Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
BAKAL calon presiden (bacapres) Anies Baswedan mengatakan dukungan pada Palestina bukan hanya tugas pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Seluruh elemen masyarakat turut memiliki andil.
"Sekarang kita membutuhkan rakyat Indonesia untuk ikut terlibat, tidak cukup hanya Kementerian Luar Negeri," kata Anies dalam aksi akbar Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina di Kawasan Monas, Jakarta Pusat, Minggu (5/11).
Anies mengajak masyarakat Indonesia terus menyuarakan kemerdekaan Palestina. Hal itu bisa ajak dari mulut ke mulut hingga mengunggah berbagai bentuk dukungan di media sosial agar didengar dunia.
Baca juga : Jumhur Hidayat: Buruh Indonesia dan Dunia Siap Boikot Pengiriman Barang ke Israel
"Mengirimkan pesan pada dunia bahwa Indonesia tidak membiarkan saudara-saudaranya di Palestina dalam situasi teraniaya seperti hari ini," papar dia.
Baca juga : MPR Janji Bela Palestina Sampai Merdeka
Anies miris melihat data korban jiwa. Hal itu kian memilukan lantaran banyak dari mereka merupakan anak-anak.
"Karena itu aksi kita hari ini semoga akan bergabung ke seluruh dunia. Di tempat matahari terbit, di situ terbit semangat membebaskan Palestina," ujar dia. (Z-8)
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menerima undangan untuk menghadiri KTT Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza.
Keikutsertaan Indonesia di Board of Peace berisiko dimanfaatkan sebagai legitimasi politik bagi agenda yang tidak sejalan dengan nilai yang diperjuangkan terkait kemerdekaan Palestina
Langkah baru Israel perketat kontrol di Tepi Barat menuai kecaman global. Kebijakan ini dinilai melanggar hukum internasional dan mematikan solusi dua negara.
BERGABUNGNYA Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza yang diusung Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, masih menjadi perdebatan.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengambil komitmen lanjutan di Board of Peace (BoP), terutama terkait rencana keanggotaan tetap.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah meminta Pemerintah Indonesia mengambil sikap kritis, aktif, dan terukur di Board of Peace (BoP), agar tetap sejalan dengan kemerdekaan palestina
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved