Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
WAKIL Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) PPDIP, Adian Napitupulu mengungkapkan alasan merenggangnya hubungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan keluarganya terhadap PDIP.
Baca juga: Jokowi Dilarang Intervensi Pilpres
Alasannya, PDIP tidak mengabulkan permintaan Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya sebagai presiden menjadi tiga periode dan menambah masa jabatan.
“Ketika kemudian ada permintaan tiga periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat, yang harus kita tidak bisa setujui,” kata Adian dalam keterangan resminya, Rabu (25/10).
Baca juga: Gibran Cawapres, PDIP Fokus Menangkan Ganjar-Mahfud Satu Putaran
PDIP menolak permintaan tersebut karena tidak ingin mengkhianati konstitusi. PDIP ingin menjaga konstitusi karena terkait dengan keselamatan bangsa dan negara serta rakyat Indonesia.
“Kemudian ada pihak yang marah ya terserah mereka. Yang jelas kita bertahan untuk menjaga konstitusi. Menjaga konstitusi adalah menjaga republik ini. Menjaga konstitusi adalah menjaga bangsa dan rakyat kita,” tegasnya.
“Kalau ada yang marah karena kita menolak penambahan masa jabatan tiga periode atau perpanjangan, bukan karena apa-apa, itu urusan masing-masing. Tetapi memang untuk menjaga konstitusi. Sederhana aja,” kata Adian menambahkan.
Anggota DPR RI ini mengaku tidak antipati dengan Jokowi. Yang dia sesalkan adalah perubahan Jokowi yang begitu cepat terhadap PDIP. Padahal partai banteng moncong putih itu sudah memberi segalanya untuk Jokowi dan keluarganya mulai dari menjadi wali kota surakarta dua periode, gubernur DKI Jakarta dan presiden dua kali.
“Ada sejarah begini, dulu ada yang datang minta jadi wali kota dapat rekomendasi, minta rekomendasi, dikasih. Minta lagi dapat rekomendasi, dikasih lagi. Lalu minta jadi gubernur, minta rekomendasi dikasih lagi. Lalu minta jadi calon presiden, minta rekomendasi dikasih lagi. Kedua kali dikasih lagi. Lalu ada lagi minta untuk anaknya dikasih lagi. Lalu ada diminta untuk menantu lalu dikasih lagi. Banyak benar," tegasnya
Ketika Jokowi dan keluarganya berpaling dari PDIP, Adian mengaku tidak peduli. Saat ini, lanjutnya, Adian hanya memikirkan bagaimana memenangkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang diusung PDI Perjuangan, PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.
“Status Gibran anak Jokowi. Soal status mereka diserahkan ke DPP dan Ketua Umum PDI Perjuangan. Tugas saya menggalang suara, menggalang kekuatan untuk memenangkan Ganjar. Bagaimana Gibran tidak saya pikirkan. Bagaimana Jokowi nggak saya pikirkan. Yang saya pikirkan adalah bagaimana menambah suara satu, satu, satu terus setiap hari untuk Ganjar,” demikian Adian yang juga Sekjen Pena 98 ini.
Tentang agenda permintaan menambah masa jabatan dan perpanjangan masa jabatan pernah juga dibongkar pengamat politik Yunanto Wijaya. Dia mengaku diminta untuk mengegolkan agenda ini, tetapi ditolaknya. (P-3)
PRESIDEN ke-7 RI, Joko Widodo, menyatakan komitmennya untuk bekerja keras membesarkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
PRESIDEN ke-7 RI, Joko Widodo akan all out mendukung dan bekerja keras untuk Partasi Solidaritas Indonesia (PSI).
Jeffrie Geovanie mengatakan partainya bisa dibubarkan saja jika sampai gagal melibatkan keluarga Presiden ke-7 RI Jokowi.
Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Solo, yang dibuka oleh Ketua Dewan Pendiri PSI, Jeffrie Geovanie, Sabtu ( 19/7/2025).
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) merilis logo baru partai yang bergambar gajah. Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut buka suara terkait hal tersebut.
Jokowi menanggapi rencana Pemerintah yang memutuskan lokasi peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025 digelar di Jakarta bukan di IKN
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved