Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
DIREKTUR eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah Putra menilai pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto layak ditelurusi. Hasto mengungkap para ketua umum (ketum) partai politik (parpol) dipegang kartu trufnya oleh penguasa.
"Kondisi ini membuat statement Hasto bisa diterima untuk dilakukan penelusuran," kata Dedi, Senin (30/10).
Dedi menuturkan jika tidak ada kartu truf yang bisa mengendalikan partai pengusung pasangan calon presiden (capres) - calon wakil presiden (cawapres), Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, terdapat situasi yang janggal. Misalnya, dasar Golkar yang akhirnya menihilkan amanat partai untuk mengusung Airlangga pada Pilpres 2024.
Baca juga: Hasto: Kami Beri Privilege pada Presiden Jokowi, namun Kami Ditinggalkan
"Padahal risikonya besar jika Airlangga gagal terusung, maka ia seharusnya dilengserkan dari Golkar," ujar Dedi.
Kemudian, Prabowo tak memilih Menteri Erick Thohir sebagai cawapresnya. Padahal, Erick punya potensi meraup suara berdasarkan sejumlah hasil survei.
Baca juga: PDIP Tersandera Kehilangan Pemilih Bila Keras ke Jokowi
Dedi juga menekankan hanya penguasa yang mampu membuat tunduk sejumlah pihak. Kondisi itu dinilai terjadi pada beberapa partai politik (parpol) di Koalisi Indonesia Maju (KIM).
"Untuk itu, hanya kekuasaan yang bisa membuat mereka tunduk, PAN sempat ditekan dengan kasus minyak goreng, Airlangga pun demikian sempat menghadapi panggilan kejaksaan, kadernya Dito Ariotedjo pun serupa, bisa saja Gerindra pun alami tekanan serupa," ucap Dedi.
Sebelumnya, Hasto mengungkap para ketum parpol dipegang kartu trufnya oleh penguasa. Hal itu terkait dengan dukungan sejumlah ketum parpol kepada putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto.
"Saya sendiri menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik yang merasa kartu truf-nya dipegang," kata Hasto melalui keterangan tertulis, Minggu, 29 Oktober 2023. (Z-3)
PDIP mengungkap alasan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri kembali menunjuk Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen).
Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, menjawab soal tugas-tugas untuk Hasto Kristiyanto dari Megawati setelah kembali menjabat sebagao Sekjen PDIP
KETUA DPP PDIP Puan Maharani mengungkapkan penunjukan Hasto Kristiyanto sebagai sekretaris jenderal (sekjen) partai merupakan hak prerogatif Megawati Soekarnoputri
Alasan Hasto Kristiyanto kembali menjabat sebagai Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) karena tegak lurus dan berdedikasi tinggi kepada Megawati Sukarnoputri selaku ketua umum partai.
Amnesti-abolisi mempertimbangkan kepentingan publik serta stabilitas politik. Presiden bisa memberi amnesti tanpa ada permohonan dari terpidana.
KETUA Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menunjuk kembali Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDIP untuk periode 2025–2030.
PDIP mengungkap alasan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri kembali menunjuk Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen).
Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, menjawab soal tugas-tugas untuk Hasto Kristiyanto dari Megawati setelah kembali menjabat sebagao Sekjen PDIP
KETUA DPP PDIP Puan Maharani mengungkapkan penunjukan Hasto Kristiyanto sebagai sekretaris jenderal (sekjen) partai merupakan hak prerogatif Megawati Soekarnoputri
Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri tidak hadir pada Sidang Tahunan MPR 2025. Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut tak terlihat hingga sidang dimulai.
Puan terlihat tersenyum saat menyampaikan dirinya mewakili Megawati dalam agenda rutin tahunan tersebut.
Alasan Hasto Kristiyanto kembali menjabat sebagai Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) karena tegak lurus dan berdedikasi tinggi kepada Megawati Sukarnoputri selaku ketua umum partai.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved