Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah Putra menilai pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto layak ditelurusi. Hasto mengungkap para ketua umum (ketum) partai politik (parpol) dipegang kartu trufnya oleh penguasa.
"Kondisi ini membuat statement Hasto bisa diterima untuk dilakukan penelusuran," kata Dedi, Senin (30/10).
Dedi menuturkan jika tidak ada kartu truf yang bisa mengendalikan partai pengusung pasangan calon presiden (capres) - calon wakil presiden (cawapres), Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, terdapat situasi yang janggal. Misalnya, dasar Golkar yang akhirnya menihilkan amanat partai untuk mengusung Airlangga pada Pilpres 2024.
Baca juga: Hasto: Kami Beri Privilege pada Presiden Jokowi, namun Kami Ditinggalkan
"Padahal risikonya besar jika Airlangga gagal terusung, maka ia seharusnya dilengserkan dari Golkar," ujar Dedi.
Kemudian, Prabowo tak memilih Menteri Erick Thohir sebagai cawapresnya. Padahal, Erick punya potensi meraup suara berdasarkan sejumlah hasil survei.
Baca juga: PDIP Tersandera Kehilangan Pemilih Bila Keras ke Jokowi
Dedi juga menekankan hanya penguasa yang mampu membuat tunduk sejumlah pihak. Kondisi itu dinilai terjadi pada beberapa partai politik (parpol) di Koalisi Indonesia Maju (KIM).
"Untuk itu, hanya kekuasaan yang bisa membuat mereka tunduk, PAN sempat ditekan dengan kasus minyak goreng, Airlangga pun demikian sempat menghadapi panggilan kejaksaan, kadernya Dito Ariotedjo pun serupa, bisa saja Gerindra pun alami tekanan serupa," ucap Dedi.
Sebelumnya, Hasto mengungkap para ketum parpol dipegang kartu trufnya oleh penguasa. Hal itu terkait dengan dukungan sejumlah ketum parpol kepada putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto.
"Saya sendiri menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik yang merasa kartu truf-nya dipegang," kata Hasto melalui keterangan tertulis, Minggu, 29 Oktober 2023. (Z-3)
Sekretaris Jenderal Serikat Nasional Pelestari Tosan Aji Nusantara (Senapati Nusantara), Hasto Kristiyanto, membuka secara resmi Rapat Kerja Agung (RKA) Senapati Nusantara
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Konsolidasi nasional BMI ini untuk menyatukan pola gerak organisasi BMI dalam menjalankan hasil rekomendasi Kongres VI PDI Perjuangan.
Hasto Kristiyanto menuntaskan 10K Borobudur Marathon 2025 dengan waktu 81 menit, memperbaiki rekor pribadinya tujuh menit. Ia menilai capaian ini sebagai simbol ketekunan
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengapresiasi Borobudur Marathon 2025 yang berstatus Elite Label.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan apresiasi atas pencapaian baru Borobudur Marathon, yang menurutnya bukan hanya menjadi kebanggaan nasional
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved