Revisi PKPU Syarat Usia Capres-cawapres Bertujuan Cegah Sengketa

DPR dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menyetujui revisi syarat usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19/2023 sebagaimana bunyi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023. Revisi itu disinyalir menjadi cara KPU untuk mencegah adanya sengketa proses yang diajukan peserta lain kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Sepertinya (revisi PKPU) cara KPU mencegah adanya sengketa proses yang akan diajukan oleh peserta Pilpres lain kepada Bawaslu," ujar pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi Ferry Daud Liando lewat keterangan tertulis yang diterima Media Indonesia, Rabu (1/11).

Ia berpendapat, peluang pengajuan sengketa penetapan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres oleh KPU bakal terbuka sangat lebar jika KPU tidak merevisi syarat usia dalam PKPU. Sebab, PKPU sebelumnya masih mengatur syarat usia minimal capres-cawapres adalah 40 tahun meski putusan MK sudah dibacakan pada Senin (16/10). Adapun Gibran didaftarkan ke KPU bersama Prabowo Subianto sebagai bakal capres pada Kamis (25/10).

Baca juga : FPD Papua Desak KPU RI Ambil Alih Tugas Timsel di Tolikara dan Yahukimo

"Jika PKPU itu tidak di revisi pasca putusan MK, akan sangat berpotensi disengketakan. Sebab PKPU Pencalonan Pilpres masih mengatur syarat 40 tahun," jelasnya.

Baca juga : KPU: Revisi PKPU Rampung sebelum Capres-Cawapres Ditetapkan

Diketahui, putusan MK mengubah norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu terkait syarat usia capres-cawapres. Semula, syarat usia minimal hanyalah 40 tahun. Namun dalam amar putusan MK, syarat itu ditambah sehingga berbunyi paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah.

Dengan putusan MK tersebut, jalan Gibran sebagai cawapres dimungkinkan meski saat ini dirinya masih berusia 36 tahun. Meski PKPU sudah disetujui untuk direvisi, Ferry mengatakan masih ada peluang mempersoalkan ke Bawaslu jika KPU menyatakan berkas pendaftaran Gibran memenuhi syarat (MS). Sebab, Bawaslu juga memiliki kewenangan menangani permohonan dugaan pelanggaran administrasi.

KPU, Ferry melanjutkan, bisa diduga melakukan pelanggaran tata cara, mekanisme, atau prosedur. "Menyatakan berkas Gibran dengan MS ketika masih menggunakan PKPU 19/2023 bisa saja dipersoalkan karena diduga melanggar secara administrasi."

Oleh karena itu, ia mengatakan revisi PKPU wajib dilakukan KPU setelah MK membacakan putusan, tapi sebelum diterapkan saat pendaftaran. Namun, diketahui, saat MK membacakan putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan selama masa pendaftaran bakal pasangan capres-cawapres, DPR RI masih dalam masa reses. (Z-8)