Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
Bakal calon presiden Anies Rasyid Baswedan memaparkan sejumlah programnya dalam menentukan arah Indonesia ke depan. Itu ia sampaikan saat menghadiri kegiatan silaturahmi dan rapat kerja Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) di Makassar, Sulawesi Selatan.
"Tadi kita sampaikan secara serius perubahan paradigma dari pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan menjadi pertumbuhan dan pemerataan," ujar Anies di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (5/11).
Ia menekankan bahwa pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada sektor teritorial. Tiap kawasan punya prioritas yang berbeda-beda dan pihaknya ingin menyeriusi hal itu. Ia akan membagi program pembangunan berdasarkan bidang dan wilayah masing-masing.
Baca juga: Anies Minta Indonesia Terus Suarakan Kemerdekaan Palestina
"Jadi, Papua, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi punya prioritas masing-masing dan berbeda-beda. Harapannya, pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan di lapangan," tuturnya.
Menurut Anies, masih banyak potensi yang belum terbuka di Indonesia Timur, mulai dari sumber daya alam, pariwisata, sektor kelautan da lainnya. Oleh karena itu, memang dibutuhkan perubahan dengan meluruskan paradigma guna menghadirkan kesetaraan pada semua wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Baca juga: 3 Bacapres Adu Visi Misi di Silaknas ICMI
"Tentu kami akan memadukan pendekatan sektoral. Tidak bisa pakai pendekatan asimetrik, karena yang dibutuhkan apa yang akan dicapai, bukan apa yang sudah dikerjakan," ucap mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Ia menilai pesan utama Prabowo adalah penguatan postur pertahanan sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap negara.
DEWAN Pimpinan Pusat Generasi Muda Pembaharu Indonesia (Gempar Indonesia) mendesak pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
SELAMA ini kita terlalu sering memaknai pembangunan sebagai pembangunan fisik: jalan, jembatan, gedung, kawasan industri, dan infrastruktur digital, tapi melupakan manusia
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mengatakan landasan kerja yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan harus menjadi acuan para pemangku kepentingan dalam pembangunan.
Salah satu dari empat tokoh tersebut berasal dari Indonesia adalah Marine Novita (Co-founder MilikiRumah)
Di tengah upaya pembangunan SDGs, muncul pertanyaan penting mengenai bagaimana sumber daya dapat dimobilisasi untuk menutup kesenjangan pembangunan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved