakan pemerintah. Mereka menganalisis dan mengevaluasi segala kebijakan.
Namun demikian, ada koridor-koridor yang perlu diperhatikan oleh generasi muda agar hasil dari analisis dan evaluasi tidak sekadar asumsi.
Advokat dan peneliti kebijakan publik Rima Baskoro mengapresiasi semangat generasi muda yang melakukan analisis dan evaluasi kebijakan publik.
Menurut Rima, apa yang dilakukan generasi muda saat ini adalah salah satu bentuk check and balance yang penting dilakukan dalam sistem tata negara.
“Menganalisa dan mengevaluasi kebijakan publik harus didukung dengan data-data yang akurat, tolak ukur yang valid, dan pengelompokan persoalan yang tepat. Salah satu faktor evaluasi yang penting dilakukan, selain evaluasi terhadap substansi dari kebijakan publik itu sendiri, adalah ketepatan proses penyusunan kebijakan publik tersebut,” kata Rima baru-baru ini setelah menyelesaikan diskusi daring yang dilaksanakan oleh Preposisi bertajuk Membangun Daya Kritis Terhadap Kebijakan Pemerintah.
Baca juga:
> Inovasi dalam Kebijakan Publik Hasilkan Solusi dalam Permasalahan di Daerah
> Rumuskan Kebijakan Publik, Pemprov DKI Libatkan Generasi Muda
Sementara Theofransus Litaay selaku Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Kantor Staf Presiden RI juga menjelaskan bahwa untuk menilai efektifitas dan efisiensi kebijakan publik perlu dilakukan dengan metode teknokratis, salah satunya didasarkan pada data-data yang valid.
“Dari persoalan yang muncul di masyarakat, pembuat kebijakan publik akan menentukan skala prioritas, persoalan mana yang harus segera diselesaikan. Dari skala prioritas penentuan persoalan inilah efektifitas dan efisiensi kebijakan pemerintah dapat ditakar,” ucapnya.
Selain Rima dan Theofransus, diskusi tersebut juga dihadiri oleh Ketua Preposisi Nathalia Mahuddin yang juga mengatakan bahwa kebijakan publik yang tepat sangat dibutuhkan dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045.
“Maka dibutuhkan kesadaran kritis semua elemen masyarakat terhadap jalannya proses implementasi sebuah kebijakan publik dan ketepatan kebijakan yang efektif dan efisien," kata Nathalia. (Z-6)
BPIP dan UMY menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) Pembinaan Ideologi Pancasila
BPIP mengapresiasi Pemprov DKI Jakarta yang menyelenggarakan Sosialisasi Pembelajaran Pendidikan Pancasila bagi satuan pendidikan.
PP GP Ansor menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang melarang kepemilikan akun media sosial (medsos) dan platform digital
Elvine mengajak para mahasiswa memahami bahwa ketangguhan mental merupakan keterampilan penting yang harus dimiliki setiap orang ketika memasuki dunia kerja.
Kepastian halal tetap memerlukan sistem dan regulasi yang jelas. Kemenag mengajak generasi muda untuk menambah pemahaman terkait halal.
Kehadiran generasi muda dengan literasi teknologi tinggi dipandang sebagai faktor penentu daya saing industri nasional.
Salah satu fenomena yang paling sering muncul dari penggunaan media sosial adalah kecenderungan remaja untuk melakukan perbandingan sosial secara ekstrem.
Laporan Kebahagiaan Dunia terbaru mengungkap dampak negatif algoritma TikTok dan Instagram pada mental pemuda.
Matcha memang kaya akan katekin, terutama epigallocatechin gallate (EGCG) yang bersifat antioksidan.
Cara seseorang mengekspresikan kesedihannya berkaitan erat dengan apa yang dirasa paling menguatkan bagi dirinya sendiri.
Narasi-narasi menyesatkan di media sosial menjadi salah satu pemicu utama keengganan orangtua untuk memberikan vaksinasi kepada anak mereka.
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya dukung SKB 7 Menteri & Permenkomdigi No 9 Tahun 2026 terkait pembatasan AI instan & medsos bagi anak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved