Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tangerang melayangkan surat teguran kepada Partai Golkar Kota Tangerang, karena diduga telah melakukan kampanye sebelum waktunya.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kota Tangerang, Komarullah, bahwa pada saat pelaksanaan hari ulang tahun partai berlambang beringin ke 59 di Lapangan Achmad Yani beberapa waktu lalu, ditemukan adanya beberapa pelanggaran.
Salah satunya, kata dia menggunakan bendera partai yang bertuliskan nama dan nomor calon legislatif serta kaos calon legislatif yang diberikan tanda paku pada nomor calon tersebut.
Baca juga : Bawaslu Ingatkan Caleg tidak Curi Start Kampanye
Sehingga, tambah dia, kegiatan tersebut diduga melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023, tentang kampanye pemilihan umum.
Baca juga : Ketua Bawaslu Tersadung Dugaan Pelanggaran Etik
"Temuan ini berdasarkan laporan dari petugas Bawaslu yang ada bawah, bahwa Partai Golkar telah mencuri start kampanye," ujar Komarullah, Senin (6/11)
Atas temuan itu, lanjutnya, Bawaslu Kota Tangerang melakukan klarifikasi dengan cara memanggil sekretaris Panitia Pelaksana HUT Golkar ke 59, Rusdi Alam.
Hasil dari pemanggilan tersebut, tambahnya, diakui adanya kegiatan yang mengarah pada kampanye sebelum pada waktunya.
"Pak Rusdi mengakui semua itu lantaran tidak mampu membendung atribut yang dibawa oleh para caleg," tandasnya.
Berdasarkan fakta-fakta tersebut, sambung Komarullah, Bawaslu Kota Tangerang mengirimkan surat teguran kepada DPD Golkar Kota Tangerang, agar tidak mengulang pelanggarannya.
"Surat teguran agar tidak mengulang pelanggaran itu, kami kirimkan ke DPD Golkar Kota Tangerang pada Kamis, 2 November 2023 lalu," ungkapnya.Mudah-mudahan kata dia, pelanggaran tersebut tidak terulang lagi.
Ditanya apa sanksi jika partai berwarna kuning tersebut melanggar lagi, Komarullah enggan menjawab. Ia hanya mengatakan 'Ya kita lihat lagi berdasarkan hasil pemanggilan atau pemeriksaan".
Sementara itu, ketua DPD Golkar Kota Tangerang, Sachrudin mengatakan, pihaknya sudah menerima surat teguran dari Bawaslu. Dan mudah-mudahan, katanya kejadian tersebut dijadikan sebagai pembelajaran oleh para kader Golkar, mengingat jauh hari sebelum pelaksanaan HUT Golkar ke 59 sudah diingatkan agar tidak membawa atribut yang bernuansa kampanye.
"Intinya acara itu peringatan ulang tahun Golkar ke 59. Jadi semua itu juga tanpa sepengetahuan kita," pungkas Sachrudin yang juga Wakil Wali Kota Tangerang. (Z-8)
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Bagja tetap mengimbau Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi setiap potensi terjadinya praktik haram tersebut.
Adapun Bagja pada hari ini memantau langsung pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Palopo.
PSU Pilkada Kota Palopo Tahun 2024 berjalan dengan aman atau all clear karena pengawasan sudah dilakukan sejak tahap awal pergantian calon peserta.
Bawaslu telah mendorong langkah preventif meliputi patroli pengawasan, edukasi pemilih, serta pendampingan kepada jajaran pengawas
Bawaslu tak dapat lagi mengusut kasus politik uang yang terjadi saat di luar tahapan PSU Pilkada Barito Utara 2024
KETUA Fraksi Golkar DPR Muhammad Sarmuji menanggapi soal keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mengambil alih sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).
Politikus Golkar menyebut perizinan tambang tersebut sudah diterbitkan jauh sebelum Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjabat.
Walaupun popularitasnya belum menjadi yang pertama, Partai Gerindra justru meraih hasil tertinggi dari segi elektabilitas.
Golkar merespons hasil survei yang menunjukkan bahwa basis pemilih Golkar menjadi yang paling banyak mempercayai ijazah Jokowi palsu.
LEMBAGA Indikator Politik Indonesia mengukur tingkat kepercayaan publik dan partai politik terhadap penanganan kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
Internal Golkar juga tak mengetahui ada atau tidaknya reshuffle tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved