Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI NasDem tak menyoal rencana beragam bantuan sosial (bansos) yang akan disalurkan pemerintah. Pasalnya, penyaluran bansos dikhawatirkan jadi alat untuk meraup suara salah satu capres-cawapres pada pemilihan presiden (pilpres) 2024.
"Saya kira rakyat sudah cerdas. Rakyat mempunyai filter dan alat ukur tersendiri dalam membuat keputusan," kata Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya, Senin (30/10).
Willy mengatakan bansos sejatinya jadi kebutuhan rakyat saat ini. Karena harga kebutuhan pokok yang melonjak hingga kelangkaan pangan. "Ada 92,8% rakyat yang merasa harga kebutuhan pokok sudah tidak mampu lagi mereka jangkau," ucap Willy.
Baca juga: Anies-Muhaimin Tempatkan Keadilan sebagai Fundamental
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu menyadari bansos digelontorkan sebagai solusi jangka pendek meringankan beban rakyat. Tetapi soal mampu mendulang suara pemilih atau tidak, butuh dicermati.
"Bansos sebagai solusi jangka pendek diperlukan, tapi apakah efektif atau tidak dalam menggaet suara rakyat? Itu harus dicermati. Karena efektivitas vote buying itu hanya berkisar 15-20 persen dan itu pun harus langsung antara kandidat dengan pemilih," ujar Willy.
Baca juga: Sambangi Ciamis dan Kuningan, Caleg Nasdem Teh Farah Siap Dampingi UMKM
Sebelumnya, Direktur eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah Putra mengatakan program bansos di tahun politik patut diduga sebagai langkah politis untuk tujuan keuntungan pihak tertentu. Program bansos yang berdekatan dengan pemilu jelas memicu mobilisasi pemilih yang memberikan efek tertentu, khususnya kepada pihak yang didukung pemerintah.
"Inilah mengapa perlu adanya agenda terukur yang dijalankan pemerintah, agar program pemerintah tidak dipolitisir untuk kepentingan politis. Bansos yang berdekatan dengan pemilu jelas memicu mobilisasi pemilih. Terlebih keluarga Jokowi (Presiden Joko Widodo) ikut kontestasi, Gibran (anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka) jelas diuntungkan," ungkap dia. (Z-3)
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Presiden Prabowo Subianto menuturkan dirinya tidak menaruh dendam pada Anies Baswedan, orang yang menjadi pesaingnya dalam pemilihan presiden di 2024.
Megawati kembali mengungkit soal kekalahan Ganjar Pranowo-Mahfud Md dan meyakini bahwa ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif
PARTISIPASI pemilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kota Padang tahun 2024 tercatat hanya 49 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).
KETUA PARA Syndicate Ari Nurcahyo menyebut Pilkada Serentak 2024 merupakan pertarungan antara Prabowo Subianto, Joko Widodo, dan Megawati Soekarnoputri.
Pentingnya kepedulian anak-anak muda terhadap perhelatan pilkada mendatang.
DINAMIKA politik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 kian panas. Adanya pertemuan antara Joko Widodo dengan salah satu pasangan calon Pilkada Jakarta,
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved