Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
PARTAI NasDem tak menyoal rencana beragam bantuan sosial (bansos) yang akan disalurkan pemerintah. Pasalnya, penyaluran bansos dikhawatirkan jadi alat untuk meraup suara salah satu capres-cawapres pada pemilihan presiden (pilpres) 2024.
"Saya kira rakyat sudah cerdas. Rakyat mempunyai filter dan alat ukur tersendiri dalam membuat keputusan," kata Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya, Senin (30/10).
Willy mengatakan bansos sejatinya jadi kebutuhan rakyat saat ini. Karena harga kebutuhan pokok yang melonjak hingga kelangkaan pangan. "Ada 92,8% rakyat yang merasa harga kebutuhan pokok sudah tidak mampu lagi mereka jangkau," ucap Willy.
Baca juga: Anies-Muhaimin Tempatkan Keadilan sebagai Fundamental
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu menyadari bansos digelontorkan sebagai solusi jangka pendek meringankan beban rakyat. Tetapi soal mampu mendulang suara pemilih atau tidak, butuh dicermati.
"Bansos sebagai solusi jangka pendek diperlukan, tapi apakah efektif atau tidak dalam menggaet suara rakyat? Itu harus dicermati. Karena efektivitas vote buying itu hanya berkisar 15-20 persen dan itu pun harus langsung antara kandidat dengan pemilih," ujar Willy.
Baca juga: Sambangi Ciamis dan Kuningan, Caleg Nasdem Teh Farah Siap Dampingi UMKM
Sebelumnya, Direktur eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah Putra mengatakan program bansos di tahun politik patut diduga sebagai langkah politis untuk tujuan keuntungan pihak tertentu. Program bansos yang berdekatan dengan pemilu jelas memicu mobilisasi pemilih yang memberikan efek tertentu, khususnya kepada pihak yang didukung pemerintah.
"Inilah mengapa perlu adanya agenda terukur yang dijalankan pemerintah, agar program pemerintah tidak dipolitisir untuk kepentingan politis. Bansos yang berdekatan dengan pemilu jelas memicu mobilisasi pemilih. Terlebih keluarga Jokowi (Presiden Joko Widodo) ikut kontestasi, Gibran (anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka) jelas diuntungkan," ungkap dia. (Z-3)
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, telah banyak penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah naik kelas.
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
Megawati kembali mengungkit soal kekalahan Ganjar Pranowo-Mahfud Md dan meyakini bahwa ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif
PARTISIPASI pemilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kota Padang tahun 2024 tercatat hanya 49 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).
KETUA PARA Syndicate Ari Nurcahyo menyebut Pilkada Serentak 2024 merupakan pertarungan antara Prabowo Subianto, Joko Widodo, dan Megawati Soekarnoputri.
Pentingnya kepedulian anak-anak muda terhadap perhelatan pilkada mendatang.
DINAMIKA politik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 kian panas. Adanya pertemuan antara Joko Widodo dengan salah satu pasangan calon Pilkada Jakarta,
Elektabilitas Rido unggul dari kandidat lain karena pengaruh pemilih Anies Baswedan dan Prabowo Subianto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved